Ancaman-Ancaman Itu Terang Benderang dan Kita Korban Kerusakannya!

Editorial Cartoon by Ed Hall, Artizans Syndicate

Oleh : Umar Syarifudin – Syabab HTI 

(Direktur Pusat Kajian Data dan Analisis)

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengungkap enam perspektif ancaman terhadap Bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Keenam ancaman tersebut adalah menipisnya cadangan minyak dunia, meningkatnya jumlah penduduk dunia, berkurangnya sumber pangan, air dan energi, masalah  terorisme, meningkatnya penyalahgunaan narkoba dan persaingan ekonomi global yang ketat. "Apabila perspektif ancaman bangsa Indonesia dimasa depan tidak dikelola dengan baik, maka bangsa Indonesia bisa bernasib sama seperti beberapa negara Arab Spring yang mengalami konflik atau perang saudara," kata Gatot dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Jumat (11/11).

Menanggapi pernyataan tersebut, sesungguhnya simpul persoalan negeri ini adalah : (1) sistem Kapitalisme-sekular dalam segala bidang; (2) para penguasa dan politisi yang menjadi kaki tangan negara-negara kapitalis. (3) tidak diterapkannya syariah Islam secara menyeluruh.

Bicara terorisme, dari Negara-negara kapitalis Barat-lah sebenarnya ancaman kekerasan di dunia muncul. Ekstremis sebenarnya yang kita hadapi adalah kejahatan kembar dari kebijakan luarnegeri Barat –yaitu menggunakan kekuatan brutal untuk menjejalkan jalan hidup di dunia- juga tirani di Dunia Muslim, yang menyiksa, membunuh dan menekan masyarakat agar melayani kepentingan mereka sendiri dan tuan-tuan mereka di London dan Washington.

Sementara di Indonesia, penguasanya juga sibuk memfasilitasi kepentingan ekonomi tuan AS untuk mengeruk kekayaan negeri Muslim terbesar ini melalui mesin penghisap Freeport McMoran. Indonesia dan Malaysia bahkan telah menandatangani skema perjanjian TPP (Trans Pacific Partnership) dengan AS dan rezim perdagangan bebas kawasan demi menyelamatkan AS dari ambang kebangkrutan ekonomi dan menjamin agar Kapitalisme tetap eksis di dunia.

Intervensi non militer yang berupa politik dan ekonomi. Imperialisme seperti inilah yang diterapkan AS dan sekutunya di negeri-negeri Muslim lainnya termasuk Indonesia. Alat utama yang digunakan AS untuk memuluskan imperialismenya tersebut adalah globalisasi. Sehingga bagi negara-negara Dunia Ketiga yang notabene adalah negeri-negeri Muslim, globalisasi tidak lain adalah imperialisme baru yang menjadi mesin raksasa produsen kemiskinan yang bengis dan tak kenal ampun. Jerry Mander, Debi Barker, dan David Korten tanpa ragu menegaskan, ”Kebijakan globalisasi ekonomi, sebagaimana dijalankan oleh Bank Dunia, IMF, dan WTO, sesungguhnya jauh lebih banyak menciptakan kemiskinan ketimbang memberikan jalan keluar.” (The International Forum on Globalization, 2004: 8).

Tantangan Proxy War

Amerika akan tegak sebagai sebuah negara kalau tiga pilar di atas (politik, ekonomi dan militer) masih kokoh. Selama dunia masih menginduk kepada Amerika dalam tiga pilar tersebut, negara Amerika masih tetap kokoh. Tidak ada jalan lain untuk menghentikan hegermoni AS, kecuali dengan menolak dan tidak menerapkan sistem ideologi Kapitalisme. 

Hal penting pertama adalah bagaimana mengungkap keburukan dari Amerika Serikat. Sebenarnya sudah sangat kentara, bahwa Amerika Serikat saat ini telah menunjukkan kebobrokannya. Keberpihakan tanpa alasan rasional terhadap Israel, standar ganda dalam penilaian HAM dan demokratisasi, eksploitasi ekonomi atas negara-negara Dunia Ketiga, kebobrokan moral warganya dan masih banyak lagi cacat dari Amerika Serikat semestinya cukup menjadi alasan untuk mencampakkan apa yang selama ini dianggap prestasi oleh Amerika.

