Indonesia Hari Ini Terpengaruh Komunisme?

 

Jakarta, Visi Muslim- Menjawab apakah Indonesia hari ini termasuk negara yang bisa terpengaruh paham komunisme sebagaimana sinyalir dari Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo beberapa waktu lalu yang bahkan mengatakan penyusupan sudah sampai di level militer, Cendekiawan Muslim Ustaz Ismail Yusanto (UIY) mengatakan tidak mungkin tidak.

“Indonesia ini faktanya juga tidak mungkin tidak terpengaruh,” ujarnya dalam Diskusi Media Umat: Komunisme Masih Ada, Ahad (03/10/2021) di kanal YouTube Media Umat.

Meski sebagian masyarakat ada yang mengatakan tidak ada, seiring dengan dibubarkannya PKI, tetapi UIY mengorelasikannya dengan Partai Komunis Cina (PKC) yang secara fakta, keberadaannya tidak akan bisa dipolemikkan oleh siapa pun.

Di sisi lain, PKC menurutnya bukan hanya ada, tetapi saat ini sedang berkuasa atas negara Cina. “Dan ini bukan negara biasa. Ini negara luar biasa, penduduknya lebih dari 1,3 miliar, volume ekonomi sangat besar, cadangan devisanya itu lebih dari 3000 miliar US dollar,” ungkapnya.

Lebih lanjut UIY menegaskan, berangkat dari keberadaan sebuah partai yang kemudian menjadi penguasa negara besar, tidak mungkin tidak memiliki ide, pemikiran maupun kebijakan. “Makanya politik, ekonomi, budayanya juga ada. Sedemikian sehingga pengaruhnya juga ada,” runtutnya.

Apalagi, sambungnya, berbagai bentuk investasi di Indonesia maupun kebijakan ekonomi lainnya senantiasa bergandengan dengan Cina. Bahkan secara resmi, seorang ketua umum partai penguasa di Indonesia pernah menyatakan selamat HUT kepada PKC awal Juli lalu.

Anehnya, ucapan yang menurutnya menunjukkan adanya relasi atau kemungkinan besar memiliki hubungan erat dengan PKC, namun tidak ada orang yang meributkan. “Coba kalau ada pejabat sekelas dia itu ngomong khilafah seumpamanya. Itu langsung ribut itu negara ini,” sambungnya.

Hegemonik

Penting diketahui, watak ideologi memang hegemonik, selalu ingin menguasai, mempengaruhi dan memberikan arah serta warna terhadap sebuah masyarakat, negara, bahkan dunia.

Sebab itu, ia melihat politik Indonesia saat ini sedang menuju ke arah watak-watak komunisme Cina dengan desain otoritarianisme melalui partai tunggalnya, PKC. “Sekarang ini partai politik (di Indonesia) banyak tapi dalam satu kendali, dan cara mengendalikannya itu dilakukan dengan segala cara. Intinya, stick and carrot,” tandasnya.

Oleh karena itu, beberapa desain politik mereka dapat dilihat dari setting UU KPK terbaru yang secara tidak langsung melemahkan lembaga anti rasuah tersebut. Begitu pun Perppu Covid-19 yang telah memotong kewenangan budgeting parlemen. “Padahal itu kewenangan yang paling penting kalau kita bicara tentang pengendalian terhadap segala hal,” jelasnya.

Belum lagi jika dilihat lebih dalam, kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19 ternyata tidak bisa digugat di PTUN. Padahal menurut UIY, suatu kebijakan bisa saja salah, lantas merugikan keuangan negara.

Sama halnya dengan Undang-Undang Minerba tahun 2020 yang dibuat untuk menggantikan UU Minerba tahun 2009. “Kalau yang 2009 pancasilais, kenapa diganti dengan 2020. Kalau itu (2020) tidak pancasilais, kenapa dulu itu (2009) dibuat?” herannya.

Kemudian Omnibus Law yang menurutnya hanya sebuah pertunjukan. “Bagaimana bisa UU dengan sekian banyak pasalnya itu disahkan dalam cara seperti itu. Sudah ditandatangani masih berubah jumlah halaman, jumlah pasalnya. Sudah ditanda tangani masih keliru-keliru lagi,” bebernya.

Sehingga, dengan melihat perjalanan politik di Indonesia, UIY menegaskan, gaya perpolitikan saat ini sebenarnya sudah menggunakan gaya komunis. “Gaya ya, gaya, style, communism style yang otoritarianisme itu,” pungkasnya.[] Zainul Krian/MU

Berbagi :