Puan Maharani Pastikan DPR Kritisi RAPBN 2021

Jakarta, Visi Muslim- Ketua DPR Puan Maharani menegaskan jajarannya akan mengkritisi kebijakan pemerintah demi mempertajam kualitas belanja negara di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021.

Menurutnya, upaya tersebut merupakan langkah konkret untuk mendukung kemajuan Indonesia di berbagai bidang selama pandemi covid 19. Pasalnya DPR masih menemukan beberapa permasalahan terkait kebutuhan dasar rakyat.

Pernyataan tersebut disampaikan Puan Maharani dalam pidatonya di rapat paripurna DPR dalam rangka HUT ke-75 DPR yang digelar Selasa (1/9/2020) itu.

“DPR juga akan memastikan agar alokasi program dan anggaran dapat tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu, dan menghasilkan dampak bagi kemajuan,” kata Puan Maharani sebagaimana dikutip dari Beritasatu.com (1/9/2020).

Puan Maharani menegaskan, pada APBN 2021, pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal, yaitu “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”. Rancangan kebijakan diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional; mendorong reformasi struktural; mempercepat transformasi ekonomi digital; serta pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi.

Dengan asumsi makro yang diproyeksikan oleh pemerintah, maka RAPBN tahun 2021 akan berisikan pendapatan negara sebesar Rp 1.776,4 triliun; belanja negara sebesar Rp 2.747,5 triliun, serta defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp 971,2 triliun atau setara 5,5 persen dari produk domestik bruto (PDB).

“Dalam menghadapi situasi ketidakpastian yang bersumber dari pandemi Covid-19, maka diperlukan antisipasi fiskal dalam proyeksi pendapatan negara, penajaman belanja negara, dan pembiayaan defisit,” urai Puan Maharani.

Puan Maharani menegaskan, defisit anggaran senilai 5,5% tersebut akan ditanggungkan pada pembiayaan utang. Karenanya, DPR akan perhatikan betul terhadap upaya pemerintah dalam mengelola sumber pembiayaan yang aman serta memastikan dikelola dengan hati-hati.

“Defisit anggaran tahun 2021, diperkirakan mencapai Rp 971,2 triliun atau setara 5,5 persen dari PDB, akan bertumpu pada pembiayaan utang. DPR akan mencermati upaya pemerintah dalam memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman,dan memastikan itu dikelola secara hati-hati dengan strategi pembiayaan utang yang memperhatikan risiko dan kapasitas fiskal APBN di masa yang akan datang,” tegas Puan.

“Dengan beban utang yang semakin besar, maka pemerintah wajib memastikan bahwa belanja negara benar-benar efektif dan berkualitas,” pungkasnya.[beritasatu/idtoday]

Berbagi :