Kepemimpinan Negara Melahirkan Coorporate State

 

Jakarta, Visi Muslim-PKAD—Mengenai elektabilitas Puan Maharani yang dianggap rendah, Mudir Ponpes Darul Ma'rifah Samarinda Mr. Harit menanggapi bahwa sesungguhnya masalah kita sekarang bukan sekedar masalah personal. Bahkan masalah ini pun tidak cukup memadai di cover oleh satu partai mana pun secara tersendiri. Ia mengemukakan pendapatnya saat menjadi salah satu narasumber dalam [LIVE] Insight #147 Pusat Kajian Dan Analisis Data bertajuk "Puan Dan Kepak Sayap Kepemimpinan Indonesia" (Rabu, 9/3/2022).

Mr. Harit menyampaikan persoalan krusial kita adalah berkenaan dengan sistem. Ia mendapati catatan misalnya dari Pak Mahfud MD, Surya Paloh, termasuk Bambang Soesatyo, yang dalam beberapa pernyataan tegas mengakui betapa negeri ini Negeri Pancasilais.

"Secara faktual tidak bisa dibantahkan yang ada sekarang itu adalah demokrasi liberal." Komentarnya.

Suksesi-suksesi kepemimpinan di segenap level yang paling banyak bermain itu adalah kepentingan kapital. Bargaining  position politik dominannya dipengaruhi oleh kekuatan uang. Walaupun di depan layar kita dapati aktor yang menjadi pemain utama dalam suksesi di kepala daerah tingkat kabupaten kota provinsi bahkan hingga presiden, tetapi faktanya adanya kekuatan korporasi, oligarki, yang lebih punya power untuk mengarahkan mereka semua.

"Itu satu hal yang bagi masyarakat saya tangkap sudah semakin menjadi rahasia umum. Sudah sangat dipahami dengan baik." Uangkap Mr. Harit.

Sehingga kebijakan-kebijakan penguasa itu sangat erat kaitannya dengan segenap request dan tawar-menawar dari kepentingan oligarki, termasuk fenomena omnibus Law, UU Minerba dan seterusnya. Ini yang dalam pandangan pengamat politik hari ini negara kita ini dengan model demokrasi yang ada telah melahirkan corporate state.

Sehingga secara krusial kondisi negeri kita tidak sedang baik-baik saja Bahkan cenderung dalam keadaan yang lebih buruk. Seandainya segenap pemimpin itu menunaikan amanahnya dengan baik, dia mendedikasikan dirinya sebagai pelayan rakyat.

Dan sekiranya Puan Maharani, Ganjar atau siapapun menunjukkan diri bahwa memang setiap kesempatan dia memiliki posisi sebagai pimpinan partai politik, sebagai menteri, sebagai ketua DPR, menunjukkan dedikasi penuh mengabdi kepada kepentingan rakyat dan itu benar-benar bisa dilihat dipuji dari segala aspeknya maka seyogyanya rakyat pasti membalas kebaikan. Tapi kalau ternyata aneka macam sikap dan kebijakan memang bermasalah disisi rakyat, maka itu wajar ketika rakyat tidak menunjukkan simpatinya.

Berbagi :