IKN Nusantara Perlu Dikaji Ulang: Evaluasi Menyeluruh Jadi Tanggung Jawab Pemerintah Baru

 

Jakarta, Visi Muslim- Direktur Pamong Institute, Wahyudi al-Maroky, menegaskan perlunya kajian ulang yang lebih menyeluruh terkait proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menurutnya, pemerintahan Prabowo harus memastikan adanya evaluasi komprehensif sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kebijakan besar yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya.

"Menurut saya, kajian yang lebih mendalam sangat diperlukan," ujarnya dalam diskusi bertajuk Prabowo Harus Mintai Pertanggungjawaban Jokowi terkait IKN? yang disiarkan melalui kanal YouTube Khilafah News pada Kamis (13/2/2025).

Wahyudi menekankan bahwa pengkajian ini harus bersifat objektif, mencakup berbagai aspek mulai dari potensi pelanggaran hukum, aturan administrasi, hingga kemungkinan pemborosan keuangan negara dalam proyek pembangunan ibu kota baru.

"Harus diperiksa kembali secara mendetail, apakah proyek ini memiliki banyak pelanggaran hukum, termasuk undang-undang apa saja yang mungkin telah dilanggar, bagaimana pelanggaran administrasinya, serta sejauh mana pemborosan keuangan negara terjadi," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya mengevaluasi kembali aspek hukum yang berkaitan dengan IKN. Pemerintah harus memastikan apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau justru melanggar berbagai regulasi.

"Apakah keputusan pemindahan ibu kota ini sudah sesuai prosedur hukum? Apakah ada aturan hukum yang dilanggar? Semua ini harus dikaji kembali," tegas Wahyudi.

Di samping itu, ia menilai bahwa negara memiliki banyak ahli di berbagai bidang yang dapat memberikan analisis lebih mendalam. Misalnya, apakah keputusan memindahkan ibu kota telah mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, stabilitas politik, serta faktor geopolitik yang lebih luas.

"Harus ditelaah, apakah proyek ini sudah melalui kajian yang matang terkait dampak lingkungan hidup, strategi keamanan politik, serta geopolitik strategis? Semua faktor ini perlu diperiksa ulang agar tidak terjadi kesalahan kebijakan," paparnya.

Wahyudi juga menyoroti perlunya analisis terkait dampak sosial yang mungkin ditimbulkan oleh proyek ini. Menurutnya, harus ada penelitian mengenai bagaimana perubahan ini mempengaruhi masyarakat, baik secara sosiologis, psikologis, maupun budaya lokal.

"Dampak terhadap masyarakat juga harus dipertimbangkan, mulai dari aspek sosial, psikologis, hingga budaya lokal yang mungkin terdampak akibat pemindahan ibu kota ini," imbuhnya.

Ia menambahkan bahwa kajian tersebut sebaiknya dilakukan secara transparan, sehingga masyarakat bisa memahami alasan di balik kebijakan tersebut. Dengan keterbukaan ini, rakyat akan mengetahui apakah proyek IKN benar-benar layak diteruskan atau justru perlu dihentikan.

"Kajian ini harus dibuka ke publik, supaya rakyat juga memahami risiko-risiko yang ada. Jika memang ada kerugian besar, pemborosan anggaran, atau ketidakefisienan, maka perlu dipertimbangkan ulang," ujar Wahyudi.

Menurutnya, ada baiknya pemerintah membuka hasil evaluasi ini kepada publik. Jika ditemukan adanya risiko besar, pemborosan anggaran, atau ketidakefisienan dalam pembangunan IKN, maka harus ada opsi untuk meninjau kembali kelanjutan proyek tersebut.

"Jika memang lebih banyak mudaratnya, maka harus dipertanyakan apakah anggaran ini lebih baik dialokasikan untuk sektor lain seperti pembangunan ekonomi rakyat, infrastruktur pendidikan, atau layanan kesehatan yang lebih mendesak?" tanyanya.

Ia juga menekankan bahwa di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit, pemerintah seharusnya lebih fokus pada program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan proyek berskala besar yang belum tentu menjadi kebutuhan mendesak.

"Di saat ekonomi rakyat masih terpuruk, banyak sekolah rusak, serta fasilitas kesehatan masih minim, apakah pembangunan IKN adalah keputusan yang paling bijak? Ini harus menjadi bahan evaluasi mendalam," kata Wahyudi.

Wahyudi menyoroti bahwa masih banyak masalah mendasar yang dihadapi bangsa ini, seperti kesenjangan sosial dan persoalan ekonomi yang belum terpecahkan. Oleh karena itu, ia menilai penting untuk mengaudit kembali proyek IKN dengan pendekatan yang lebih teliti.

"Audit terhadap proyek ini sangat diperlukan, dilakukan secara independen dan objektif, sehingga bisa diketahui apakah ada pelanggaran hukum, pemborosan anggaran, atau bahkan pelanggaran moral dan etika dalam perencanaan serta pelaksanaannya," tegasnya.

Hasil dari audit tersebut, lanjutnya, perlu diumumkan kepada publik agar masyarakat bisa menilai secara langsung apakah proyek ini benar-benar bermanfaat atau justru menjadi beban bagi negara.

"Jika memang ada penyimpangan besar, hasil audit ini harus dipublikasikan agar rakyat bisa memahami apakah proyek ini perlu diteruskan atau tidak," ujarnya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa keputusan akhir mengenai kelanjutan proyek ini harus berdasarkan kajian yang adil dan rasional. Pemerintah tidak boleh terburu-buru melanjutkan pembangunan tanpa mempertimbangkan berbagai risiko yang ada.

"Keputusan harus dibuat berdasarkan analisis yang objektif. Jangan hanya karena kepentingan politik, proyek ini tetap dipaksakan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya," jelasnya.

Dengan adanya evaluasi yang transparan, rakyat juga akan lebih bisa menerima keputusan yang diambil, apakah proyek IKN harus diteruskan atau dihentikan demi kepentingan yang lebih besar.

"Jika proyek ini benar-benar untuk kepentingan rakyat, maka harus ada justifikasi yang jelas. Namun, jika justru membawa lebih banyak kerugian, maka keberlanjutannya harus dipertimbangkan ulang," tandasnya.

Akhirnya, Wahyudi menyimpulkan bahwa kajian yang lebih dalam sangat diperlukan agar pemerintah memiliki landasan yang kuat dalam menentukan arah kebijakan terkait IKN. Dengan begitu, keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan nasional dan bukan sekadar ambisi politik semata.

"Rakyat berhak tahu apakah proyek ini benar-benar membawa manfaat atau hanya menjadi beban. Pemerintah harus transparan dan bertanggung jawab atas kebijakan ini," pungkasnya. [] N1l

Berbagi :