Reshuffle Kabinet: Jual Beli Kekuasaan

ilustrasi

Sudah hampir sembilan bulan rezim jokowi berkuasa, masyarakat yang sebelumnya begitu berharap besar pada sosok presiden yang merakyat, namun harapan masyarakat akan perubahan amat jauh dari harapan. Masyarakat justrui dibuat kecewa oleh pemerintah yang kebijakanya seringkali merugikan rakyat kecil. Tak hanya itu berbagai permasalahan masih belum terselesaikan bahkan semakin parah, salah satu yang menjadi sorotan adalah pertumbuhan ekonomi yang terus melemah, di tambah nilai tukar rupiah atas USD semakin melemah, terakhir posisi rupiah kemarin berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) BI, pada level Rp13.346/USD atau terbenam 33 poin dibanding penutupan kemarin di Rp13.313/USD. (ekbis.sindonews.com,9/07/15).

Bahkan jika dibanding dengan era kepemimpinan SBY, era jokowi amat buruk , seperti halnya yang di ungkapkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei lalu yang merilis pertumbuhan ekonomi kuartal I-2015 sebesar 4,71 persen, melambat dibanding pertumbuhan ekonomi pada periode sama tahun lalu (di era SBY) yang mencapai 5,14 persen. Angka 4,71 persen amatlah  jauh dari target Presiden Jokowi yang mencanangkan kenaikan sebesar tujuh persen.

Selain itu beberapa kebijakan pemerintah yang di nilai sering merugikan masyarakat, seperti kenaikan BBM, kenaikan TDL, dan beberpa bahan pokok lainya, menjadi salah satu yang menjadi sorotan publik. Dan yang terbaru adalah tentang utang luar negeri pemerintah yang begitu besar.  Dalam data yang dilansir Bank Indonesia, utang luar negeri pemerintah Jokowi - JK per Januari 2015 mencapai USD 129,7 miliar atau setara dengan Rp 1.710 triliun. Angka utang pemerintah ini naik USD 5,9 miliar atau setara dengan Rp 78 triliun jika dibandingkan Desember tahun lalu yang hanya USD 123,8 miliar atau Rp 1.632 triliun.(Merdeka.com 18/03/15).

Sementara itu banyak pengamat yang menilai kinerja beberapa menteri yang sangat  buruk. Isu reshuflle atau perombakan kabinet pun muncul ke permukaan. Seperti halnya pernyataan  Anggota Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki yang mengakui bahwa isyarat perombakan kabinet dari Presiden Joko Widodo sudah nyata. Tujuannya perombakan itu untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. 

"Signalnya Presiden perlu melakukan reshuffle. Dan reshuffle ini dikaitkan dengan upaya untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Masalahnya, reshuffle kapan dan nama-namanya siapa, Presiden belum membahasnya secara khusus," kata Teten Masduki di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/7/2015).

Reshuflle Hanya Jual Beli Kekuasaan

Perombakan kabinet (reshuflle) bukanlah hal baru, pada pemerintahan sebelumnyapun juga beberapa kali melakukan perombakan kebinet(reshuflle). Seringkali perombakan kabinet (reshuflle) tidak banyak memberikan dampak positif bagi perbaikan kondisi bangsa dan negara ini. Kalaupun ada, itupun hanya kecil dan tidak mendasar. Jika dipandang dalam konteks problem pemerintahan yang lebih luas, problem mendasar negara ini sebetulnya tidak hanya persoalan personal yang bermasalah, tapi juga sistem pemerintahan yang diterpakan di negeri ini.

Terkait problem personal, adanya pergantian sebagian anggota kabinet oleh orang-orang yang dianggap lebih kredibel mungkin sedikit akan bisa menghasilkan perbaikan. Tapi, perlu diketahui, problem sistemik berupa penerapan sistem neolib yang berdampak pada neoimprialisme, itulah yang menjadi pangkal mendasar persoalan bangsa dan negara ini. Misal saja Menteri ekonomi diganti dengan orang yang dianggap mempunyai kemampuan apakah menteri ekonomi yan baru mampu membawa negera ini lepas dari intervensi asing atau memebwa ekonomi ini lepas dari hutang dan riba yang merupaka pangkal dari maslah ekonomi di indonesia ?.

Apa artinya Menteri ESDM dan Menteri BUMN diganti, misalnya, semnetara UU SDA, UU Migas, UU Minerba, atau UU Penanaman Modal—yang nyata-nyata memberikan keluasaan pihak asing untuk menguasai  kekayaan dan sumber-sumberdaya alam milik rakyat tidak segera dihapus. Padahal keberadaan UU Neolib itulah yang menjadikan negeri ini kehilangan begitu banyak kekayaan dan sumberdaya alam. Walhasil, selama UU berbau neoliberal ini tidak segera dicabut dan digantikan dengan UU yang bisa mengembalikan semua sumberdaya alam milik rakyat ke pemiliknya, maka tak mungkin terjadi perbaikan di negeri ini meski beberapa kali terjadi reshuffle.

