Orang Miskin Dilarang Lapar

Oleh: Kholila Ulin Ni’ma, M.Pd.I

(Ko.Tim Media Muslimah HTI DPD II Tulungagung)

Kebagetan..!! Itu kata yang tepat untuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kita, Puan Maharani. Bagaimana tidak? Bukannya melayani rakyat dengan pelayanan yang maksimal, ya minimal prihatin dengan kondisi rakyatnya, ini Puan justru meminta Rakyat untuk hemat, tidak banyak-banyak makan alias diet. Pernyataan ngawur dari Bu menteri ini terceletuk saat Gubernur Bali, Made Mangku Pastika meminta agar pemerintah menambah anggaran daerah untuk pengadaan beras miskin. Pasmita melakukan hal itu karena adanya peningkatan angka kemiskinan di Bali. Namun permintaan Gubernur tersebut justru ditanggapi dengan gurauan.

"Jangan banyak-banyak makan lah, diet sedikit tidak apa-apa," gurau Puan.

Menurut Puan, pemerintahan Jokowi-JK saat ini tengah berupaya untuk mengurangi impor beras dari berbagai negara. Untuk itu, dia mengimbau agar masyarakat bisa mengonsumsi pangan alternatif yang tidak hanya berasal dari beras. (merdeka.com, 29/1)

Meski hanya gurauan, namun seloroh ini sungguh tidak pantas keluar dari lisan seorang Menteri. MasyaaAllah Ibu Menteri.. Tanpa Anda suruh pun rakyat sudah setiap hari menahan lapar. Kalau disuruh diet lagi, apakah maksudnya rakyat tidak boleh makan??

Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Muhammad Budyatna mengatakan pernyataan Puan ini sangat menyakitkan rakyat.

“Rakyat susah disuruh diet, sementara dia sendiri sudah  hidup senang  dan punya jabatan menteri dengan gaji dan fasilitas yang banyak, masih tamak mempertahankan jabatannya di DPR  kok. Pernyataan Puan ini tentu sangat-sangat menyakitkan hati rakyat, terutama hati rakyat miskin,” ujar Guru Besar FISIP UI ini.

Seharusnya Bu Puan dan para menteri lain malu, adanya permintaan penambahan raskin karena rakyat miskin terus bertambah menunjukkan bahwa pemerintah gagal menanggulangi angka kemiskinan. (posmetro.info,30/1) 

Mungkin Bu Menteri belum pernah merasakan getirnya hidup yang melanda rakyat, dimana mereka was-was apa yang akan dimakan besok. Jangankan menunggu besok, hari ini saja anak, istri, dan keluarga makan apa terkadang masih harus memutar otak, karena tidak ada sedikitpun persediaan makanan di dapur.

Mungkin Bu Menteri juga belum pernah merasakan makan dedaunan yang hanya direbus karena tak ada makanan lain yang bisa dimakan sebagaimana yang terjadi di Bengkulu beberapa waktu lalu.

Mungkin Bu Menteri pun belum pernah merasakan mirisnya hati orang tua ketika mendengar anaknya menangis kelaparan, hingga terpaksa sang orangtua memasak batu untuk menghibur dan mengehentikan tangis anak-anaknya.

Gagal Tanggulangi Kemiskinan

Demikianlah hidup dalam sistem demokrasi-kapitalis. Kalau kata Bang Haji Roma Irama “yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin..”. Yang kaya foya-foya, yang miskin disuruh makan raskin. Pemerintah sanggup membelikan Ferarri untuk anggota DPR. Namun rakyat disuruh diet karena (katanya) pemerintah tidak sanggup menambah jatah beras miskin. Sangat banyak ketimpangan yang terjadi di negeri demokrasi. Di balik kemegahan gedung-gedung pencakar langit di Jakarta, misalnya, tidak terlalu sulit kita jumpai rumah-rumah kumuh berderet di bantaran sungai, atau para pengemis yang berkeliaran di perempatan-perempatan jalan.

Harus diakui, Kapitalisme memang telah gagal menyelesaikan problem kemiskinan. Alih-alih dapat menyelesaikan, yang terjadi justru menciptakan kemiskinan.

Merindukan Sosok Umar

Sikap penguasa (dalam hal ini Bu Menteri) yang meremehkan tanggungjawabnya untuk mensejahterakan rakyatnya, minimal memenuhi kebutuhan pokoknya sungguh bertentangan dengan apa yang terjadi di zaman pemerintah Islam masih tegak berdiri.

