Emergency: Maraknya Tenaga Kerja Cina

Oleh : Ainun dawaun Nufus – Pengamat Sosial (MHTI Kab. Kediri)

Kebijakan untuk mendatangkan warga Cina ke Indonesia, merupakan kebijakan rezim Joko Widodo yang memang berniat ‘membinasakan’ pekerja pribumi. Pendapat itu disampaikan pengamat politik Muslim Arbi kepada intelijen (26/06). “Di Banten ada pekerja dari Cina yang mengerjakan proyek. Ini penghinaan terhadap rakyat Indonesia. Ini akibat kebijakan Jokowi dengan Cina,” kata Muslim Arbi.

Menurut mantan aktivis ITB era 80-an ini, dalih investasi Cina yang diungkapkan Jokowi itu merupakan penguasaan Cina terhadap NKRI. “Mulai dari pekerja kasar sampai bosnya dari Cina semua. Ini sama saja mengusir orang Indonesia,” jelas Muslim.

Muslim menegaskan, ambisi pembangunan “tol laut” ala Jokowi sebenarnya ditujukan untuk mempermudah masuknya warga Cina ke Indonesia. “Di Cina sendiri, kepadatan penduduk sudah tak teratasi. Maka pemerintah Cina melihat Indonesia yang tanahnya masih luas, bisa dimanfaatkan untuk orang-orang Cina,” jelas Muslim sebagaimna yang dilansir intelijen.co.id

Pemerintah memang mendorong tenaga asing masuk ke Indonesia karena berharap dengan demikian akan masuk pula investor asing. “Nanti ketika modal dan tenaga asing masuk bersamaan, jelas tidak lagi membawa manfaat bagi kepentingan nasional,” ungkap Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng seperti diberitakan tabloid Media Umat Edisi 158.

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, menilai, kebijakan pemerintah yang memberlakukan bebas visa kepada sejumlah negara berimbas kepada munculnya imigran-imigran gelap yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu, Yusril juga menyoroti soal masuknya pekerja Cina ke dalam sejumlah proyek-proyek pembangunan di Indonesia. Menurut Yusril, pemberian bebas visa tersebut justru diberikan kepada negara-negara yang tergolong sebagai negara miskin dan penduduknya cenderung meninggalkan negaranya lantaran alasan politik dan ekonomi.

''Negara-negara Afrika dan Asia Selatan, Cina, Myanmar, dan lain-lain, diberi bebas visa, tapi perhitungkan dampak sosial dan politiknya bagi negara kita. Kini, imigran gelap yang datang menggunakan fasilitas bebas visa mulai memusingkan kita,'' ujar Yusril dalam akun twitter pribadinya, Jumat (15/7).

Tidak hanya itu, Yusril juga menyebut adanya kesalahan lain yang dilakukan pemerintah, khususnya mengenai kebijakan soal persetujuan masuknya pekerja Cina sebagai bagian dari syarat investasi dan pinjaman pemerintah kepada Cina. Menurutnya, syarat seperti itu harusnya ditolak lantaran Indonesia bakal kebanjira pekerja asal Cina.

Hal ini pun dikhawatirkan merampas kesempatan kerja rakyat Indonesia sendiri. Bahkan, Yusril menilai, kedatangan pekerja asing itu dapat berpotensi menimbulkan masala sosial, politik, dan keamanan. ''Pekerja Cina, yang konon mencapai 10 juta itu jelas tidak mudah untuk dikontrol. Sebagian besar mereka pasti tidak akan kembali ke Cina. Kedatangan pekerja asing yang sangat besar dapat menimbulkan persoalan sosial, politik, ekonomi, dan keamanan dalam negeri,'' tuturnya.

Untuk itu, Yusril pun berharap dapat mengkaji ulang terkait syarat masuknya pekerja asing, terutama asal Cina, dalam proses investasi atauapun pinjaman kepada Cina. ''Pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan membolehkan datangnya pekerja asal China ini demi kedaulatan bangsa dan negara kita,'' katanya.

Ironis di saat negeri ini masih darurat kemiskinan, pemerintah justru mengeluarkan kebijakan yang tidak populis. Berdasarkan data BPS, jumlah orang miskin pada Maret 2013 sebesar 28,066 juta orang dan jumlah itu justru naik menjadi 28,280 juta orang pada Maret 2014. Padahal standar orang yang dikatakan miskin menurut BPS adalah jika pengeluaran per bulannya sekitar Rp 220.000 per orang per bulan. Sementara jika mengikuti standar Bank Dunia yaitu orang dikatakan miskin jika pengeluarannya kurang dari 2 dolar AS per hari atau sekitar Rp 600 ribu per orang per bulan, maka jumlah orang miskin bisa lebih dari 100 juta atau hampir separo dari jumlah penduduk negeri ini.

Masuknya pekerja asal Cina ini menimbulkan bahaya. Secara ekonomi ini adalah kolonialisme ekonomi. Cina akan mengeruk semua potensi ekonomi bagi kepentingan negara mereka. Dan secara politik, kekuasaan di bidang ekonomi bisa berimbas ke dunia politik. Mereka bisa mengatur siapa yang berkuasa dan ketentuan perundangan yang harus dibuat. Masuknya para pekerja asing ini tak lepas dari sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan. Pasar bebas telah memungkinkan negara tak lagi memiliki kedaulatan. Bisa dibayangkan ketika MEA sudah diresmikan, akan banyak pekerja dari berbagai negara yang akan menggeser pekerja lokal. [VM]

Berbagi :