Komplikasi Mengundang Aksi, PB HMI Tegaskan Adanya Inkonstitusional dalam Pemerintah

Jakarta, Visi Muslim-PKAD—Gemuruh bangkitnya aksi mahasiswa serentak turun jalan, di tengah-tengah hikmatnya ibadah saum Ramadhan, tidak mengurungkan niatnya bergerak ke Monas dan gedung DPR MPR juga di daerah seluruh Indonesia. Aksi terjadi akibat persoalan yang sangat komplikasi dari rezim ini. Affandi Ismail Hasan sebagai ketua Umum PB HMI membuka kesadaran publik lewat diskusi panas pada acara [LIVE] Diskusi dan aksi!!! Senin (11/4/2022) dengan tema “Aksi 11 April, Simbol Bangkitnya Mahasiswa.” 

“Demo ini terjadi karena adanya inkonstitusional seperti rencana menambah 3 periode, perpindahan IKN dsb. Kelangkaan minyak goreng, juga kenaikan BBM. Kejadian ini berpangkal dari adanya oligarki, dinasti politik, korupsi kolusi dan nepotisme. Inilah sebenarnya yang akan mencabik-cabik sehatnya jalannya demokrasi di Indonesia,”sebut kanda Affandi. 

Dan demi mementingkan segelintir orang dari entitas mereka untuk menguasai sumber daya alam Indonesia. Beberapa poin penegasan lanjutan disampaikan, "Persoalan fondamental rezim ini disebabkan karena tercengkram, terhegemoni, terinterminasi dari oligarki bahkan menjadi bagian dari oligarki itu sendiri. " 

“Maka ‘Hancurkan dinasti politik’. Tetap terus mengawal rapat dadakan pada 14 Februari 2022 untuk tetap diadakannya pemilu,”tegasnya.

Di samping itu negara kita ini masih sangat kapitalis neoliberalisme. Yang selalu melahirkan korupsi-korupsi, pendidikan yang mundur dan tertinggal, dimensi ekonomi seperti hutang luar negeri dll. Termasuk korupsi peninggalan reformasi dari tahun 1998 sampai dengan sekarang dan belum ada realisasinya.

“Ini adalah fakta penting jangan sampai perjuangan yang berdarah-darah dengan jiwa dan air mata dibajak oleh kelompok-kelompok oportunis dan elit pragmatis" Affandi menjabarkannya. 23 tahun adalah rentang waktu yang cukup untuk seluruh rakyat Indonesia belajar menghargai sebuah perjuangan.

Fakta penting lainnya, salah satu pilar demokrasi adalah pers. Coba adakan cek and balancing media akan selalu dibatasi demi kepentingannya. Kemudian fakta nyata tidak adanya penegakan hukum. Contoh kasus anak Joko Widodo apabila benar hukum ditegakkan pasti presiden akan mengatakan silakan usut tuntas dan hukum anak saya bila bersalah, namun itu tidak dilakukan. 

“Coba mengambil pelajaran penegakan hukum dari kepemimpinan negara yang Rasullullah contohkan ‘apabila Fatimah anak saya mencuri maka, saya sendiri yang akan memotong tangannya,”seru Affandi.

Ini adalah fakta nyata dari penegakan hukum yang tumpul keatas dan tajam kebawah. Apakah realitas ini kita dapat sebut negara kita sedang baik-baik saja?

“Bahwa proses edukasi dari berbagai macam masalah masyarakat tidak cukup dengan membaca buku, diskusi, berdialektika dalam ruangan khusus" maka dibutuhkan gerakan yang cenderung sporadis dan daya tahan dari pada gerakan tersebut. Dengan bertahannya gerakan yang konsisten, semisal satu bulan saja maka rezim ini akan tumbang. Kemudian didukung oleh aksi yang kuat untuk menjadi momentum arah gerak bersama demi negara ini. Dalam uraian penjelasannya.

Momentum aksi mahasiswa ini hendaknya menjadi pengusir penjajahan intern. Dan beralih kepada dimensi bukan ganti orangnya tetapi ganti sistem yang faktanya menghegemoni bangsa ini dari sistem kapitalis sistem neoliberalisme ganti kepada sistem yang lebih baik. Ajaknya

Dalam dimensi Islam menghapus komplikasi permasalahan karena tinggi dan Mulianya Islam itu yang menjadikan Rahmat untuk seluruh alam semesta.[] 

Berbagi :