Bentrok di Dhaka: Polisi Bubarkan Pawai Khilafah dengan Gas Air Mata

 

Suasana di ibu kota Bangladesh, Dhaka, berubah tegang pada Jumat (7/3/2025), ketika aksi damai yang menyerukan perubahan sistem pemerintahan berujung pada bentrokan dengan aparat keamanan. Para peserta aksi menuntut agar demokrasi sekuler di negara itu digantikan dengan sistem kekhalifahan Islam.

Berdasarkan laporan Reuters (7/3), sekitar 3000 sampai 5000 massa berkumpul di sekitar Masjid Baitul Mukarram usai menunaikan shalat Jumat. Mereka menggelar demonstrasi bertajuk “Pawai untuk Khilafah,” sambil meneriakkan slogan-slogan yang mendukung penerapan sistem pemerintahan Islam.

Situasi mulai memanas ketika polisi berusaha menghalau peserta aksi. Namun, karena jumlah massa yang besar dan sulit dikendalikan, aparat akhirnya menggunakan gas air mata dan granat suara untuk membubarkan mereka.

Saksi mata menyebut bahwa bentrokan terjadi setelah upaya negosiasi menemui jalan buntu. Sebagian besar peserta aksi tetap bertahan dan menolak perintah pembubaran. Gas air mata yang ditembakkan ke arah kerumunan menyebabkan kepanikan di antara mereka.

Sebelumnya, Kepolisian Metropolitan Dhaka telah memperingatkan bahwa aksi semacam ini tidak diizinkan. Pada Kamis (6/3/2025), mereka menegaskan larangan terhadap pertemuan atau demonstrasi publik oleh massa yang dianggap bertentangan dengan kebijakan pemerintah.

Hizbut Tahrir adalah sebuah gerakan politik Islam internasional yang memperjuangkan tegaknya kembali sistem kekhalifahan di dunia Islam. Didirikan pada tahun 1953 di Palestina, gerakan ini menekankan perubahan sistem pemerintahan dengan cara intelektual dan politik, tanpa menggunakan kekerasan. Di berbagai negara, termasuk Bangladesh, mereka aktif mengadvokasi penerapan syariah Islam secara menyeluruh sebagai solusi atas problematika sosial dan politik umat.

Hizbut Tahrir terus berupaya menyuarakan aspirasi mereka di Bangladesh dan di negeri-negeri muslim lainnya. Mereka menilai sistem demokrasi sekuler tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dan menyerukan perubahan menuju sistem pemerintahan Islam yang diyakini lebih adil dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Ketegangan ini mencerminkan perdebatan yang lebih luas tentang arah politik dan ideologi di Bangladesh. Sementara pemerintah mempertahankan sistem demokrasi sekuler, massa demonstran beranggapan bahwa sistem kekhalifahan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi mengenai kemungkinan adanya korban akibat bentrokan tersebut. Aparat keamanan masih memantau situasi untuk mencegah aksi serupa terulang kembali di ibu kota. [] N1l

Berbagi :