Presiden Jokowi Utang Lagi Rp 135 Triliun dari Bank Asing

Asian Development Bank (ADB) kembali memberikan pinjaman USD 10 miliar atau setara Rp 135 triliun hingga lima tahun ke depan. Kesepakatan tersebut didapat usai Presiden ADB Takehiko Nakao mengunjungi Presiden Joko Widodo di Istana Negara, hari ini.

Nakao mengatakan peningkatan pendanaan dari ADB untuk Indonesia merupakan bentuk dukungan untuk prioritas pembangunan pemerintah, terutama untuk infrastruktur fisik dan sosial.

"Selain pinjaman untuk proyek, ADB secara aktif memanfaatkan pinjaman berbasis kebijakan dan pinjaman berbasis hasil. Pinjaman berbasis hasil merupakan pembiayaan yang pencairannya dikaitkan dengan hasil yang telah dicapai dan bukan dengan biaya proyek yang telah dibelanjakan," ujar Nakao saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (12/2).

Nakao memuji keberhasilan pemerintah mengelola ekonomi pada tahun lalu yang berhasil menjaga inflasi tetap rendah di 4 persen pada Desember 2015, defisit fiskal yang bertahan di 2,7 persen dari produk domestik bruto (PDB) dan defisit transaksi berjalan yang menurun ke 2,5 persen PDB dari sebelumnya sebesar 3 persen pada 2014. Nakao memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,3 persen pada 2016 dari 4,8 persen pada 2015.

"Di tengah gejolak keuangan dunia dan merosotnya harga komoditas, reformasi ekonomi di berbagai bidang di Indonesia telah meningkatkan keyakinan pasar," kata dia.

Tahun lalu, ADB memberikan dukungan pembiayaan sebesar USD 1,67 miliar atau setara Rp 22,5 triliun pada Indonesia termasuk di dalamnya adalah pinjaman program sebesar USD 400 juta untuk mengembangkan pasar keuangan dan inklusi keuangan.

Pinjaman program lainnya sebesar USD 400 juta untuk mengembangkan sektor energi dan pinjaman berbasis hasil perdana sebesar USD 600 juta untuk membantu peningkatan jaringan transmisi dan distribusi listrik di Sumatera.

Sedangkan tahun ini, pinjaman difokuskan untuk layanan pendidikan, pengelolaan keuangan publik, energi bersih, infrastruktur pedesaan dan pengendalian banjir.

Untuk itu, Nakao menyambut baik inisiatif pemerintahan Jokowi untuk mempermudah pembiayaan infrastruktur, termasuk suntikan modal pemerintah bagi BUMN dan adanya jaminan pemerintah untuk pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN.

"BUMN berperan sangat penting dalam pembangunan infrastruktur desa yang diperlukan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan dan memperkuat ketahanan pangan juga dalam program pembangunan pembangkit listrik 35 gigawatt untuk mengatasi kekurangan pasokan listrik," jelas dia.

Dalam pertemuan tersebut, Takehiko menyampaikan ADB akan meningkatkan dukungan pinjaman untuk Indonesia yang awalnya dari USD 740 Juta per tahun pada periode 2010-2014 menjadi USD 2 miliar per tahun atau USD 10 miliar pada 5 tahun ke depan.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Bappenas), Sofyan Djalil mengatakan pemerintah kembali melakukan pinjaman luar negeri tahun ini sebesar USD 150 juta atau Rp 2,02 triliun. Pinjaman tersebut untuk mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Menurut dia, banyak proyek yang persiapannya tidak matang karena kekurangan biaya. Sehingga, dengan adanya pinjaman tersebut, diharapkan bisa menutupi kekurangan demi berjalannya pembangunan.

"Selama ini banyak proyek dan realisasi pinjaman luar negeri misalnya, termasuk proyek PPP, karena tidak terlalu siapnya persiapan proyek. Padahal persiapan proyek yang bagus itu tender akan mudah, harga lebih mudah. Oleh sebab itu mulai tahun ini kita sediakan dana, dan sekarang sudah ada USD 150 juta, dari multilateral, loan," ujar Sofyan di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (10/2).

Dia menegaskan, pemerintah melakukan pinjaman luar negeri karena anggaran pembangunan infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat terbatas. [sau]

Sumber : merdeka.com, 12 Feb 2016

Berbagi :