Konferensi Islam dan Peradaban 1435 H HTI Kota Parepare Sulsel

Parepare, VisiMuslim.Com - Wacana sistem ekonomi liberal mengemuka dalam perhelatan akbar Konferensi Islam dan Peradaban 1435 H DPD II HTI Kota Parepare di Hotel Bugis (27/5). Lebih luas, HTI Parepare bahkan menyoroti kondisi Indonesia negeri yang semakin menuju bentuk liberalnya akibat penerapan demokrasi kapitalisme.

Mursyid Najamuddin sebagai pembicara pertama mengungkapkan enam alasan dampak sistem demokrasi yang dimaksud. Pertama, satu orang satu suara. Kedua, adanya kedaulatan Semu. Ketiga, menjadikan suara mayoritas sebagai kebenaran. Keempat, kesejahteraan rakyat di ‘wakili’ oleh anggota dewan. Ke lima, demokrasi hanya untuk korporasi. Ke enam, demokrasi hanya menjadi alat penjajahan.

Alasan ini di perkuat oleh paparan materi KH. Shidiq Al Jawi. Ulama asal Yogyakarta ini menerangkan demokrasi dan sistem ekonomi liberal telah gagal menyejahterakan rakyat. negara ini mengalami situasi darurat. Mulai dari darurat kekerasan seksual, darurat narkoba, darurat korupsi dan darurat negara korporasi. Negara korporasi yaitu negara yang di kuasai oleh perusahaan swasta baik nasional maupun asing. Tapi anehnya, demokrasi dan ekonomi Liberal belum juga di tanggalkan.

“Apakah kita harus menunggu sampai kekayaan negeri ini habis di rampok?” tanya beliau.

Sistem pemerintahan dalam Islam adalah Khilafah bukan demokrasi, bukan teokrasi, bukan federasi, bukan Imperium dan bukan kerajaan. Dengan khilafah semua hukum-hukum didalam Islam bisa di terapkan dan dakwah bisa di tegakkan di seluruh dunia. Tapi sangat di sayangkan bahwa sistem khilafah ini sudah tidak ada sejak di hapuskan oleh Mustafa Kamal Attaturk pada tahun 1924.

"Perubahan harus dilakukan dengan perubahan mendasar, bukan sekedar perubahan orang. Perubahan mendasar yang di maksud adalah perubahan sistem. Yakni perubahan menuju Sistem Islam". Seru ketua DPD II HTI Kota Parepare, Andi Subham Mappegau. [zulfikar/parepare/visimuslim.com]

Berbagi :