Pasifik telah menciptakan sebuah kawasan ekonomi-politik tersendiri, dengan masalahnya sendiri, yang basis dasarnya adalah Amerika dan Jepang. Bagi Asia Pasifik secara keseluruhan dapatlah disusun bagan bahwa utara bersifat industri dan secara internasional aktif, selatan bersifat pertanian dan secara internasional pasif.

Stagnasi ekonomi AS membuat semakin besarnya defisit anggaran dan perdagangan AS yang melemahkan posisi mata uang dollar sebagai mata uang internasional dibandingkan yuan. Kemunduran hegemoni AS ini juga diikuti dengan terjadinya kompetesi strategis antara AS dan Tiongkok, terutama di sektor keamanan energi. Manuver China mencari minyak dan gas dari Afrika, Asia Tengah, dan Asia Tenggara kemudian bersinggungan dengan kepentingan liberalisasi ekonomi dan politik AS di wilayah ini.

Perang asimetris merupakan metode peperangan gaya baru secara nirmiliter (non militer), tetapi memiliki daya hancur tidak kalah hebat bahkan dampaknya lebih dahsyat daripada perang militer. Ia memiliki medan atau lapangan tempur luas meliputi segala aspek kehidupan (astagatra). Sasaran perang non militer tidak hanya satu atau dua aspek, tetapi bisa beragam aspek. Ia dapat dilakukan bersamaan, atau secara simultan dengan intensitas berbeda.

Sasaran perang asimetris ini ada tiga: (1) membelokkan sistem sebuah negara sesuai arah kepentingan kolonialisme, (2) melemahkan ideologi serta mengubah pola pikir rakyat, dan (3) menghancurkan food security [ketahanan pangan] dan energy security [jaminan pasokan dan ketahanan energi] sebuah bangsa, selanjutnya menciptakan ketergantungan negara target terhadap negara lain dalam hal food and energy security”. Ketika persaingan global AS dan China semakin menajam di kawasan Asia Pasifik  yang berdampak langsung pada Indonesia, peta kekuatan kedua adidaya wajib kita identifikasi dengan seakurat mungkin.

China sebagai Kapitalisme Timur ingin mewujudkan ”China Dream”, yang menjadi simbol kebangkitan etnis Tionghoa, Xi Jinping (Presiden Tiongkok ) dan Li Keqiang (PM Tiongkok ), maka Tiongkok -Hongkong dan Makau harus saling bekerjasama dan saling melengkapi. Tiongkok tetap menganggap Huaren dan Huaqiao (warga Tiongkok perantauan) menjadi aset penting mengejar “China Dream” tersebut. Langkahnya adalah semua elemen Tiongkok dimanapun berada adalah “satu bangsa” melalui program cultural nationalism. Hal tersebut ditegaskan, Martin Jaques dalam bukunya ”When China Rules The World”. Inilah salah satu faktor mengapa dalam Perang Asimetris (upaya menaklukkan suatu negara melalui sarana-sarana non militer), Tiongkok mampu bersaing dengan AS.

Problem Indonesia

Indonesia punya ciri khas:

(a) secara geografis ekonomi karena letaknya di tengah-tengah kawasan konsumsi dan produksi yang berarti bagi ekonomi dunia, Indonesia menduduki suatu posisi penentu di dalam lalu lintas ekonomi dunia;

(b) secara geo-ekonomi karena tanahnya yang mengandung kekayaan bahan-bahan mentah mineral serta permukaan tanahnya yang dapat menghasilkan bahan-bahan mentah pertanian untuk ekonomi dunia;

(c) secara ekonomi sosial oleh karena penduduknya yang giat bekerja sekalipun dengan suatu tingkat hidup yang rendah; massa yang enam puluh juta jiwa merupakan kelompok konsumen hasil industri yang setiap tahunnya beratus-ratus juta gulden;

(d) secara iklim yakni suatu iklim tropis yang lunak dengan musim yang teratur;

(e) secara keuangan dengan tiadanya modal nasional dalam negeri serta suatu kehampaan industri. Semua itu menarik perhatian dan kegiatan modal luar negeri. Akan tetapi di atas segala-galanya, negeri dan rakyatnya merupakan unsur pasif di dalam perhatian dan kegiatan internasional.

