Kapitalisme Biang Kerok Kerusakan Lingkungan

Banjir kembali terjadi dan kembali menelan korban. Tepatnya selasa malam tanggal 20 September 2016 banjir bandang menerjang kawasan Tarogong kidul, Garut dan sekitarnya. Tidak tanggung-tanggung ratusan bangunan terbawa hanyut oleh derasnya arus banjir dan sebagian lagi mengalami kerusakan parah. Rumah, sekolah bahkan rumah sakit pun tak luput dari terjangan banjir. Belum lagi banyak korban yang hilang terbawa derasnya arus banjir, korban yang mengalami luka-luka baik ringan atau berat hingga banyak korban yang meninggal dunia. Tak terhitung lagi berapa besar kerugian yang di tanggung warga yang terkena bencana. Tidak hanya kerugian materi tetapi kerugian imateri pun lebih besar dari itu karna trauma yang dirasakan akibat bencana.

Hujan deras yang digadang-gadang sebagai penyebab terjadinya luapan air di sungai Cimanuk sehingga mengakibatkan banjir bandang menerjang pemukiman yang ada di sekitarnya hanyalah satu dari sekian banyak penyebab utama kenapa banjir bandang ini bisa terjadi. Lebih dari itu faktor manusia jugalah yang turut andil hingga mengakibatkan bencana ini terjadi.

Rusaknya daerah aliran sungai (DAS) akibat tingginya pengelolaan lahan pertanian terutama daerah rendah tanpa di barengi dengan konservasi tanah, maraknya penebangan hutan yang memicu peningkatan lahan kritis, eksploitasi di kawasan konservasi yang dilindungi pun menjadi penyebab utama bencana banjir ini, dan yang lebih parah lagi ini dilakukan oleh pengembang yang melanggar Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). 

Dari sekian banyak faktor penyebab ini kita bisa melihat betapa buruknya ri'ayah atau pengelolaan urusan masyarakat oleh negara. Negara lebih mengedepankan urusan bisnis daripada hajat rakyatnya. Sudah lazim diketahui bahwa pemerintah daerah maupun pusat kerap tunduk pada kepentingan para pengusaha yang kuat. Termasuk mengalihfungsikan lahan yang semestinya menjadi kawasan resapan air menjadi kawasan bisnis atau pertambangan. Ini semua adalah kelalaian penguasa dalam menegakkan aturan dan melayani kepentingan rakyatnya. Dan ini semua juga adalah akibat dari sistem kapitalisme yang di anut penguasa yang hanya melahirkan kerusakan pada negri ini.

Dalam naungan Islam tentu hal seperti ini bisa di atasi bahkan di cegah, karena pemimpin dalam Islam memiliki kebijakan canggih dan efisien. Kebijakan tersebut mencakup sebelum, ketika dan pasca banjir.

Tidak hanya membuat bendungan yang mampu menampung curahan air hujan, memetakan daerah-daerah rendah yang rawan terkena genangan air, membangun kanal dan sungai serta sumur buatan akan tetapi seorang pemimpin juga akan membuat kebijakan undang-undang mengenai daerah pemukiman, mengeluarkan syarat-syarat tentang ijin pembangunan industri, membentuk badan khusus penanggulangan bencana dan menetapkan daerah-daerah tertentu sebagai daerah cagar alam yang harus dilindungi. Dalam menangani korban bencana pun seorang pemimpin tidak akan pernah tinggal diam dan akan bertindak dengan cepat.

Semua kebijakan untuk kepentingan rakyat ini hanya bisa dilakukan dalam naungan Islam dan hanya bisa dijalankan ketika hukum dan syariat Allah SWT ditegakkan dalam bingkai daulah khilafah ala minhajji nubuwah. Wallahu'alam bish-showab. [VM]

Pengirim : Lia Sulastri - Ibu Rumah Tangga

Berbagi :