Politik Kotor Sistem Demokrasi

Peserta ICMS 2014 Sulselbar

“Banyak yang masih menganggap bahwa dunia politik itu kotor, dunia politik itu najis, dan dunia politik itu hanya untuk para bajingan yang gemar bersandiwara. Apakah salah?” Tanya Mu’min nursalim, mahasiswa perwakilan Unhas ketika membuka orasi pertama ICMS Sulselbar pagi ini (26/10). 

Menurutnya, istilah politik kotor adalah benar adanya jika sistem politik yang di maksud adalah sistem politik demokrasi. Bagaimana tidak, cerminan politisi dalam sistem demokrasi adalah cerminan politisi busuk. politisi dalam sistem demokrasi bukan lagi menjadi bentuk pelayanan untuk mengatur urusan rakyat. Tapi menjadi politisi menjadi sudah umum menjadi bentuk profesi untuk sekadar memenuhi kebutuhan hidup. 

Mu’min mengatakanm belum lama ini sempat ramai di media massa diperbincangkan tentang fenomena maraknya anggota DPR yang menggadaikan SK keanggotaan mereka. Di Jawa Barat saja, di Kabupaten Cianjur lebih dari 60% anggota DPRD yang tercatat menggadaikan SK di bank, dan di Kabupaten Cimahi juga lebih dari separuh yang demikian. Di Jawa Timur, ramai para anggota DPRD yang juga menggadaikan SK mereka. Alasannya, seperti yang disampaikan Ketua DPRD Situbondo, ketika pileg mereka membutuhkan dana tunai yang besar. Ini diakui pula oleh Ketua Komisi II DPR RI, bahwa kondisi ini bukan baru terjadi kali ini saja, tapi sudah menjadi ritual 5 tahunan setelah pelantikan anggota DPR dan merupakan hal yang wajar. 

“Pertanyaan saya, ini hal yang wajar, atau kurang ajar?” Tanya nya kepada ribuan peserta.

Mahasiswa Pertanian ini pula menegaskan bahwa demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat hanya sebatas slogan, faktanya sebagaimana diketahui oleh umum, partisipasi dalam demokrasi membutuhkan dana besar. Dalam konteks inilah politisi kemudian membutuhkan kucuran dana segar dari kelompok bisnis. Penguasa dan pengusaha pun kemudian menjadi pilar penting dalam sistem demokrasi. [roy/visimuslim.com]

Berbagi :