Krisis Kedelai, Ironis Negara Agraris!

Awal September 2013, harga kedelai kembali mencapai rekor tinggi dengan harga Rp9.500 bahkan di beberapa daerah ada yang menembus Rp10.000 per kilogram (okezone.com). Bagi Indonesia yang merupakan negara agraris tentu kenaikan harga kedelai seharusnya  menjadi berkah.

Namun yang terjadi tidaklah demikian. Kenaikan harga kedelai justru menjadi bencana yang serius yang menimpa masyarakat.  Harga kedelai yang awalnya murah melambung sangat tinggi. Hal ini berdampak  pada  produksi makanan tahu dan tempe yang melambung tinggi. Bahkan di setiap wilayah para produsen tahu dan tempe meluapkan kemarahannya dengan aksi mogok produksi. walhasil hal ini berdampak pada langkanya makanan tahu dan tempe di masyarakat.

Padahal seperti kita ketahui, bahwa tahu dan tempe adalah makan rakyat yang kaya gizi yang bisa dijangkau oleh kalangan masyarakat bawah. Namun apalah yang terjadi, kini harga makanan tersebut sangat mahal dan langka.

Permasalahan kelangkaan kedelai tidak lepas dari kebijakan swasembada pangan negeri ini yang carut marut. Seperti yang dikutip dari okezone.com, Produksi kedelai nasional terbukti semakin hari terus menurun dari 1,4 juta ton pada 1990 menjadi 851 ribu ton pada Angka Tetap (ATAP) 2011. Sementara konsumsi nasional mencapai 2,4 juta ton pada 2011. Dengan rata-rata produktivitas hanya berkisar 1,368 ton/ha pada 2011. Sedangkan kebutuhan kedelai nasional mencapai sekira 3 juta ton per tahun, kemampuan produksi hanya sebesar 800 ribu ton per tahun, sehingga kekurangannya mengandalkan impor. (okezone.com).

Ketergantungan pada impor tentu menambah daftar panjang permasalahan ekonomi Indonseia. Ekonomi Indonesia sekarang memang benar-benar dalam keadaan yang sangat sulit. Di tengah-tengah krisis ekonomi yang menghimpit masyarakat saat ini, kenaikan harga kedelai yang berujung pada langkanya makanan tahu dan tempe adalah buah dari kebijakan ekonomi pasar. Dimana segala sesuatu diserahkan pada mekanisme pasar dan peran pemerintah diminimalisir. walhasil pemerintah lagi-lagi tidak berkutik mengatasi kelangkaan kedelai ini.

Pemerintah seolah tidak mempedulikan kesulitan yang diderita masyarakat akibat kelangkaan kedelai ini. Pemerintah tidak menunjukkan dirinya sebagai sebuah institusi yang memiliki otoritas untuk melindungi dan mengatur kesejahteraan rakyatnya. Bukankah keberadaan pemerintah dan penguasa dimanapun adalah untuk mengatur dan memelihara urusan rakyat? Jika pemerintah sudah tidak lagi mempedulikan urusan rakyatnya sendiri, dan tidak mau tahu dengan kesulitan yang dihadapi masyarakat, lalu siapa yang mengatur dan memelihara urusan rakyat?.

Pemerintah lebih suka berlepas tangan sehingga krisis dari kelangkaan kedelai  ini ditimpakan kepada rakyatnya sendiri untuk menanggung beban. Bukankah sikap ini sama dengan menelantarkan dan menyengsarakan rakyatnya sendiri? Padahal Selama ini harga-harga kebutuhan pokok rumah tangga mengalami kenaikan yang sangat tinggi akibat dari kebijakan menaikan BBM. Untuk ke sekian kalinya rakyat yang menjadi objek penderita.

Solusi Islam
 

Produsen tempe tidak memproduksi tempe bukan karena mereka malas bekerja, bukan karena mereka tidak punya etos kerja, bukan karena mereka tidak amanah, bukan karena mereka tidak jujur. Semua ini akibat dari kebijakan pangan ala neoliberal yang sangat pro pasar bebas (free – market).  Selama 20 tahun terakhir, pemerintah RI telah mengadopsi kebijakan pangan ala neo-liberal yang sangat pro pasar bebas (free-market) . Beberapa bentuk kebijakan yang telah diambil antara lain:  Penghapusan dan atau pengurangan subsidi,  penurunan tarif impor komoditi pangan yang merupakan bahan pokok (beras, terigu, gula, dll.), pengurangan peran pemerintah dalam perdagangan bahan pokok. Hasil dari kebijakan itu adalah ketergantungan ketersediaan pangan dalam hal ini kedelai terhadap pasar luar negeri, ketika rupiah melemah otomatis barang-barang impor juga mengalami kenaikan. Inilah yang menyebabkan mereka mogok berproduksi karena harga kedelai melambung tinggi, sementara daya beli masyarakat semakin turun.

Jadi mahalnya kedelai di negeri ini bukan karena tanah negeri ini yang tidak subur, bukan lahan yang sempit, bukan juga faktor petani yang malas menanam kedelai tapi semua itu    berpangkal dari kebijakan-kebijakan pertanian dan perdagangan yang muncul dari sistem ekonomi kapitalisme yang menjadi pijakan pemerintah dan para penguasa yang korup pemburu rente melalui mafia Impor. Peran negara diminimalkan dalam kegiatan pertanian dan ekonomi serta hanya diposisikan sebagi regulator.  Dengan demikian peluang swasta khususnya asing akan semakin besar dalam menguasai perekonomian negeri ini. Padahal Allah SWT berfirman:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

    

“Dan Allah tidak memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman.” (QS: An-Nisa: 141)

Karena itulah Islam telah mengembalikan seluruh persoalan-persoalan yang tidak dapat dipecahkan oleh individu dan masyarakat, dengan menyerahkannya kepada negara (khalifah/kepala negara). Dalam hal ini tidak ada alasan bagi negara untuk melalaikan kewajibannya dalam memelihara dan mengurus urusan masyarakat. Sebab ia telah diberi wewenang oleh Allah SWT untuk menerapkan hukum Islam dalam sistem ekonomi, khususnya jaminan atas pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyatnya. Dan Allah SWT sudah mempersiapkan dunia dan seisinya ini untuk dijadikan sumber-sumber yang diperlukan bagi negara untuk memelihara dan mengatur urusan manusia. Termasuk perangkat-perangkat hukum dan sistem ekonominya telah ditawarkan oleh Allah SWT, jika saja manusia  itu bersedia beriman dan menaati Allah SWT dengan jalan menerapkan sistem/hukum syariat Islam. Karena hanya Islamlah yang menghasilkan kesempurnaan dan keadilan. Bukan sistem ekonomi atau ideologi lainnya yang menjadi produk buatan manusia yang lemah dan rusak.

Oleh karena itu, tidak ada cara lain untuk membebaskan rakyat dari sistem Kapitalisme yang terbukti menyengsarakan ini kecuali menerapkan sistem Ekonomi Islam dalam Tatanan Institusi negara, sebuah sistem yang bersumber dari Aqidah Islam dan mengatur seluruh urusan masyarakat dengan syariat Islam termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Wallahu a’lam bisshawab. [Julian, S.Pd., M.Esy (Dosen Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam Universitas Pendidikan Indonesia)]

Berbagi :