Grafiknya Menurun, Mendagri: Pilkada dan Penularan Covid-19 Tidak Berkorelasi…

Jakarta, Visi Muslim- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai pemanfaatan hand sanitizer dan masker sebagai alat peraga kampanye (APK) jauh lebih efektif dibandingkan menggunakan baliho. Masker dan hand sanitizer sekaligus untuk mencegah penyebaran Covid-19.

“Masker lebih efektif daripada baliho. Baliho itu statis, yang nonton orangnya lewat-lewat itu saja. Tapi kalau masker bisa masuk sampai ke gang-gang, ke pasar, tempat ibadah. Sebetulnya yang pakai masker pasangan calon, menjadi ajang promosi,” kata Tito dalam keterangannya, Selasa (20/10).

Tito lantas menyampaikan catatan penting dari Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 dalam rapat di Istana Negara pada Senin (19/10). Menurutnya, beberapa daerah yang melaksanakan Pilkada grafik penularan Covid-19 cenderung mengalami penurunan.

Menurutnya, daerah yang semula berstatus zona merah berubah menjadi zona oranye atau kuning. Demikian juga yang semula zona oranye berubah menjadi zona kuning, dan yang zona kuning bergerak menjadi zona hijau.

“Nah, ini artinya apa? Artinya Pilkada yang tadinya diperkirakan, dikhawatirkan, akan menjadi media penularan, ternyata (tidak terjadi). Artinya, korelasi antara Pilkada dengan penularan Covid-19 tidak memiliki korelasi langsung, yang memiliki korelasi adalah kepatuhan protokol,” ujar Tito.

“Jadi apakah daerah itu ada Pilkada atau tidak, sepanjang protokol Covid-19 dilakukan secara ketat dan pengawasan oleh Forkopimda dilakukan, itu bisa menekan penularan,” sambungnya.

Tito lantas membeberkan sejumlah pelanggaran yang terjadi selama 25 hari masa kampanye, mulai dari persoalan netralitas hingga pelanggaran protokol kesehatan, seperti kegiatan yang menimbulkan kerumunan.

Khusus untuk masalah kerumunan, lanjut Tito, menekankan bahwa kampanye dalam bentuk rapat umum jelas dilarang sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020.

“Sementara yang diperbolehkan adalah pertemuan terbatas dengan maksimal peserta sebanyak 50 orang,” tegas Tito.

Tito menyebut berdasarkan catatan Kemendagri selama periode 26 September hingga 10 Oktober 2020 terdapat 9.189 pertemuan terbatas. Dia menuturkan, hanya 256 yang dinilai melanggar karena melibatkan peserta pertemuan di atas 50 orang.

“Kalau dihitung persentasenya lebih kurang 2,7 persen. Jadi kurang dari 3 persen, artinya relatif kecil. Tapi bukan berarti ditoleransi,” urai Tito.

Mantan Kapolri ini menegaskan, terhadap sejumlah pelanggaran itu sudah dilakukan penindakan, terutama oleh Bawaslu. Oleh karena itu, Tito mengimbau agar selama masa kampanye para paslon tidak membuat kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

“Kalau ada sampai yang keterlaluan massanya besar, kemudian seperti rapat umum, bila perlu dari Polri yang bertindak dengan menerapkan Undang-Undang, bukan Undang-Undang Pemilu, Pilkada, tapi Undang-Undang yang berlaku lainnya, misalnya (UU tentang) Wabah Penyakit Menular,” pungkasnya. [] Fajar.co.id

Berbagi :