PTM Di Tengah Wabah Buat Orang Tua Resah

Ilustrasi

Oleh : Neni Nurlaelasari

Pendidikan adalah hal penting dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa. Namun sejak pandemi melanda, praktis kegiatan pembelajaran di sekolah pun ikut terganggu. Pada awal pandemi seluruh kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara pembelajaran jarak jauh (PJJ). Meskipun banyak kendala yang dihadapi baik dari pihak pengajar maupun dari siswa. Seperti kurang efektifnya dalam penyampaian materi, sulitnya sinyal internet terutama daerah terpencil, siswa yang belum punya gawai yang memadai, hingga tak mampu membeli kuota karena perekonomian orang tua yang makin sulit ditengah pandemi.

Ketika pandemi mulai melandai pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah dibuka 50% dengan peraturan yang ketat. Selain itu program vaksinasi pun digalakkan dengan harapan bisa melaksanakan PTM 100%. Namun seiring melonjaknya kasus covid varian baru omicron, persoalan PTM pun menguak kembali ke permukaan. Rencana PTM 100% yang telah diputuskan pun mendapat kendala.

Pro Kontra PTM

Pro kontra PTM terjadi karena ketidaksesuaian kebijakan yang diambil pemerintah pusat dengan fakta yang terjadi di lapangan. Usulan gubernur DKI Jakarta kepada koordinator PPKM Jawa - Bali Luhut untuk menghentikan PTM 100% di Jakarta ditolak. Juru bicara Luhut, meminta Pemda dapat memaksimalkan penerapan PTMT sebab sektor pendidikan harus dilakukan setara dengan sektor lainnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan pembelajaran tatap muka (PTM) di ibukota tetap bergulir ditengah lonjakan kasus covid-19. Dia mengatakan prinsipnya pemprov DKI tegak lurus dengan keputusan pemerintah pusat (detikNews.com,7/02/2022).

Sementara itu, melonjaknya kasus covid-19 yang diikuti dengan kebijakan pembelajaran tatap muka 50% menimbulkan gejolak di masyarakat. Kebijakan itu dirasa kurang tepat untuk pembelajaran siswa (inewsyogya.id,6/02/2022).

Mengurai Permasalahan PTM

Pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan tidak bisa berjalan efektif karena beberapa faktor, diantaranya :

1. Siswa tidak mematuhi prokes terutama anak usia sekolah dasar

2. Sarana yang kurang mendukung seperti banyak sekolah yang mempunyai ruang belajar yang sempit, jumlah ruang kelas yang terbatas sehingga harus bergantian antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya.

3. Paradigma yang keliru dari pihak yang berwenang terhadap penanganan pandemi yang bertumpu pada program vaksinasi. Karena faktanya data dari Kemenkes per 28 Desember 2021 menunjukkan mayoritas yang terinfeksi adalah yang sudah di vaksin lengkap. Jadi tingginya cakupan vaksinasi pun tidak cukup menjadikan kondisi aman untuk pembelajaran tatap muka.

Sementara itu, Sekretaris jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud- Ristek) Suharti mengatakan Kemendikbud-Ristek dan sejumlah kementerian lainnya menyetujui diberlakukan diskresi kepada daerah berstatus PPKM level 2 mulai tanggal 3 Februari 2022. Suharti menambahkan dengan kondisi saat ini, orang tua boleh menentukan anaknya mengikuti PTMT atau mengikuti pembelajaran PJJ lagi (kompas.com,4/02/2022). Keputusan siswa mengikuti PTM atau PJJ yang dikembalikan terhadap orang tua akhirnya membuat bingung masyarakat. Pemerintah tidak tegas dalam membuat aturan dan fungsi pemerintah sebagai penentu kebijakan untuk rakyat pun seolah lepas tangan.

Islam Solusi Tuntas Permasalahan Pendidikan

Sektor pendidikan yang ikut terdampak pandemi sejatinya akibat penanganan pandemi yang kurang tepat. Dalam Islam ketika terjadi wabah, harus segera dilakukan lockdown agar wabah tidak menyebar semakin luas.

Rasulullah bersabda "jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kamu memasukinya, tetapi jika terjadi wabah ditempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu" (HR Bukhari).

Ketika dilakukan lockdown, maka kebutuhan rakyat menjadi sepenuhnya tanggungjawab negara. Seperti Sabda Rasulullah

"Imam /Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggungjawab terhadap rakyat yang diurusnya"(HR. Muslim dan Ahmad).

Dalam pandangan Islam, selain menangani pandemi dengan cara yang tepat sesuai syariat negara pun mempunyai visi pendidikan yang jelas dan menyiapkan langkah yang tepat, baik dalam keadaan normal ataupun dalam keadaan darurat ketika terjadi wabah seperti :

1. Mempersiapkan dana yang besar untuk dunia pendidikan.

2. Menyediakan sekolah gratis.

3. Menyediakan fasilitas penunjang yang baik ketika PTM atau PJJ dan sepenuhnya ditanggung negara sehingga tidak membebani masyarakat.

4. Negara secara maksimal mengatasi pandemi dengan berfokus pada kesehatan masyarakat, sehingga pandemi tidak akan menyebar luas dan mengganggu dunia pendidikan.

Besarnya dana yang harus disediakan untuk mengatasi pandemi dalam Islam tidak akan menjadi sebuah masalah karena negara dalam sistem Islam mempunyai sumber pemasukan yang sangat banyak, terutama berasal dari kepemilikan umum seperti barang tambang, hutan, laut, dan lain-lain yang di kelola oleh negara bukan oleh swasta sehingga dana Baitul maal bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Karena tujuan utama penanganan pandemi adalah terjaminnya kehidupan normal diluar area wabah dan memutus rantai penularan secara efektif. Sehingga jalannya pendidikan pun tidak terhambat. Dan orang tua pun tidak resah akan keselamatan anak-anaknya ketika menuntut ilmu di sekolah. Namun aturan Islam yang sempurna tidak bisa dijalankan apabila sistem yang diterapkan masih sistem kapitalis yang mementingkan keuntungan diatas nyawa rakyat dan membiarkan rakyat berjibaku menghadapi wabah. Wallahu alam bish showab. 

Berbagi :