Rakyat negeri ini sesungguhnya masih terjajah oleh negara-negara asing lewat tangan-tangan para pengkhianat di negeri ini. Mereka adalah para komprador lokal yang terdiri dari para penguasa, politikus, wakil rakyat dan intelektual yang lebih loyal pada kepentingan asing karena syahwat kekuasaan dan kebutuhan pragmatisnya. Akibatnya, rakyat seperti “ayam mati di lumbung padi”. Mereka sengsara di negerinya sendiri yang amat kaya. Mereka terjajah justru oleh para pemimpinnya sendiri yang menjadi antek-antek kepentingan negara penjajah.

Kemiskinan menjadi “penyakit” umum rakyat. Negara pun gagal membebaskan rakyatnya dari kebodohan. Rakyat juga masih belum aman. Pembunuhan, penganiyaan, dan kriminalitas menjadi menu harian rakyat negeri ini. Bukan hanya tak aman dari sesama, rakyat pun tak aman dari penguasa mereka. Hubungan rakyat dan penguasa bagaikan hubungan antarmusuh. Tanah rakyat digusur atas nama pembangunan. Pedagang kaki lima digusur di sana-sini dengan alasan penertiban. Pengusaha tak aman dengan banyaknya kutipan liar dan kewajiban suap di sana-sini. Para aktifis Islam juga tak aman menyerukan kebenaran Islam; mereka bisa ‘diculik’ aparat kapan saja dan dituduh sebagai teroris, sering tanpa alasan yang jelas.

Membaca pertemuan antara Jokowi dan dan Presiden Republik Rakyat Cina (RRC) Xi Jinping, di sela-sela acara Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika (KAA) ke-60, di Jakarta Convention Center, Jakarta pada Rabu (22/4/2015) lalu, sungguh mengundang kekhawatiran. Betapa tidak. Dalam pertemuan itu, Jokowi ingin memastikan RRC dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, yang meliputi pembangunan 24 pelabuhan, 15 bandar udara (airport), pembangunan jalan sepanjang 1.000 kilometer (km), pembangunan jalan kereta sepanjang 8.700 km, dan pembangunan pembangkit listrik (powerplan) berkapasitas 35 ribu megawatt.

Memang kesepakatan RI-Cina ini terkait bantuan pembangunan infrastruktur, namun dalam skema Cina dalam penguasaan geopolitik jalur sutra, yang mana Indonesia termasuk mata-rantai penting yang menjadi sasaran strategis Cina, perlu disadari bahwa kolonialisme model baru sering muncul dalam wujud investasi asing untuk penaklukan suatu negara.

Bencana geopolitik di Indonesia secara massif dan sistematis. Efek jangka pendeknya, Cina akan mendatangkan ribuan tenaga kerjanya sendiri dan sudah dapat ditebak akan berbondong-bondong migrasi secara massal dari Cina, tetapi atas nama atau dengan cover investasi asing. Buktinya mana? Cina telah melakukan hal serupa di Afrika. Ia sangat berpengalaman soal migrasi besar-besaran tersebut.

Sedangkan dampak jangka menengahnya? Apa boleh buat, negeri ini niscaya dibanjiri berbagai produk konsumen dan sejenisnya dari Cina dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan (hidup) para pekerja tersebut. Ya, impor tak terbendung. Impor pun semakin meluas, dan sudah barang tentu impor menggerus devisa negara.

Lantas, dampak jangka panjangnya seperti apa? Di sinilah agenda tersembunyi Cina bisa terbaca. Cina akan memperoleh hak mengelola pelabuhan-pelabuhan yang dibangunnya minimum 30-an tahun atau bahkan lebih. Artinya, bahwa sistem pengelolaan baik di pelabuhan laut maupun (bandara) udara akan dikendalikan oleh Cina. Silahkan bayangkan sendiri, apabila simpul-simpul strategis sebuah bangsa terkait transportasi untuk distribusi barang dan jasa dalam kendali asing. Bisa-bisai bangsa ini kelak bakal menjadi tamu di negeri sendiri, atau lebih tragisnya lagi, juga akan menjadi penonton atas geliat asing mengeksploitasi segala sumberdaya di Bumi nusantara ini.

