Pernyataan Hizbut Tahrir Indonesia tentang KONFERENSI ISLAM DAN PERADABAN (KIP) 2014
PERNYATAAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA
KONFERENSI ISLAM DAN PERADABAN (KIP) 2014
“Saatnya Khilafah Menggantikan Demokrasi dan Sistem Ekonomi Liberal”
KONFERENSI ISLAM DAN PERADABAN (KIP) 2014
“Saatnya Khilafah Menggantikan Demokrasi dan Sistem Ekonomi Liberal”
Demokrasi dipercaya sebagai sistem politik yang akan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi aspirasi masyarakat. Rakyat, melalui wakilnya, berhak menetapkan peraturan perundangan-undangan guna mengatur semua aspek kehidupan masyarakat dan negara. Pemimpin yang telah dipilih oleh rakyat pun diyakini akan bekerja demi kepentingan rakyat banyak. Demikian pula sistem ekonomi kapitalisme liberal dipercaya akan memberikan kesempatan yang sangat luas bagi para pelaku ekonomi untuk melakukan investasi dan mengembangkan usahanya. Dengan cara itu diyakini ekonomi akan terus bertumbuh dan terjadi pemerataan pendapatan.
Tapi pada kenyataannya, bukan aspirasi rakyat yang mengemuka. Dari anggota parlemen yang notabene adalah wakil rakyat, justru banyak sekali lahir peraturan perundangan yang merugikan rakyat. Juga sangat banyak kebijakan pemerintah, yang mestinya bekerja untuk rakyat, justru menunjukkan keberpihakkan bukan kepada rakyat. Atas nama demokrasi, rakyat dipaksa untuk mengikuti semua peraturan perundangan dan kebijakan politik penguasa, meski semua itu justru merugikan rakyat, bangsa, dan negara.
Sementara, melalui proses politik demokrasi lahir pula peraturan yang menguntungkan para pemilik modal. Pihak Asing—yang notabene penghisap kekayaan negeri ini, lebih dihormati dari pada rakyatnya sendiri. Walhasil, alih-alih tercipta kesejahteraan bersama, yang ada justru makin meningkatnya kesenjangan kelompok kaya dan miskin. Pertumbuhan ekonomi dalam sistem kapitalisme liberal ternyata hanya dinikmati oleh segelintir orang.
Bila ini terus berlanjut, Indonesia yang kini adalah negara kaya sumber daya alam, pada saatnya nanti akan kehilangan berbagai sumber daya ekonomi dan terpuruk menjadi negara yang semakin jauh dari cita-cita terwujudnya baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Akankah kita menunggu hal itu terjadi? Dan masihkah percaya pada demokrasi dan sistem ekonomi kapitalis seperti saat ini?
Hizbut Tahrir Indonesia akan menjawabnya melalui Konferensi Islam dan Peradaban (KIP). Sebuah acara spektakuler di 70 kota di seluruh Indonesia ini akan diikuti oleh tokoh masyarakat, ulama dan mubaligh/mubalighoh, intelektual dan akademisi, pengusaha, pelajar dan Mahasiswa serta Birokrat ini. Diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan negara Muslim terbesar di dunia ini, agar negara ini kelak bisa tumbuh menjadi negara yang besar di bawah naungan ridha Allah SWT, Sang Maha Pencipta.
Berkenaan dengan acara tersebut, Hizbut Tahrir Indonesia:
1. Mengundang masyarakat untuk hadir dalam acara itu. Jadilah saksi bagi bergeloranya keinginan umat membawa perubahan yang saat ini terjadi menuju terwujudnya kembali kehidupan Islam di bawah naungan Khilafah yang akan menerapkan syariah secara kaffah. Inilah saatnya Khilafah menggantikan sistem demokrasi dan kapitalisme liberal.
2. Menyerukan kepada pemerintah untuk memandang acara ini sebagai bagian dari ekspresi dan aspirasi umat Islam yang dijamin oleh undang-undang serta mengajak aparat keamanan untuk mengamankan acara ini hingga bisa berlangsung dengan aman dan tertib.
Hasbunallah wa ni’mal wakiil, ni’mal maula wa ni’man nashiir
Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia
Muhammad Ismail Yusanto
Tapi pada kenyataannya, bukan aspirasi rakyat yang mengemuka. Dari anggota parlemen yang notabene adalah wakil rakyat, justru banyak sekali lahir peraturan perundangan yang merugikan rakyat. Juga sangat banyak kebijakan pemerintah, yang mestinya bekerja untuk rakyat, justru menunjukkan keberpihakkan bukan kepada rakyat. Atas nama demokrasi, rakyat dipaksa untuk mengikuti semua peraturan perundangan dan kebijakan politik penguasa, meski semua itu justru merugikan rakyat, bangsa, dan negara.
Sementara, melalui proses politik demokrasi lahir pula peraturan yang menguntungkan para pemilik modal. Pihak Asing—yang notabene penghisap kekayaan negeri ini, lebih dihormati dari pada rakyatnya sendiri. Walhasil, alih-alih tercipta kesejahteraan bersama, yang ada justru makin meningkatnya kesenjangan kelompok kaya dan miskin. Pertumbuhan ekonomi dalam sistem kapitalisme liberal ternyata hanya dinikmati oleh segelintir orang.
Bila ini terus berlanjut, Indonesia yang kini adalah negara kaya sumber daya alam, pada saatnya nanti akan kehilangan berbagai sumber daya ekonomi dan terpuruk menjadi negara yang semakin jauh dari cita-cita terwujudnya baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Akankah kita menunggu hal itu terjadi? Dan masihkah percaya pada demokrasi dan sistem ekonomi kapitalis seperti saat ini?
Hizbut Tahrir Indonesia akan menjawabnya melalui Konferensi Islam dan Peradaban (KIP). Sebuah acara spektakuler di 70 kota di seluruh Indonesia ini akan diikuti oleh tokoh masyarakat, ulama dan mubaligh/mubalighoh, intelektual dan akademisi, pengusaha, pelajar dan Mahasiswa serta Birokrat ini. Diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan negara Muslim terbesar di dunia ini, agar negara ini kelak bisa tumbuh menjadi negara yang besar di bawah naungan ridha Allah SWT, Sang Maha Pencipta.
Berkenaan dengan acara tersebut, Hizbut Tahrir Indonesia:
1. Mengundang masyarakat untuk hadir dalam acara itu. Jadilah saksi bagi bergeloranya keinginan umat membawa perubahan yang saat ini terjadi menuju terwujudnya kembali kehidupan Islam di bawah naungan Khilafah yang akan menerapkan syariah secara kaffah. Inilah saatnya Khilafah menggantikan sistem demokrasi dan kapitalisme liberal.
2. Menyerukan kepada pemerintah untuk memandang acara ini sebagai bagian dari ekspresi dan aspirasi umat Islam yang dijamin oleh undang-undang serta mengajak aparat keamanan untuk mengamankan acara ini hingga bisa berlangsung dengan aman dan tertib.
Hasbunallah wa ni’mal wakiil, ni’mal maula wa ni’man nashiir
Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia
Muhammad Ismail Yusanto
Posting Komentar untuk "Pernyataan Hizbut Tahrir Indonesia tentang KONFERENSI ISLAM DAN PERADABAN (KIP) 2014"