Rencana Cabut Subsidi Listrik 450-900 VA, Pakar Ekonomi Islam Pertanyakan Moral Menteri ESDM dan DPR

Dwi Condro Triono

Pakar Ekonomi Islam Dwi Condro Triono mempertanyakan moral Menteri ESDM dan DPR yang akan mencabut subsidi listrik 450 VA dan 900 VA dengan alasan terkait dengan moral hazard (kejahatan/jebakan moral), karena  dari 44,3 juta pelanggan golongan tersebut hanya rumah tangga hampir miskin dan miskin sebanyak 15,5 juta keluarga.

“Lalu di mana moral Pak Menteri  ketika ratusan trilyun hasil tambang di Papua dirampok oleh PT Freeport dibiarkan?” ujarnya kepada mediaumat.com, Senin (29/6) melalui surat elektronik.

Bahkan, lanjutnya, sudah tiga tahun berturut-turut Freeport tidak pernah membayar dividen malah rencana akan diberi perpanjangan kontrak sampai dengan tahun 2035 dengan memberi Izin Usaha Khusus Pertambangan sebagai pengganti kontrak karya yang akan berakhir 2021.

“Lalu di mana moral mereka para anggota DPR  disaat rakyat sedang menghadapi berbagai kesulitan, tapi dengan mudahnya para anggota dewan mendapat subsidi sebesar 20 milyar per orang atau sekitar 11,2 trilyun dengan dalilh untuk dana aspirasi?” ungkap Dwi Condro.

Padahal, lanjutnya, penghematan subsidi yang didapatkan dari kenaikan tarif dasar listrik (TDL) 450  dan 900 VA  hanya menghemat 4 trilyun dan itupun dinikmati 44,3 juta orang bandingkan dengan 11,2 trilyun hanya untuk 560 anggota dewan. [Baca Juga : Subhanallah, Jasad Pejabat Ini Alami 7 Kejanggalan Saat Hendak Dikuburkan]

Menurut Dwi Condro jelaskan  bahwa alasan moral hazard, alasan subsidi tidak tepat sasaran hanya dalih untuk menutupi alasan sebenarnya  yaitu mengokohkan neoliberalisme dan neoimperialisme yang tumbuh subur dalam sistem demokrasi yang diterapkan di negeri ini.

“Sistem demokrasi adalah sistem yang paling busuk di antara  sistem monarki dan sistem teokrasi, karena sistem demokrasi menipu rakyat atas nama rakyat!” simpul Dwi Condro.

Anggota DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tersebut pun memberikan solusi akar masalahnya. “Sudah  saatnya umat dan tokoh umat menghentikan rezim dan sistem demokrasi yang jelas-jelas telah menyebabkan berbagai kerusakan dan penderitaan bagi rakyat dengan menegakkan sistem syariah dalam bingkai khilafah,” pungkasnya. [www.visimuslim.com]

Sumber : mediaumat.com, 30/6/2015

Berbagi :