Strategi Cina dalam menanam dan menebar benih kolonialisme gaya baru terhadap Indonesia, jelas patut diwaspadai mengingat Cina  emang jagonya perang asimetris, dengan menggunakan sarana sarana non militer untuk penaklukkan sebuah bangsa. Dan mereka punya ahlinya Perang Asimetris, Sun Tzu.

Ada sebuah panduan dari Sun Tzu yang pastinya dihayati betul oleh Presiden Cina Xi Jinping. Berkata Sun Tzu: Mendapatkan seratus kemenangan dari seratus pertempuran bukanlah puncak kecakapan. Menaklukkan musuh tanpa bertempur adalah sebenarnya puncak kecakapan.

Inilah sisi rawan dari kesepakatan RI-Cina di sela-sela KTT Asia-Afrika di Jakarta tahun lalu. Apalagi, Geo posisi silang Indonesia yang meniscayakan 50 persen perdagangan dunia melalui perairan Indonesia,itulah yang sedang diperebutkan oleh para adidaya, khususnya antara Amerika Serikat versus Cina. Dan sepertinya, saat ini pemerintahan Jokowi cenderung berpaling ke Cina. 

Jika pada prakteknya keputusan yang mendasari Jokowi untuk berpaling ke Cina semata-mata atas dasar pertimbangan keuntungan ekonomi, maka Indonesia berpotensi untuk tergadai melalui skema investasi asing yang dilancarkan Cina.

Dan Cina, memang sudah menyiapkan anggaran tak terbatas untuk melancarkan skema kolonialisme berkedok investasi asing ke pelbagai negara, termasuk Indonesia. Betapa tidak.  Cina saat ini punya cadangan devisa 3 triliun dolar AS. Dan 1 triliun di antaranya akan diinvestasikan dalam bentuk aset di luar negeri (Geoff Hiscock,  Earth Wars).Jika rencana ini benar-benar dilakukan, berarti Indonesia termasuk salah satu negara yang dialokasikan untuk jadi sasaran investasi dalam 5 sampai 10 tahun mendatang. Masalahnya adalah, apakah pemerintahan Jokowi-JK cukup memahami konstalasi global sehingga memahami betul nilai strategis Cina di abad 21 ini?

Bagi Cina, penguasaan pelabuhan agaknya memang amat penting dalam perhitungan geopolitik dan geostrategi mereka. Sedemikian rupa pentingny, sehingga negri tirai bambu itu begitu terobsesi untuk menguasai wilayah-wilayah yang punya akses ke pelabuhan di beberapa negara Asia Pasifik, termasuk Indonesia.

Upaya Pembusukan Umat Islam

Frank Carlucci, Presiden Carlyle Group, perusahaan raksasa AS, Menteri Pertahanan terakhir pada pemerintahan Ronald Reagan, Penasihat Keamanan Nasional AS dan sangat dekat dengan mantan Menteri Pertahanan “Rumsfeld”. Ia berkata sebelum perang kolonialisme di Irak: “Mereka bertanya apakah kita benar-benar memiliki strategi tertinggi yang layak untuk mereka ketahui, dan bahwa perang berikutnya ini merupakan langkah yang sejalan dengan strategi tertinggi itu.”

Kemudian Carlucci melanjutkan: “Menurut laporan yang dikeluarkan kemudian oleh Dewan Hubungan Luar Negeri di New York,” bahwa “Kami memiliki strategi tertinggi yang sangat sederhana, yaitu kami ingin rezim di negeri itu setia kepada kami, tidak menolak kehendak kami, lalu kami ingin kekayaan di negeri ini tanpa ada penentang, dan pada puncaknya kami ingin menjamin keamanan (Israel) karena ia satu-satunya teman yang dapat diandalkan di kawasan Timur Tengah ini!”

Meskipun demikian besarnya permusuhan terhadap umat Islam dan dalam situasi yang sangat sulit hingga titik kritis yang menyelimuti umat ini, namun tampaknya ada tanda-tanda bahwa umat sedang berusaha mencari jalan untuk keluar dari dominasi ini.

