"Negara dan Korporasi Saling Menyelamatkan, Rakyat ditelantarkan"

Jika pada tanggal 18 mei 2015 Jokowi mengundang para elit mahasiswa ke istana negara guna meredam aksi besar mahasiswa pada 20 mei-nya. Maka pada tanggal 20 september 2016 Jokowi mengundang sejumlah elit pengusaha besar ke istana negara guna menawarkan program tax amnesty. Walaupun acaranya berbeda tapi tujuan keduanya adalah sama, menjaga dan melindungi keberlangsungan pemerintahan Jokowi.

Sudah tak bisa dipungkiri bahwa pemerintahan Indonesia di bawah kendali rezim Jokowi semakin hari semakin kehilangan legitimasi. Suara kekecewaan muncul dari berbagai kalangan tidak hanya masyarakat arus bawah tapi juga kelas menengah. Hal ini dikarenakan lesunya roda perekonomian ditangan  komando Jokowi. Ditandai dengan menurunya volume ekspor, target penerimaan dari pajak yang yang tidak terpenuhi dan variabel ekonomi lainnya

Jika hal ini dibiarkan tentunya akan sangat berbahaya bagi keberlangsungan pemerintahan Jokowi, stabilitas ekonomi nasional akan terganggu dan kepercayaan rakyat pada rezim Jokowi akan semakin menipis, puncaknya adalah kehancuran ekonomi negara serta kemarahan rakyat yang bisa mengakibatkan kejatuhan rezim Jokowi. Hal inilah yang terus dihindari oleh pemerintah saat ini. Guna menjaga stabilitas ekonomi nasional berbagai macam cara dilakukan termasuk berkolaborasi dengan para pemilik modal (pengusaha)  yang diakui atau tidak diakui dalam sistem ekonomi neoliberal sekarang memiliki pengaruh besar bahkan menjadi aktor utama.

Salah satu kolaborasi seksi yang merupakan bentuk perselingkuhan saling menyelamatkan antara negara dan korporasi itu adalah program tax amnesty (pengampunan pajak). Dimana negara menyelamatkan para pengusaha yang tidak pernah membayar pajak dan menyimpan uangnya di luar negeri, sementara para pengusaha menyelamatkan negara yang ingin mencapai target penerimaan keuangan dengan menebus ‘dosa’ pajak.

Pertanyaanya di mana posisi rakyat? Rakyat adalah pihak yang dizalimi. Bagaimana keadaan rakyat di antara cinta segitiga antara negara, korporasi dan rakyat? Rakyat ditelantarkan, hasil keringatnya diperas secara membabi buta melalui pajak guna memenuhi target negara, sementara negara bermain mata dengan pengusaha.

Lalu, apakah solusi dari persoalan yang membelit bangsa ini? Tidak lain adalah dengan mencampakan sistem neoliberalisme ke dalam tong sampah peradaban dan menggantikannya dengan sistem syariah yang lebih manusiawi, efisien, dan menenteramkan. Dalam naungan negara Khilafah Rasyidah ala Minhajinnubuwwah.  [VM]

Pengirim : Purna Akbar (purnaakbar@gmail.com)

Berbagi :