Surat Perintah Penangkapan ICC: Keadilan atau Instrumen Kekuasaan?

Okay Pala/Cendekiawan Muslim Belanda 

Oleh: Okay Pala (Cendekiawan Muslim Belanda)

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Netanyahu, mantan Menteri Pertahanan Gallant, dan pemimpin Hamas Mohammed Deif. Langkah ini tampaknya merupakan upaya penting untuk menangani kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, setiap kali terlihat jelas bahwa ICC dalam praktiknya terutama bertujuan untuk menuntut individu dari negara-negara lemah, sementara negara-negara kuat dan para pemimpinnya tetap terbebas dari tuntutan.

ICC didirikan pada tahun 2002 dengan tujuan mengakhiri impunitas atas kejahatan internasional serius. Idenya adalah bahwa tidak ada seorang pun, terlepas dari pangkat atau posisi, berada di atas hukum. Dalam praktiknya, ini terbukti sebagai ilusi. Pengadilan ini tidak memiliki kekuatan penegakan hukum sendiri dan sepenuhnya bergantung pada kerja sama negara-negara. Ini berarti bahwa hanya negara-negara yang menjadi pihak dalam Statuta Roma yang diwajibkan bekerja sama dalam penyelidikan dan penangkapan. Namun, "Israel," Amerika Serikat, Rusia, dan China – beberapa negara terkuat di dunia beserta pelindung mereka – tidak mengakui ICC, sehingga mereka tidak tersentuh.

Hal ini menciptakan gambaran yang tidak seimbang: negara-negara dengan sekutu kuat atau posisi geopolitik yang strategis dapat mengabaikan ICC tanpa konsekuensi apa pun. Sementara itu, pengadilan ini terutama berfokus pada negara-negara lemah di Afrika, Timur Tengah, dan wilayah lain di mana resistensi politik lebih kecil diharapkan. Tidaklah kebetulan bahwa sebagian besar kasus yang ditangani ICC menyangkut pemimpin Afrika. Negara-negara terkuat dan sekutunya tetap tidak terlihat.

Meskipun ICC mempresentasikan dirinya sebagai lembaga netral dan independen, patut dipertanyakan sejauh mana hal ini benar-benar terjadi. Pengadilan ini sebagian besar didanai oleh negara-negara Barat, terutama dari Eropa, dan beroperasi dalam konteks geopolitik di mana negara-negara ini memainkan peran dominan. Amerika Serikat tidak pernah mengakui pengadilan ini dan secara aktif mensabotase operasinya ketika menyentuh kepentingan Amerika atau sekutunya, seperti "Israel." Pada saat yang sama, negara-negara Eropa mendukung ICC, tetapi sering kali hanya selama tidak menghalangi agenda geopolitik mereka sendiri.

Ini menggambarkan bahwa ICC terutama berfungsi untuk mengendalikan negara-negara lemah dan mempertahankan hubungan kekuasaan yang ada. Ketika kekuatan besar seperti AS dan sekutu mereka, termasuk "Israel," terlibat, tidak ada kemauan politik untuk benar-benar meminta pertanggungjawaban mereka. Hal ini tidak hanya merusak kredibilitas pengadilan, tetapi juga menjadikannya alat kekuasaan negara-negara besar.

“Israel” dan Standar Ganda

ICC mengklaim memiliki yurisdiksi atas wilayah Palestina karena Palestina pada tahun 2015 menjadi anggota Statuta Roma. Oleh karena itu, pengadilan dapat memulai penyelidikan terhadap kemungkinan kejahatan perang di wilayah pendudukan. Namun, Israel tetap tidak tersentuh karena perlindungan yang dinikmatinya dari Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant, seperti surat perintah sebelumnya terhadap para pemimpin dunia lainnya, kemungkinan besar tidak akan pernah dilaksanakan. Israel dapat dengan mudah mengabaikan ICC.

Negara-negara Eropa, seperti Belanda, sering kali mengirimkan sinyal yang bertentangan terkait "Israel." Di satu sisi, pemerintah Belanda berbicara tentang solusi dua negara dan mengecam pembangunan permukiman Israel di wilayah pendudukan. Di sisi lain, Belanda mempertahankan hubungan ekonomi dan politik yang erat dengan "Israel" dan jarang mengambil langkah konkret terhadap kebijakan Israel yang melanggar hukum internasional. Dalam satu tahun terakhir, sementara "Israel" dituduh melakukan genosida di Gaza, Belanda tetap berdiri tanpa syarat di belakang pendudukan, yang semakin menyoroti kontradiksi ini.

Salah satu contohnya adalah rencana kunjungan pemimpin PVV Geert Wilders ke "Israel." Wilders, seorang pendukung vokal "Israel," telah mengumumkan rencana untuk bertemu dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu, meskipun ada surat perintah penangkapan internasional terhadapnya. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Belanda Caspar Veldkamp menyatakan bahwa Belanda akan melaksanakan surat perintah penangkapan dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terhadap Perdana Menteri "Israel" Benjamin Netanyahu.

Jika Belanda, seperti yang dinyatakan Menteri Veldkamp, memutuskan untuk menghormati keputusan ICC dan menangkap Netanyahu selama kunjungan ke Belanda, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang motif di baliknya. Apakah ini benar-benar komitmen tulus untuk sistem hukum internasional, atau apakah kepentingan geopolitik dari kekuatan besar seperti AS dan sekutu mereka memainkan peran penting? Penangkapan yang sangat tidak mungkin dilakukan ini dapat dinilai sebagai langkah strategis oleh kekuatan besar seperti AS untuk memberikan tekanan pada faksi politik tertentu di "Israel," demi memajukan solusi dua negara yang diinginkan AS dan membatasi kebebasan politik Netanyahu.

Semua contoh ini menunjukkan bahwa Belanda, seperti negara-negara Eropa lainnya, sering memiliki sikap ambivalen terhadap "Israel," di mana posisi resmi tidak sesuai dengan praktik. Ini adalah paradoks untuk di satu sisi mendukung supremasi hukum, menghormati tatanan hukum internasional, dan resolusi PBB, tetapi di sisi lain tetap memberikan dukungan penuh kepada "Israel," sebuah negara yang secara sistematis melanggar resolusi dan perjanjian internasional. Meskipun ada tuduhan kejahatan, penindasan, dan bahkan genosida, Belanda tetap tanpa syarat mendukung "Israel," yang dengan tajam memperjelas kontradiksi ini.

Yang membuat situasi ini semakin menyedihkan adalah peran Belanda sebagai tuan rumah ICC. Sementara pengadilan di Den Haag mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel, politik Belanda pada saat yang sama bekerja untuk membatasi kritik terhadap Israel. Mosi yang menyamakan antizionisme dengan antisemitisme membuat semakin sulit untuk mengungkapkan kritik yang sah terhadap kebijakan Israel di wilayah Palestina. Moral ganda ini menimbulkan pertanyaan tentang ketulusan Belanda dan negara-negara Barat lainnya dalam dukungan mereka yang disebut-sebut untuk keadilan internasional.

ICC tidak lebih dari politik simbolik dan alat untuk menargetkan negara-negara dan individu yang lebih lemah, sementara negara-negara kuat tetap kebal dari pertanggungjawaban. Surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu, Gallant, dan Deif penting secara simbolis, tetapi pada saat yang sama menyoroti kelemahan struktural pengadilan tersebut. Jelas bahwa ICC tidak didirikan untuk melayani keadilan, tetapi lebih untuk melindungi kepentingan negara-negara kuat dan mempertahankan tatanan dunia seperti yang ada saat ini.

Berbagi :