Sementara Barat yang dipimpin oleh Amerika tahu dengan pasti bahwa umat sudah cukup muak dengan kepalsuan rezim-rezim yang didukung oleh Barat sendiri. Bahkan Barat juga tahu bahwa umat ini senang dengan Islam sebagai alternatif satu-satunya. Oleh karena itu,  kelompok pusat penelitian-pusat-pusat penelitian di Amerika dan yang lainnya, yang bertanggung jawab untuk memberikan saran dan alternatif yang sesuai dengan kebijakan AS dan Barat pada umumnya-mengajukan proposal dengan menawarkan rezim-rezim yang tunduk pada Barat. Rezim-rezim itu dimunculkan seolah-olah sebagai alternatif dan mengenakan pakaian Islam. Itu semua dilakukan dalam rangka memuluskan pencurian Barat di tengah kegelisahan umat, dan revolusi yang diimpikannya, yang saat ini benar-benar telah menjadi kenyataan; serta dalam rangka menjauhkan umat dari kebangkitan yang sesungguhnya yang dapat mewujudkan penerapan Islam sepenuhnya. Sungguh, berbagai pernyataan para politisi Barat menegaskan untuk mengadopsi rencana-rencana tersebut.

Dengan judul “Politik Luar Negeri AS dan Pembaruan Islam” yang dikeluarkan oleh Institut Amerika untuk Perdamaian, United States Institute of Peace (USIP), penelitian Institut Amerika untuk Perdamaian ini mengusulkan sejumlah rekomendasi untuk restorasi politik AS terhadap dunia Islam, dan untuk menghadapi apa yang disebutnya sebagai bahaya ekstremisme agama. Berikut adalah poin yang paling penting dalam rekomendasinya:

• Mendirikan sebuah organisasi independen dengan nama “Lembaga Islam Internasional” untuk mempromosikan perdamaian, pembangunan dan kemakmuran, serta keterbukaan dalam masyarakat dan negara-negara Islam.
• Menyediakan hibah khusus untuk kelompok AS guna mendukung penelitian dan kajian yang menyoroti karya-karya dan ide-ide “modernisasi Islam”.
• Partisipasi partai-partai Islam berdasarkan standar, dan menfokuskan dialog pada isu-isu politik yang penting seperti kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak-hak perempuan dan minoritas, daripada banyak menyibukkan atas isu pemilihan umum yang bebas.
• Menekankan perlunya reformasi pada isu-isu sosial, ekonomi dan isu agama yang krusial.
• Re-formulasi struktur, optimalkan semua program diplomasi publik, serta mendukung demokrasi dan bantuan untuk memperbaiki status gerakan reformasi dan pembaruan Islam.
• Mempertimbangkan untuk mendukung lembaga-lembaga sosial yang memiliki identitas keagamaan yang dapat membantu untuk memperkuat moderasi keagamaan di dunia Islam.

Amerika sangat ahli dan piawai dalam membajak semangat umat Islam untuk kembali kepada syariah. Amerika benar-benar telah merancang rencana kotor dan mitra keji untuk menjerumuskan gerakan-gerakan Islam dalam perangkap dan konspirasinya, dengan keterlibatannya dalam kekuasaan melalui permainan pemilihan (demokrasi). Dan pada saat itu, maka jadilah gerakan-gerakan itu bagian dari sistem. Selanjutnya gerakan-gerakan Islam itu akan bekerja untuk memelihara sistem, bukan berusaha untuk mengubahnya. Ia akan menjadi alat untuk memoles sistem busuk dan rusak yang ditegakkan di negeri-negeri kaum Muslim, serta fakta bahwa gerakan-gerakan ini akan mengubah kulitnya secara bertahap selama mereka masih menjadi bagian dari sistem. Inilah di antara berbahaya terbesar ketika berpartisipasi dalam sistem kapitalisme sekuler demokratis. Di mana masuknya gerakan Islam dengan mengusung simbol Islam, dan pendukungnya begitu berharap penerapan Islam. Namun, kemudian gerakan Islam beralih pada upaya mencari pembenaran, pembuatan masalah dan asyik di dalamnya, sehingga umat dipaksa agar puas dengan realitas yang ada. Dan umat akan terus diselimuti keadaan ini hingga ada rezim ‘sekuler’ lain yang memerintah atas nama Islam.

Amerika sedang mencoba untuk memadamkan bara api Islam yang membakar jantung kaum Muslim, dan Amerika berusaha menghambat momentum menuju penerapan Islam melalui sistem Khilafah. Oleh karena itu, Amerika berusaha memperlihatkan pada umat Islam bahwa Islam telah berhasil meraih kekuasaan melalui gerakan-gerakan Islam, yang sampainya pada kekuasaan karena pemberian Amerika.