Di samping itu Reshuffle sering kali hanya untuk kepentingan elit politik, yakni sarana bagi-bagi kekuasaan antar-partai. sarana untuk melakukan tawar-menawar, bahkan sarana untuk saling menyandera para elit politik, kerena memang banyak dari jajaran menteri yang ada di kabinet jokowi merupakan politik balas budi, yang merupakan titipan dari partai pendukung atau tim sukses ketika kampanye. Dan kalaupun terjadi perubahan susunan kabinet, bisa dipastikan itu tidak lepas dari lobi-lobi antar elit kekuasaan dan elit partai.

Islam Solusi Sistemik

Permasalahan negeri ini begitu kompleks, mulai dari bidang ekonomi yang semakin memburuk, bidang politik yang penuh intrik licik, pengesahan UU yang mengarah pada neolib yang berdampak pada penguasaan aset negara dan sumber daya alam, dan tentu permasalahan yang lainya.

Oleh karena itu Perombakan kabinet (reshuflle) oleh pemerintah tidak akan berdampak besar dan mendasar bagi perubahan ke arah yang lebih baik. Kalaupun itu membwa perubahan itu hanya sebegaian kecil saja. Karena permasalahan negara dan bangsa ini adalah sistem yang di terapkan. Penerapan sistem demokrasi kapitilas merupakan pangkal dari masalah yang ada. 

Dalam Islam kekuasaan adalah amanah. Dan konsekuensi amanah adalah tanggungjawab di dunia maupun akhirat. Dan tidak sembarang orang bisa memangku sebuah jabatan, Tidaklah patut seseorang duduk dalam pemerintahan kecuali memiliki sikap amanah dan kemampuan menjalankan tugas-tugasnya sebagai pejabat Negara. Bahkan Rasulullah pun pernah menolak keinginan sahabat Abu Dzar Al Ghifari yang ingin meminta jabatan.

Beliau saw. bersabda :

Hai Abu Dzar, sesungguhnya anda seorang yang lemah. Padahal jabatan itu sesungguhnya amanah. Kelak di hari kiamat akan jadi penyesalan dan kehinaan. Kecuali orang yang dapat menunaikan kewajibannya dan memenuhi tanggung jawabnya (HR. Muslim).

Ini menunjukan bahwa kemampuan sesorang untuk memipin menjadi pertimbangan yang harus di jadikan tolak ukur, tapi tidak cukup menempatkan sesorang yang amanah dan mempunyai kemamapuan untuk menjadi pemimpin (termasuk menteri) tapi juga sistem yang di terpakan haruslah baik dan benar. Boleh jadi seorang menteri secara personal orang yang taat ibadah, berperilaku baik dan memiliki latar belakang akademik yang mumpuni. Namun ketika sistem yang di terapkan masih demokarsi kapitalis yang terbukti menjadi sumber kerusakan dan maslah di negeri ini, maka di pastikan  membuat para pejabat  yang awalnya sholeh pun tergelincir dalam kemaksiatan sistem. 

Dalam Islam, pengaturan kehidupan termasuk pemerintahan dan urusan politik harus berporos pada hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Tolok ukurnya adalah kesesuaian dengan syariah, bukan keinginan hawa nafsu dan kepentingan. Politik dan pemerintahan harus dijalankan sesuai dengan syariah bukan dengan pola politik transaksional. Sehingga penguasa, pejabat dan politisi akan berkhidmat demi kepentingan rakyat dan merealisasi kemaslahatan umat.

Maka hanya syariah Islam lah yang bisa menjamin keadilan, mewujudkan kesejahteraan dan menebar kebaikan. Semua itu akan bisa dirasakan oleh semua. Lalu apakah sekulerisme demokrasi aan tetap dipertahankan? Maka bagaimana kita akan menjawab pertanyaan Allah SWT di dalam al-Quran:

Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki. (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? (QS al-Maidah [5]: 50).

Untuk itu, negeri ini harus segera memperbaiki tidak hanya sekedar perombakan kabinet, tapi mengganti sistem yang rusak ini lalu menggantinya dengan syariah Islam dalam bingkaiKhilafah al minhaj Nubuwah. Segera tinggalkan demokrasi dengan kedaulatan rakyatnya, lalu ubah dengan sistem Khilafah dengan kedaulatan hukum syariahnya. Inilah yang akan menyelesaikan berbagai persoalan yang ada dan menjamin kesejahteran bagi seluruh , keadilan dan keberkahan di dunia serta kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Wallahu a’lam. [Ari farouq ( Mahasiswa Ekonomi Islam STIS SBI SURABAYA)] [www.visimuslim.com]

Berbagi :