Campur Tangan Barat di Sudan Tak Akan Berakhir Tanpa Khilafah

Tidak Ada yang Bisa Menghentikan Campur Tangan Inggris dan Amerika Secara Terang-Terangan dalam Urusan Dalam Negeri Kita Kecuali Negara Khilafah

Inggris dan sekutu-sekutunya dari negara-negara Eropa—seperti Prancis dan Jerman—dengan partisipasi alat-alat mereka di kawasan seperti Uni Emirat Arab, Kenya, dan Chad, tengah berupaya mengadakan konferensi internasional di London pada 15 April 2025 untuk membahas perang di Sudan. Utusan Inggris untuk Sudan, Crowder, menyebut konferensi ini sebagai pertemuan internasional terbesar untuk mendukung Sudan setelah Konferensi Paris yang digelar pada tahun 2024. Pernyataan Crowder ini disampaikan setelah pertemuannya dengan Al-Burhan pada Rabu, 9 April 2025. Meski Al-Burhan menunjukkan ketidaksenangannya terhadap konferensi tersebut dan manuver Inggris serta negara-negara Eropa—sebagaimana dilaporkan oleh situs Sudan Tribune yang mengutip ucapannya kepada Crowder: “Rakyat Sudan lebih membutuhkan perhatian masyarakat internasional terhadap penderitaannya akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasukan Pendukung Cepat dan para pendukung mereka di Al-Fashir dan kamp-kamp pengungsi, dibandingkan dengan perlunya penyelenggaraan konferensi di sana-sini!”—namun ia tidak berani mengusir utusan Inggris ataupun menolak untuk menemuinya, padahal ia menyaksikan langsung campur tangan terang-terangan terhadap urusan dalam negerinya, yang bahkan tidak memberikan bobot sedikit pun terhadap pemerintahannya.

Sikap lemah dan hina ini juga tercermin dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri Sudan, yang mengeluarkan pernyataan lemah dan meratap atas kedaulatan negeri yang dilanggar akibat pengumuman konferensi tersebut. Dalam pernyataannya tertanggal 6 April 2025, Kemenlu Sudan menyampaikan: “Menteri Luar Negeri Dr. Ali Yusuf mengirimkan surat resmi kepada mitranya dari Inggris, David Lammy, yang menyampaikan keberatan Sudan atas penyelenggaraan konferensi tentang Sudan oleh Inggris tanpa mengundang pemerintah Sudan, sementara mengundang negara-negara lain yang secara praktis merupakan pihak dalam perang melawan Sudan, rakyat, dan negaranya.” Andai saja Menteri Luar Negeri itu diam, tentu lebih baik daripada memarahi Inggris kolonialis hanya karena tidak mengundang pemerintahannya untuk membahas urusan dalam negeri negerinya sendiri!

Sebagai reaksi atas upaya Inggris dan Eropa untuk menguasai isu Sudan demi kepentingan mereka, Amerika—penjajah baru—bergerak untuk tetap memegang kendali atas konflik Sudan melalui forum Jeddah yang diluncurkannya pada Mei 2024. Dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dan Menteri Luar Negeri Saudi, Faisal bin Farhan, di Washington, juru bicara Kemenlu AS, Tammy Bruce, menyatakan: “Kedua menteri sepakat bahwa Angkatan Bersenjata Sudan dan Pasukan Pendukung Cepat harus melanjutkan pembicaraan damai, melindungi warga sipil, dan kembali ke pemerintahan sipil.” Semua ini menunjukkan bahwa negeri kita yang telah dijajah dan dinodai adalah medan pertarungan internasional antara Amerika dan Inggris beserta Eropa. Maka pembicaraan tentang kedaulatan di tengah keterikatan para penguasa, politisi, dan pemimpin kelompok bersenjata kepada kekuatan asing, hanyalah bentuk kemunafikan semata.

Oleh karena itu, orang-orang yang tulus dari setiap elemen masyarakat dan sektor-sektor hidupnya harus menyadari bahwa tidak ada kedaulatan dalam sistem negara-negara kecil warisan Sykes-Picot, yang telah dibentuk oleh penjajah sebagai negara-negara fungsional untuk diperebutkan dan dikendalikan. Maka jika kita ingin merasakan arti sejati dari kedaulatan, kemuliaan, dan kehormatan, hendaklah kita bersungguh-sungguh berjuang untuk menerapkan Islam secara murni dan utuh dalam pemerintahan, melalui metode syar’i yakni menegakkan Khilafah Rasyidah ala Minhaj an-Nubuwwah, guna mencabut pengaruh penjajah kafir dari negeri kita dan seluruh penjuru dunia, serta membawa kebaikan kepada seluruh umat manusia.

Ibrahim Utsman (Abu Khalil)
Juru Bicara Resmi Hizbut Tahrir
di Wilayah Sudan

Berbagi :