Libatkan Korsel, Reformasi Birokrasi Tuntas Sebelum 2024

Jakarta, Visi Muslim- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo bertekad menuntaskan reformasi birokrasi sebelum pemerintahan Presiden Jokowi Widodo berakhir 2024 nanti. Bila itu terwujud, pemerintahan berikutnya tinggal fokus di Pendayagunaan Aparatur Negara. Sebab sistem birokrasi yang produktif, berjiwa melayani kepentingan publik, dan cepat dalam mengambil keputusan sudah mulai berjalan dengan solid.

"Andai dipercaya mengemban amanah ini hingga selesai saya berupaya agar reformasi birokrasi ini bisa selesai di periode Pak Jokowi. Jadi di pemerintahan berikutnya tak perlu lahi embnel-embel RB di Kementerian ini," kata kata Tjahjo kepada tim Blak-blakan detik.com di kantornya, Senin (8/6/2020).

Pembenahan birokrasi antara lain akan melibatkan para ahli teknologi informatika dan manajemen dari Korea Selatan. Sebab saat ini sistem teknologi informasi dan manajemen ASN yang terbaik adalah Korea Selatan. "Di sana soal data terpadu dalam sebuah sistem aplikasi digital yang canggih," imbuh mantan Sekjen PDI Perjuangan itu.

Tjahjo melakukan studi banding ke 'Negeri Ginseng' itu pada November tahun lalu. Selain soal kecanggihan administrasi manajemen, soliditas mental aparatur di Korsel juga patut ditiru. Sehingga setiap kali ada pergantian kepemimpin nasional, daerah maupun lembaga, pelayanan birokrasi tidak akan terganggu. "Siapapun figur dan asal usul partai politiknya, di sana aparatur sipilnya tetap stabil. Kalau di sini begitu kepala daerahnya ditangkap KPK langsung goyah," kata Tjahjo.

Sebagai mantan menteri dalam negeri, dia menilai mayoritas aparatur sipil negara (ASN) sudah profesional. Hanya saja produktifitas mereka masih perlu ditingkatkan, selain mental melayani dan kecepatan dalam mengambil keputusan. "Karena itu Presiden Jokowi meminta agar birokrasi perizinan dibuat sesederhana mungkin," ujarnya.

Sistem birokrasi manajemen informasi yang terbaik saat ini, kata Tjahjo, selain di lingkungan BUMN adalah Kementerian Keuangan di bawah kendali Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dari sederet persoalan birokrasi yang akan segera dituntaskannya antara lain penghapusan sistem eselon di kementerian dan lembaga negara. Hingga Juni ini ia mengaku sudah selesai 60 persen, dan akan tuntas pada akhir 2020. "Di Kemenpan ini kami memangkas 122 menjadi tiga selesai dalam sebulan tanpa gonjang-ganjing," ujarnya.

Birokrasi yang ramping diyakini akan lebih efisien dalam bekerja. Hal itu juga pada gilirannya dapat membebaskan setiap instansi dari praktek pungutan liar (pungli) baik dalam proses perizinan maupun pengurusan lain. "Sistem birokrasi yang baik dan efisien itu ditandai oleh kemudahan dalam melayani masyarakat, dan antikorupsi," tutur Tjahjo.

Berikutnya adalah menyangkut ribuan tenaga honorer yang sebagian besar berprofesi sebagai guru di daerah-daerah. Dalam lima tahun terakhir sudah ada sejuta lebih tenaga honor yang diangkat menjadi ASN. Sisanya masih ada puluhan ribu, ada yang karena tak memenuhi syarat untuk diangkat, sebagian lagi karena masih menunggu ketersediaan anggaran negara.

Selain itu, Kementerian PAN-RB juga tengah menghitung dan merumuskan ASN yang akan dipindahkan ke ibukota baru di Kalimantan Timur pada 2024 nanti. Selengkapnya, saksikan Blak-blakan Menpan RB Tjahjo Kumolo "Reformasi Birokrasi Tuntas di Era Jokowi" di detik.com, Rabu (10/6/2020). [] dtk

Berbagi :