Trump Berencana Ambil Alih Gaza di Bawah Kendali AS Saat Bertemu Raja Yordania

 

Washington, Visi Muslim- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Selasa menyatakan niatnya untuk mengambil alih Jalur Gaza di bawah kendali AS. Pernyataan ini ia sampaikan saat menerima Raja Abdullah dari Yordania di Gedung Putih, meskipun rencana tersebut mendapat banyak penolakan.

Trump tetap bersikukuh untuk melaksanakan idenya yang kontroversial terkait Gaza. Ia menegaskan bahwa AS akan mengelola wilayah tersebut dengan baik. Sebelumnya, ia sempat menyatakan bahwa negaranya akan "membeli dan memiliki" Gaza, tetapi kini ia menegaskan, "Kami tidak akan membeli apa pun. Kami hanya akan memilikinya dan mempertahankannya. Kami akan memastikan kedamaian terwujud tanpa ada pertanyaan atau perlawanan."

Mengenai Jalur Gaza, Trump mengatakan, "Kami akan mengambilnya, menjaganya, dan merawatnya dengan baik." Ia juga menambahkan bahwa wilayah tersebut akan dikembangkan dengan pembangunan hotel, perkantoran, dan perumahan, menjadikannya sebagai tempat yang lebih baik.

Ketika ditanya apakah ia memiliki kepentingan pribadi dalam pengembangan properti di Gaza, Trump menepis tuduhan tersebut. Ia juga menghindari menjawab secara langsung tentang ancamannya sebelumnya untuk menahan bantuan AS bagi Yordania dan Mesir jika mereka menolak menerima warga Palestina yang akan direlokasi. Sebaliknya, ia menyoroti hubungan baik AS dengan kedua negara tersebut.

"Kami mengalokasikan banyak dana untuk Yordania dan Mesir. Namun, saya tidak perlu menggunakannya sebagai ancaman. Saya yakin kita berada di atas itu," ujarnya.

Trump mengungkapkan keyakinannya bahwa Mesir dan Yordania akan setuju untuk menyediakan lahan bagi warga Palestina yang direlokasi. Namun, ia juga membuka kemungkinan mencari alternatif lokasi lain. "Setelah pembicaraan selesai, saya yakin akan ada tempat yang layak bagi mereka untuk hidup dengan aman dan nyaman," katanya.

Di sisi lain, Raja Abdullah mengumumkan bahwa Yordania siap menerima 2.000 anak yang sedang menderita kanker atau penyakit serius lainnya.

Mengenai keputusan Yordania tersebut, Trump mengaku tidak mengetahuinya sebelumnya. Namun, ia memuji langkah itu sebagai sesuatu yang luar biasa dan menyatakan bahwa dirinya hampir yakin bahwa AS akan mencapai kesepakatan dengan Mesir.

Trump juga meragukan bahwa Hamas akan memenuhi tenggat waktu yang diberikan hingga Sabtu untuk membebaskan semua sandera yang masih ditahan. Jika tenggat itu tidak dipenuhi, maka kesepakatan gencatan senjata dengan Israel akan dibatalkan.

"Saya menetapkan batas waktu hingga Sabtu, tetapi saya tidak yakin mereka akan memenuhinya. Menurut saya, mereka ingin menunjukkan sikap keras, tetapi kita lihat saja nanti seberapa jauh mereka bisa bertahan. Ini akan menjadi sesuatu yang penting bagi Timur Tengah," kata Trump.

Sebelumnya, Hamas mengklaim telah memenuhi semua kewajibannya dalam perjanjian gencatan senjata dan menuduh Israel melanggar beberapa poin utama. Sayap militer Hamas, Brigade al-Qassam, bahkan menunda pembebasan sandera selanjutnya sampai Israel mematuhi semua ketentuan perjanjian.

Jika Hamas gagal memenuhi tenggat waktu, Trump menyatakan bahwa AS mungkin akan mengambil langkah tertentu untuk terlibat lebih jauh.

Peringatan serupa juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Ia menegaskan bahwa jika Hamas tidak membebaskan sandera sebelum tenggat waktu, maka Israel akan kembali melancarkan serangan militer hingga Hamas benar-benar dikalahkan.

Sejak 19 Januari, gencatan senjata tiga tahap telah diberlakukan di Gaza. Kesepakatan ini sempat menghentikan serangan Israel yang telah menewaskan lebih dari 48.000 orang, mayoritas di antaranya perempuan dan anak-anak. Namun, kondisi di Gaza masih memprihatinkan karena banyak wilayah hancur dan bantuan kemanusiaan terhambat.

Dalam tahap pertama gencatan senjata yang berlangsung hingga awal Maret, sebanyak 33 sandera Israel dijadwalkan akan dibebaskan dengan imbalan sejumlah tahanan Palestina. Pertukaran tersebut awalnya direncanakan berlangsung pekan ini.

Pada November tahun lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Sementara itu, Israel juga sedang menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait agresinya di Gaza. [] N4l

Berbagi :