Tentu kita masih ingat kisah ibu yang memasak batu pada zaman Khalifah Umar bin Khatab. Sang ibu memasak batu untuk menghibur anak-anaknya yang menangis kelaparan. Melihat hal itu, Umar seketika pergi dari tempat itu. Pergi bukan untuk pulang, tetapi beliau menuju baitul mal dan mengambil gandum dan berbagai stok makanan. Umar sendirilah yang memanggul karung yang berisi makanan tersebut. Tatkala Aslam, mengingatkannya untuk mengantar makanan itu besok pagi, maka Umar berkata, “Apakah engkau dapat menjamin bahwa Allah tidak akan mencabut nyawaku malam ini, Sedangkan masih ada rakyatku yang kelaparan di luar sana?”. Lalu Tatkala Aslam menawarkan diri untuk mengantarkannya dan meminta Umar beristirahat, maka Umar menjawab, “Tidak! Biar aku saja. Aku tidak akan bisa tidur hingga aku memastikan tidak ada rakyatku yang kelaparan di luar sana.” Dan tatkala Aslam ingin menggantikannya memanggul karung, seketika Umar menolaknya. Dan lihatlah apa yang dikatakan!, “Wahai Aslam, Apakah engkau juga berani menggantikanku untuk memanggul dosa-dosaku karena kelalaian ini?!”

Dalam kitab al-Amwaal karangan Abu Ubaidah, diceritakan bahwa Khalifah Umar bin Khathab pernah berkata kepada pegawainya yang bertugas membagikan shadaqah, “Jika kamu memberikan, maka cukupkanlah”, selanjutnya beliau berkata lagi,“Berilah mereka itu sedekah berulangkali sekalipun salah seorang di antara mereka memiliki seratus unta”. Beliau menerapkan politik ekonomi yang memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan primer rakyat. Beliau mengawinkan kaum muslim yang tidak mampu; membayar utang-utang mereka, dan memberikan biaya kepada para petani agar mereka menanami tanahnya. 

Kodisi politik seperti ini terus berlangsung hingga masa Daulah Umayah di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada saat itu, rakyat sudah sampai pada taraf hidup ketika mereka tidak memerlukan bantuan harta lagi. Pada tahun kedua masa kepemimpinannya, Umar bin Abdul Aziz menerima kelebihan uang Baitul Mal secara berlimpah dari gubernur Irak. Beliau lalu mengirim surat kepada gubernur tersebut,“Telitilah, barang siapa berutang, tidak berlebih-lebihan dan foya-foya, maka bayarlah utangnya”. Kemudian, gubernur itu mengirim jawaban kepada beliau,“Sesungguhnya aku telah melunasi utang orang-orang yang mempunyai tanggungan utang, sehingga tidak ada seorang pun di Irak yang masih mempunyai utang, maka apa yang harus aku perbuat terhadap sisa harta ini?” Umar bin Abdul Aziz mengirimkan jawaban, “Lihatlah setiap jejaka yang belum menikah, sedangkan dia menginginkan menikah, kawinkanlah dia dan bayar mas kawinnya”. Gubernur itu mengirimkan berita lagi bahwa dia sudah melaksanakan semua perintahnya, tetapi harta masih juga tersisa. Selanjutnya, Umar bin Abdul Aziz mengirimkan surat lagi kepadanya, “Lihatlah orang-orang Ahlu adz-Dzimmah, yang tidak mempunyai biaya untuk menanami tanahnya, berilah dia apa-apa yang dapat menyejahterakannya.” Dalam kesempatan lain, Umar bin Abdul Aziz memerintahkan pegawainya untuk berseru setiap hari di kerumunan khalayak ramai, untuk mencukupi kebutuhannya masing-masing. “Wahai manusia! Adakah di antara kalian orang-orang yang miskin? Siapakah yang ingin kawin? Ke manakah anak-anak yatim?” Ternyata, tidak seorang pun datang memenuhi seruan tersebut.

Inilah jaminan kesejahteraan yang diberikan Daulah Khilafah untuk rakyatnya. Tidak memandang rakyat muslim maupun nonmuslim. Khilafah menjamin pemenuhan kebutuhan primer, mewajibkan laki-laki memberi nafkah kepada diri dan keluarganya, mewajibkan kerabat dekat untuk membantu saudaranya, mewajibkan kaum muslim untuk membantu rakyat miskin, mengaturan kepemilikan, distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat, penyediaan lapangan kerja, juga penyediaan layanan pendidikan.

Pengaturan semacam inilah yang memunculkan sosok-sosok Umar dan para pemimpin yang luar biasa. Pengaturan seperti ini hanya akan kita temukan dalam Daulah Khilafah ‘ala minhajin nubuwwah. Allahu a’lam bishshawaab. [VM]

Berbagi :