Penguasaha Warnai Kabinet Kerja Jokowi-JK

Tanggal 20 Oktober 2014 Jokowi telah dilantik sebagi presiden RI ketujuh dengan Jusuf Kalla sebagai wakilnya. Tugas awal yang mereka kerjakan adalah membentuk kabinet yang selanjutnya disebut kabinet kerja Jokowi-JK. Dibandingkan dengan kabinet penguasa terdahulu, penguasa yang dikenal blusukan tersebut merombak hampir semua kementrian di jajaran kabinet. Berbagai kalangan disodorkan pencalonannya sebagai menteri, baik kalangan akademisi maupun kalangan pengusaha. Namun, dari kalangan tersebut yang paling mencolok dominasinya adalah dari kalangan penguasaha.

Kabinet Kerja Jokowi-JK (Foto : Tribunnews)

Dominasi kalangan pengusaha dalam kabinet kerja presiden periode lima tahun mendatang menarik dikritisi. Sebab peran penguasa harus dipisahkan dengan peran pengusaha. Peran penguasa adalah bertindak sebagai penguasa untuk melakukan tugas mengurusi rakyat, sehingga mampu menghantarkan rakyat pada kehidupan yang lebih makmur. Peran penguasa dalam mengatur umat tidaklah mudah sebab mereka harus jeli melihat permasalahan umat dan harus tepat memberikan solusi untuk umat, sebab apabila mereka salah dalam memberikan solusi berakibat pada munculnya permasalahan baru.

Ada pun peran pengusaha adalah berupaya mengelola usahanya untuk mencapai laba semaksimal mungkin demi usaha yang digelutinya. Dengan kata lain, ia akan berupaya sungguh-sungguh dan melakukan segala upaya memaksimalkan laba untuk menjalankan operasi perusahaan selanjutnya. Apabila peran penguasa dengan peran pengusaha ini dilakukan dalam satu waktu akan sulit bagi mereka akan bertindak adil. Rakyat juga akan sulit menilai pada saat apa ia menjadi penguasa dan pada saat apa ia bertindak sebagai pengusaha. Akan mudah bagi para menteri untuk memunculkan kepentingan bisnis dalam melaksanakan tugas sebagai menteri.

Munculnya pengusaha dalam kabinet kerja presiden akan memunculkan korporatokrasi. Penguasaan negara dan rakyat dibawah pimpinan pemilik modal. Mereka akan mudah memainkan roda pemerintahan untuk disesuaikan dengan bisnis yang sedang mereka kembangkan. Tentu hal ini akan berdampak buruk bagi rakyat, alih-alih mereka mengurusi rakyat justru yang terjadi mengurusi bisnis dengan berkedok mengurusi rakyat.

Peran ganda yang dilaksanakan para menteri pada kabinet Jokowi-Jk  semakin menguatkan bahwa Indonesia dalam cengkraman korporatokrasi. Kebijakan pemerintah menyesuaikan kebijakan dan kepentingan bisnis. Hal ini juga akan memperkuat rakyat dalam cengkraman neo-liberalisme. [Niken Faramida (Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga)] (www.visimuslim.com)

Berbagi :