Maka tegas kita nyatakan, sistem pemerintahan dalam Islam adalam sistem yang unik dan istimewa, tidak menerima distorsi atau penipuan. Sistem pemerintahan Islam tidak lain adalah sistem Khilafah yang memerintah melalui apa yang diturunkan Allah. Sistem Khilafah adalah sistem yang dipilihkan Allah untuk hamba-Nya, bahkan Allah mewajibkannya. Sistem Khilafah ini yang telah diterapkan oleh Rasulullah Saw, dan dijalankan oleh para Khulafa ar-Rasyidin sesudah beliau, serta setiap Khalifah yang adil sesudahnya. Sistem ini akan kembali, Insya Allah, sebagai bukti kebenaran hadits Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad: “…. Kemudian akan ada lagi Khilafah yang tegak di atas metode kenabian.”

Refleksi

Peran politik internasional sebuah negara sangat dipengaruhi oleh kekuataan negara tersebut. Negara yang lemah pasti tidak memiliki peran yang penting dalam konstelasi internasional. Negara itu hanya menjadi pengekor atau bahkan ditindas oleh negara yang kuat. Faktor utama yang membuat sebuah negara kuat adalah ideologi (mabda’)-nya. Tanpa ideologi atau menjadi pengikut ideologi asing, sebuah negara akan menjadi lemah. Faktanya, semua negara adidaya atau yang pernah menjadi negara adidaya pasti merupakan negara yang dibangun di atas satu ideologi tertentu. Misalnya, Uni Sovyet—sebelum runtuh—dengan ideologi sosialisme-komunisnya, AS dengan ideologi kapitalisme-sekularnya, dan Khilafah Islamiyah pada masa lalu dengan ideologi Islamnya. 

Ideologi adalah faktor utama yang membuat sebuah negara menjadi kuat sehingga mampu berperan secara dominan dalam percaturan politik internasional. Sementara negara-negara Muslim saat ini justru meninggalkan Islam sebagai ideologi, sehingga secara ekonomi dan politik mereka di bawah hegemoni (baca : jajahan) AS dan sekutunya. Karena itu, untuk kembali berperan dalam konstelasi internasional serta membebaskan diri dari penjajahan militer, politik, dan ekonomi, maka umat Islam harus kembali menegakkan Khilafah Islamiyah yang menjadikan Islam sebagai ideologi sekaligus dasar negaranya. Negara semacam inilah yang akan menerapkan hukum Islam, mengemban ideologi Islam ke seluruh dunia, dan bahkan menjadi satu-satunya negara adidaya di dunia. 

Sungguh tidak adanya seorang pemimpin yang menjalankan hukum yang diturunkan Allah SWT, telah menjadikan para penguasa yang bodoh (ruwaibidhât) sebagai alat untuk menjalankan skenario Barat, bahkan mereka berada pada garda terdepan untuk membela peradaban Barat yang dibangun berdasarkan pemisahan agama dari kehidupan (fashluddîn ‘an al-hayât).

Sesunguhnya, sistem demokrasi itu menciptakan konflik di antara partai-partai terhadap kekayaan dan kekuasaan. Sedang rakyat tertipu bahwa rakyat diperintah oleh dirinya sendiri, padahal ia harus tunduk pada konstitusi dari selain Allah. Dan tidak ada bagi para penguasa demokratis, hingga remah-remah sekalipun, semuanya dikenai beban pajak yang tinggi.

Maka jalan penyelamatan untuk Indonesia itu hanya dengan sistem Khilafah, yang merupakan perpanjangan bagi pemerintahan Rasulullah Saw. Khalifah adalah pengganti Rasulullah Saw dalam mengurusi masalah pemerintahan. Dan Khalifah senantiasa diawasi dan dikoreksi oleh umat Islam, baik dalam masalah kecil, apalagi dalam masalah besar. Sehingga benar-benar terwujud maksud dari memimpin manusia dengan keadilan Islam, dan jauh dari tujuan memperbudak dan menzalimi manusia. Dengan penerapan Islam oleh Khilafah, keadilan di tengah-tengah manusia akan terasa nyata, bukan utopia lagi seperti saat ini. [VM]

Berbagi :