Fidan Serukan Kerja Sama dengan Irak untuk Melawan PKK

 

Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, mengunjungi Baghdad pada hari Minggu, (26/1) dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Irak, Fuad Hussein. Setelah pertemuan tersebut, keduanya menggelar konferensi pers bersama.

Kunjungan Fidan ke Irak berlangsung di tengah meningkatnya wacana tentang operasi lintas batas baru Turki terhadap YPG di Suriah dan seruan untuk pembubaran kelompok tersebut. Dalam konferensi pers, Fidan menegaskan bahwa Turki dan Irak harus bekerja sama untuk menumpas kelompok militan ISIS dan PKK di wilayah tersebut.

Dalam beberapa waktu terakhir, terlihat adanya fase baru dalam kebijakan stabilisasi di Timur Tengah, seiring dengan proyek Jalur Pembangunan yang didukung oleh AS. Ankara pun terus mengambil langkah-langkah penting dalam mendukung tujuan tersebut.

Turki dan negara-negara Barat menganggap PKK sebagai organisasi teroris, sementara sayap PKK di Suriah, yakni YPG, mendapat perlindungan dari AS dalam bentuk pasukan SDF.

Dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Irak, Fuad Hussein, Fidan kembali menekankan bahwa setelah Irak melarang PKK tahun lalu, Turki mengharapkan Baghdad secara resmi menetapkan PKK sebagai organisasi teroris.

"Saya ingin menegaskan dengan sangat jelas bahwa PKK tidak hanya menjadi ancaman bagi Turki, tetapi juga bagi Irak dan Suriah. Kita harus bekerja sama untuk membasmi kelompok teroris demi masa depan kawasan yang damai dan sejahtera," ujar Fidan. Ia juga menambahkan, "Kita harus menyatukan seluruh sumber daya kita untuk melenyapkan baik ISIS maupun PKK."

Fidan mengungkapkan bahwa dalam kunjungannya, ia juga membahas dengan Hussein mengenai kemungkinan kerja sama dalam bidang intelijen dan operasional untuk melawan ISIS, serta keterlibatan negara-negara kawasan dalam upaya tersebut.

Seiring dengan langkah Irak yang melarang PKK dan dimulainya perundingan keamanan tingkat tinggi antara kedua negara, hubungan Turki-Irak mulai membaik. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Turki mengumumkan pada hari Minggu bahwa pasukan Turki telah menewaskan 13 militan PKK di Irak utara.

Setelah rezim Bashar al-Assad digulingkan oleh kelompok oposisi yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham, pemerintah Suriah, AS, dan Turki kini tengah mencari kesepakatan mengenai masa depan kelompok yang mengendalikan wilayah timur laut Suriah.

Peringatan Fuad Hussein kepada Turki soal Pengungsi

Menteri Luar Negeri Irak, Fuad Hussein, sebelumnya memperingatkan bahwa serangan Turki terhadap kelompok Kurdi di utara Suriah dapat memperburuk krisis pengungsi.

Dalam konferensi pers bersama Fidan, Hussein menyatakan, "Irak dan Turki telah mencapai kesepakatan tentang bagaimana menyikapi situasi di Suriah. Kami terus berkomunikasi dengan pemerintahan baru di Damaskus dan berupaya menjalin koordinasi dalam berbagai hal. Turki juga secara aktif berhubungan dengan pemerintahan baru di Suriah."

Selama berada di Baghdad, Fidan juga mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Irak Sabit Muhammad Said Riza al-Abbasi, Penasihat Keamanan Nasional Irak Qasim al-Araji, Ketua Front Turkmen Irak Hasan Turan, Ketua Parlemen Irak Mahmud Mashhadani, Perdana Menteri Irak Muhammad Shia al-Sudani, dan Presiden Irak Abdullatif Rashid.

Fidan: Kelompok Bersenjata di Suriah Harus Bersatu di Bawah Satu Komando Militer

Dalam wawancara dengan Asharq News yang berbasis di Arab Saudi, Fidan menekankan bahwa kelompok-kelompok bersenjata di Suriah harus bersatu di bawah satu komando militer.

"Terdapat lebih dari 80.000 pasukan bersenjata di kelompok-kelompok yang dekat dengan Turki. Kami mengatakan kepada mereka dengan tegas: 'Bergabunglah dengan tentara nasional, jadilah bagian dari tentara nasional, dan jangan biarkan kekacauan merusak negara ini.' Saya berharap kelompok-kelompok di selatan, seperti di Suwayda dan Daraa, akan mengikuti langkah yang sama," ujar Fidan.

Presiden AS saat itu, Donald Trump, pernah menyatakan bahwa "kunci Suriah ada di tangan Turki," menegaskan peran penting Ankara dalam dinamika kawasan. Dalam beberapa bulan terakhir, Turki telah bekerja ekstra keras untuk menyatukan kekuatan-kekuatan di lapangan dan menghilangkan perbedaan demi memastikan kontrol penuh melalui integrasi mereka ke dalam Tentara Nasional Suriah.

Terkait dengan pemerintahan baru di Suriah, Fidan menekankan bahwa negara tersebut tidak boleh menjadi ancaman bagi kawasan dan harus menolak keberadaan kelompok teroris seperti ISIS dan PKK. "Kami juga menginginkan agar minoritas di Suriah diperlakukan dengan baik, pemerintahan yang inklusif dibentuk, serta kedaulatan dan integritas wilayah Suriah tetap terjaga," kata Fidan.

Fidan menegaskan bahwa seluruh negara dan komunitas internasional telah sepakat dengan prinsip ini dan telah menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintahan baru Suriah. "Kami semua menyampaikan hal yang sama kepada Suriah. Inilah harapan kami, dan sebelumnya, kami juga mengharapkan hal yang sama dari rezim lama," tambahnya.

Ia menyoroti bahwa tantangan utama bagi pemerintahan baru Suriah adalah menyatukan semua kekuatan di bawah satu komando militer yang sah. "Tidak boleh ada lebih dari satu kelompok bersenjata yang memiliki otoritas berbeda, karena itu hanya akan menciptakan kondisi bagi perang saudara," tegasnya.

Fidan Kecam Pendudukan Israel di Suriah

Terkait kebijakan Israel di Suriah, Fidan menyatakan bahwa ada kontradiksi dalam pendekatan Israel terhadap kehadiran Iran dan milisi Iran di negara tersebut. "Sebelumnya, Israel memiliki alasan atas kebijakan mereka terhadap kehadiran Iran di Suriah, tetapi sekarang alasan itu sudah tidak relevan," katanya.

Meskipun pemerintahan baru Suriah telah menyatakan bahwa mereka tidak akan menjadi ancaman bagi negara lain, Israel tetap melancarkan invasi darat dan mendirikan pangkalan militer di wilayah Suriah. "Tindakan Israel ini jelas merupakan provokasi," kata Fidan.

Fidan juga memperingatkan bahwa kebijakan Israel tersebut sangat berbahaya secara militer dan politik. Ia menegaskan bahwa negara-negara kawasan seperti Arab Saudi, Mesir, Yordania, Turki, dan Irak menentang langkah Israel tersebut dan akan terus menentangnya di masa depan. [] Köklü Değişim Medya

Berbagi :