Anggota DPRD Poso: Aparat Selesai Bertugas, Gadis Poso Banyak yang Ditinggal Hamil

Anggota DPRD Poso dari Fraksi Partai Demokrat, Iskandar Lalumpa melayangkan kritik atas pengiriman satu batalion Brimob dari Mako Kelapa Dua untuk menangkap pimpinan Mujahidin Indonesia Timur, Santoso.

Menurutnya, aparat keamanan dalam hal ini kepolisian kurang serius dan gagal dalam menyelesaikan kasus keamanan di Poso.

ilustrasi

“Persoalan Poso sudah berlangsung 15 tahun lamanya tapi tak kunjung tuntas. Negara gagal memberikan rasa aman padahal Poso hanyalah kota kecil tidak seperti Papua dan Aceh,” ungkap Iskandar.

Hal itu diutarakannya dalam acara rapat dengar pendapat umum (RDPU) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Poso bersama Bupati Poso, Kapolres Poso, Dandim 1307 Poso, Danyon 714 Sintuwu Maroso Poso, dan Detasemen Brimob Pelopor Kabupaten Poso di ruang rapat kantor DPRD Poso pada Kamis, (29/01).

Iskandar juga menyatakan bahwa Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 2003 dan 2002 tentang penanganan gangguan keamanan tidak sepenuhnya terlaksana, maka dia berharap pada tahun 2015 ini merupakan penanganan yang terakhir.

“Sudah dua inpres yang menyoroti penanganan keamanan di Poso, tapi kenapa sampai sekarang belum aman? Terakhir, Presiden Jokowi menyatakan bahwa awal Januari tahun 2015 ini akan diselesaikan kasus Poso. Maka, kami dari Fraksi Demokrat harus menyatakan bahwa ini penanganan terakhir,” tegas Iskandar.

Menyoroti kedatangan personil tambahan sebanyak satu batalion Brimob, ia menyampaikan agar aparat keamanan juga harus berhati-hati jangan sampai menimbulkan dampak sosial baru ke tengah masyarakat.

“Masyarakat Poso sudah trauma dari kejadian beberapa tahun lalu, di mana saat aparat selesai tugas dan meninggalkan kota Poso, banyak gadis-gadis Poso yang ditinggal dalam kondisi hamil. Ini membuat dampak sosial yang baru,” pungkasnya. [visimuslim.com]

Sumber : Kiblat.Net

Berbagi :