Eksploitasi Kapitalisme Akar Disintegrasi di Papua

Masih aktifnya gerakan separatisme di Indonesia jelas menimbulkan pertanyaan tersendiri, timbul pertanyaan mengapa gerakan separatisme seolah sulit ditumpas? Dari sudut pandang Pemerintah, tampaknya ada kesamaan antara kasus separatisme dan terorisme yang sering mencuat, yakni sama-sama berbahaya. Dari sisi politik, separatisme dan terorisme juga disinyalir sama-sama kental dengan nuansa campur tangan asing. 

Dalam kasus terorisme, perang terhadap terorisme di Indonesiatidak lepas dari War on Terrorism yang dikumandangkan AS dan sekutunya untuk memperlemah Islam dan kaum Muslim. Adapun dalam kasus separatisme di Indonesia—seperti OPM—keterlibatan pihak asing, seperti AS dan Australia, tidak terlepas dari kepentingan mereka untuk memecah-belah NKRI dalam rangka menguasai sumberdaya alam negeri ini yang sangat kaya. Masih segar dalam benak kita bagaimana peran aktif Australia dalam kasus lepasnya Timor-Timur dari pangkuan NKRI. Belakangan diketahui bahwa motif utama Australia dalam mensponsori kemerdekaan Timor Timur adalah Celah Timor yang ditengarai kaya akan minyak.

Ironis, meski sama-sama dianggap berbahaya, dan sama-sama melibatkan pihak asing, penanganan Pemerintah terhadap kedua kasus tersebut sangat berbeda. Jika dalam kasus tindak terorisme Pemerintah begitu agresif dan proaktif, terutama dalam menangkap para tersangka yang kebetulan semuanya Muslim, maka dalam kasus-kasus separatisme Pemerintah seperti lembek. Jika Pemerintah tetap melakukan pendekatan dengan cara yang halus dan longgar, tidak mustahil separatisme akan terus berkembang dan mengancam sendi-sendi keutuhan nasional, bahkan tidak menutup kemungkinan akan tumbuh gerakan separatis lainnya di Indonesia. 

Jika dianalisis, munculnya berbagai gerakan separatis di Indonesia khususnya di Papua lebih disebabkan oleh ketidakadilan ekonomi yang dirasakan oleh rakyat di wilayah-wilayah tersebut akibat kegagalan Pemerintah dalam mensejahterakan mereka, berikutnya intervensi asing yang membangkitkan semangat disintegrasi. Padahal, seperti Papua, kekayaan sumberdaya alam sangat melimpah-ruah. Sayang, kekayaan itu lebih banyak dinikmati oleh segelintir orang dan perusahaan-perusahaan asing.

Ketidakdilan ekonomi sebagai pemicu gerakan separatis serta masalah terorisme disebabkan oleh ketidakadilan ekonomi. Menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut adalah menciptakan keadilan ekonomi, dalam arti, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia itu harus sungguh-sungguh terwujud. Lalu, bisakah kita berharap pada sistem ekonomi kapitalis yang saat ini diterapkan oleh Pemerintah sendiri, bahkan dengan model yang sangat liberal? Tentu tidak. Pasalnya, sistem ekonomi kapitalis inilah yang justru menjadi akar dari seluruh ketidakadilan yang dirasakan masyarakat, khususnya secara ekonomi. [vm]

Penulis : Ilham Efendi (Resist invasion Center)

Berbagi :