Visi Kerajaan 2030 Abaikan Derita Uighur

Oleh: Endiyah Puji Tristanti,S.Si 

(Penulis dan Pemerhati Politik Islam) 

Arab Saudi di bawah kekuasaan Putra Mahkota Kerajaan Muhammad bin Salman (MBS) telah diketahui mengalami problem ekonomi nasional yang cukup berat. Dana Moneter Internasional  IMF dalam laporan terbaru yang dirilis hari Jum’at (24/8/2018) memperingatkan Arab Saudi tentang dampak kenaikan belanja sektor publik negara ini sebab perekonomian bergantung pada pendapatan minyak dan pinjaman. 

Departemen Tenaga Kerja Arab Saudi (2016) melaporkan bahwa dari 1,5 juta angka pengangguran, sebanyak 300 ribu orang adalah sarjana. 

Pemerintah Saudi dituntut menciptakan 500.000 lapangan pekerjaan dalam waktu 5 tahun. dan defisit anggaran Saudi dalam empat tahun terakhir mencapai 260 milyar dolar, (parstoday.com, 25/8/2018).

Lebih dari itu, keterlibatan Saudi atas negara lain di kawasan Timur Tengah termasuk Perang Yaman menjadikannya sebagai negara peringkat ketiga dunia setelah AS dan China dalam biaya pembelian senjata. Institut Riset Perdamaian Internasional di Stockholm mengabarkan bahwa impor senjata Saudi dalam enam tahun terakhir meningkat 200 persen dan menjadi importir senjata terbesar dunia setelah India. 

Kondisi yang lemah telah menyeret Arab Saudi untuk merangkak meraih belas kasihan negara lain dalam hubungan Internasional. Dengan dalih mencapai Visi Kerajaan 2030 menyambut era baru pasca-minyak, Arab Saudi dengan suka rela merubah arah kebijakan kerajaan sesuai keinginan negara-negara kuat. AS dan China adalah negara yang kini memiliki pengaruh cukup besar terhadap kebijakan kerajaan.

Sesungguhnya melalui hubungan antar negara terlukis potret kekuatan dan kelemahan masing-masing negara, serta kekuatan pengaruh satu negara terhadap negara lainnya. Hubungan bilateral antara Kerajaan Arab Saudi dengan AS juga China misalnya menggambarkan jelas hal tersebut.

Pada saat Trump bertemu dengan Raja Salman bin Abdul Aziz (20/5/2017), Saudi telah mengadakan pembicaraan dan penandatanganan sejumlah perjanjian ekonomi dan bisnis sebesar USD 150 miliar. Terdiri dari kerjasama pertahanan sebesar USD 100 miliar untuk pembelian senjata. Sisanya untuk diversifikasi ekonomi melalui privatisasi sejumlah perusahaan negara (investasi asing).

Lemahnya Arab Saudi terhadap China pun terlihat jelas dalam  keputusannya memasukkan bahasa China (Mandarin) dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang pendidikan. Finalisasi perjanjian dilakukan pada saat kunjungan MBS ke China. Menurut Saudi Press Agency (SPA) adopsi bahasa ini bertujuan memperkuat persahabatan dan kerja sama serta memperdalam kemitraan strategis di semua tingkatan, (sindonews.com, 23/02/2019).

Lebih dari itu demi misi penyelamatan ekonomi, Saudi memberikan dukungan terhadap genosida massal yang dilakukan pemerintahan China atas Muslim Uighur. Pernyataan Muhammad bin Salman dalam tur ke Beijing bahwa tindakan pembangunan kamp konsentrasi untuk Muslim Uighur atas alasan program deradikalisasi dan kontraterorisme dapat dibenarkan, sungguh sangat menyakitkan. 

Sebagai pemimpin negara muslim yang mengklaim diri sebagai penjaga Tanah Suci, bin Salman berkewajiban memberikan pembelaan terhadap saudaranya muslim Uighur. Adalah sangat memalukan bila demi kepentingan nasionalnya kerajaan justru mendukung China yang masih berlumuran darah kaum muslimin. 

Meski demikian sebenarnya tidak mengagetkan Arab Saudi membungkuk kepada negara penjajah, mengingat sebelumnya hal yang eksplisit justru telah dilakukan melalui kebijakan Perang Yaman. Bukan tidak menutup kemungkinan terhadap negeri muslim seperti Indonesia, Arab Saudi akan menjadikan negeri muslim terbesar ini menjadi pesakitan demi egoisme nasionalismenya. Kesempatan selalu terbuka bagi setiap pemilik sifat rendah kepemimpinan.

Sungguh kutukan Majelis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia (MAPIM) terhadap pernyataan Putra Mahkota atas Uighur, dan sumpah serapah muslim dunia tidak akan banyak berpengaruh merubah syahwat ekonomi dan politik kerajaan. Selama ikatan nasionalisme masih dipegang teguh oleh Kerajaan Arab Saudi. 

Nasionalisme adalah ekspresi kemerosotan berpikir suatu bangsa atas kegagalannya mempertahankan kemuliaan dirinya. Nasionalisme wujud sikap defensif atas kekalahan ideologi suatu negara lemah menghadapi hegemoni politik dan hegemoni ekonomi negara-negara besar. Sehingga bagi negara-negara Muslim sesungguhnya nasionalisme tidak layak dipertahankan.

Lebih dari itu, dalam pandangan Islam nasionalisme merupakan ikatan yang telah mengoyak ukhuwah Islamiyah dan kesatuan negeri-negeri Islam yang dulunya satu tubuh. Oleh karenanya, kritik tajam terhadap konsep nasionalisme adalah bagian include yang semestinya dilakukan oleh umat Islam dalam pergolakan pemikiran dan perjuangan politik Islam.

Tak cukup dengan kritik terhadap konsep dan penerapan nasionalisme saja. Membangun kesadaran umat untuk mewujudkan satu ikatan hakiki yang mampu menjamin terealisirnya kesatuan dan ukhuwah Islamiyah dalam wujud ikatan mabda’ (ideologi) adalah kewajiban terbesar umat hari ini. Bila abad ini diyakini sebagai Abad Khilafah, maka tak seharusnya muslim dunia ragu untuk berupaya serius mewujudkannya. Wallaahu a’lam. [vm]

Berbagi :