Retret Kepala Daerah: Antara Pemborosan dan Efisiensi

Oleh: Nur Saleha, S.Pd (Pendidik dan Pemerhati Remaja)

Baru-baru ini, pemerintah Indonesia mengadakan retret bagi 503 kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah menyelaraskan visi kepala daerah dengan program pemerintah pusat serta memperkuat koordinasi antarwilayah. Namun, pelaksanaan retret ini menuai berbagai kritik, terutama terkait urgensi dan efisiensi anggaran. (nasional.kompas.com, 23-02-2025)

Kritik terhadap Pelaksanaan Retret

Retret ini dirancang sebagai wadah bagi para kepala daerah untuk mendapatkan pembekalan mengenai kepemimpinan dan wawasan kebangsaan. Materi yang disampaikan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah di Indonesia, sehingga lebih relevan dan aplikatif bagi para kepala daerah. Selain itu, retret ini juga bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan program-program nasional.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang menjadi salah satu pemateri dalam retret ini, menekankan pentingnya efisiensi dalam pengambilan keputusan. Ia mengingatkan para kepala daerah bahwa tanpa efisiensi, mustahil bisa melangkah jauh dalam pembangunan. Luhut juga mendorong para kepala daerah untuk aktif menarik investor guna menumbuhkan perekonomian daerah masing-masing.

Meskipun memiliki tujuan yang mulia, pelaksanaan retret ini tidak luput dari kritik. Beberapa pihak mempertanyakan efektivitas dan urgensi dari kegiatan ini, terutama di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyatakan bahwa meskipun pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran, retret kepala daerah tetap dilaksanakan karena dianggap lebih hemat dibandingkan pembekalan terpisah yang memakan waktu lebih lama. (liputan6.com, 17-02-2025)

Selain itu, terdapat juga isu terkait fasilitas yang disediakan selama retret. Beberapa pihak menilai bahwa penyediaan fasilitas mewah tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat yang masih berjuang secara ekonomi. Ironisnya, hal ini terjadi di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran untuk mencapai target tertentu. Seharusnya, para pejabat menunjukkan empati terhadap rakyat dengan mengutamakan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (nasional.kompas.com, 23-02-2025)

Kepemimpinan dalam Islam yang  Efisien dan Integritas

Dalam sejarah Islam, konsep kepemimpinan dikenal dengan istilah Khilafah. Khilafah merupakan sistem kepemimpinan umum bagi seluruh umat muslim di dunia untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Para khalifah seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib dikenal dengan kesederhanaan dan kedekatan mereka dengan rakyat. Mereka memimpin dengan penuh tanggung jawab dan selalu mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Sistem pendidikan pada masa itu berfokus pada pembentukan karakter dan pemahaman agama yang kuat, sehingga menghasilkan pemimpin yang siap mengemban amanah kepemimpinan tanpa perlu seremonial mewah atau pengeluaran anggaran yang berlebihan. Selain itu, pengelolaan anggaran dilakukan dengan transparan dan efisien, mengutamakan kebutuhan masyarakat dan menghindari pemborosan. Pengambilan keputusan juga dilakukan melalui musyawarah, melibatkan berbagai pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan bersama.

Islam menekankan bahwa pemimpin adalah pelayan bagi rakyatnya. Konsep ini mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki empati, integritas, dan komitmen tinggi dalam mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai hal ini, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

1. Pendidikan dan Pembinaan Calon Pemimpin: Sistem pendidikan Islam menekankan pembentukan karakter dan pemahaman agama yang mendalam. Calon pemimpin dibekali dengan ilmu yang cukup dan pemahaman tentang tanggung jawab kepemimpinan, sehingga mereka siap mengemban amanah tanpa perlu pembekalan tambahan yang menguras anggaran.

2. Pengelolaan Anggaran yang Transparan dan Efisien: Islam mengajarkan pentingnya amanah dalam pengelolaan harta, termasuk anggaran negara. Pengeluaran harus dilakukan dengan bijak, mengutamakan kebutuhan masyarakat, dan menghindari pemborosan.

3. Kedekatan Pemimpin dengan Rakyat: Pemimpin dalam Islam dianjurkan untuk selalu dekat dengan rakyatnya, memahami kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi, serta memberikan solusi yang tepat. Hal ini dapat dilakukan melalui komunikasi langsung tanpa perlu acara seremonial yang mewah.

4. Pengambilan Keputusan Berdasarkan Musyawarah: Islam menganjurkan pengambilan keputusan melalui musyawarah, melibatkan berbagai pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan bersama.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan tercipta kepemimpinan yang efektif, efisien, dan berintegritas, yang mampu membawa masyarakat menuju kesejahteraan dan kemakmuran tanpa mengabaikan nilai-nilai moral dan etika.

Khatimah

Retret kepala daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia memiliki tujuan yang baik dalam menyelaraskan visi dan misi antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, pelaksanaannya harus mempertimbangkan efisiensi anggaran dan sensitivitas terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Pembelajaran dari sistem khilafah dalam Islam menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif dan efisien dapat dicapai melalui pendidikan yang tepat, pengelolaan anggaran yang bijak, kedekatan dengan rakyat, dan pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam.

Berbagi :