JK: Negara dalam Keadaan Sulit, Solusinya Naikkan BBM

Dikutip dari pemberitaan ROL bahwa Jusuf Kalla (JK) mengklaim, tidak ada solusi lain untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi yang kian merosot selain menaikan harga BBM. Anggaran pemerintah dinilai terbebani biaya rutin, termaksud tingginya subsidi BBM.

Dia mengatakan, meski APBN setiap tahunnya mengalami kenaikan, namun biaya yang dikeluarkan juga terus meningkat. Bila ingin menaikan kembali pertumbuhan ekonomi mencapai tujuh persen maka satu-satunya solusi adalah mengurangi subsidi.

"Negara ini dalam keadaan sulit. Ibarat perusahaan, kita harus hutang ke bank untuk membayar gaji pegawainya," kata JK dalam acara Sekolah Legislatif Nasdem di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Jumat (22/8).

Dia menambahkan, pemerintah jangan hanya menjalankan kebijakan dan tugas yang dianggap popular saja. Sedangkan, ada beberapa persoalan yang krusial, namun karena bertentangan dengan rakyat, tidak segera diambil sikap.

Pemerintahan lima tahun terakhir ini dinilai gagal karena tak mampu kelola APBN dengan baik dan lambat membuat kebijakan. Padahal, untuk naikan harga BBM itu, kata JK, tidak akan mendapat perlawanan serius dari masyarakat, berbeda halnya minyak tanah.

Jokowi dan JK (Foto : Indopos)

"Pengguna BBM ini juga rata-rata orang mampu, berkendara di jalan. Kalau minyak tanah ini kan masyarakat kecil. Saya kemarin waktu jadi wapres, tiga kali naikan BBM, tidak ada gejolak besar," ujar ketua umum Palang Merah Indonesia itu.

Cara lainnya, kata dia, pemerintah harus bertindak spontanitas. Bila ingin menaikan harga BBM, maka ambil kebijakan itu secara tiba-tiba, tanpa melibatkan DPR. Menurut JK, hal tersebut memang kewenangan pemerintah seutuhnya, bukan legislatif.

JK menyatakan, hanya cara tersebut yang harus dilakukan pemerintah untuk menaikan kembali pertumbuhan ekonomi. Bila dalam kurun waktu 10 tahun, Indonesia bisa menjaga stabilitas tersebut, maka tingkat pendapatan per kapita penduduk naik.

"Kita bisa sama dengan negara Malaysia sekarang ini. Jika saat ini hanya sekitar 3.000 dolar, 10 tahun mendatang bisa sampai 7.000 dolar," kata mantan ketua umum Partai Golkar itu. [ROL/visimuslim.com]

Berbagi :