Tak Cuma BBM, Kalau Mau Presiden Baru Bisa Kurangi Subsidi Lainnya
 |
| Chatib Basri - Menkeu RI |
Untuk kali pertama dalam sejarah Indonesia, belanja negara tahun depan menembus level Rp 2.000 triliun. Namun sayangnya, porsi terbesar dari belanja itu masih didominasi oleh subsidi dan gaji pegawai.
Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, posisi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 hanya bersifat pokok (baseline). Bila pemerintah baru ingin mendapatkan ruang fiskal yang lebih besar, maka bisa mengutak-atik belanja sesuai dengan rencana program.
Paling besar adalah untuk pengurangan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM), yang mencapai Rp 291,1 triliun. Salah satu caranya adalah dengan menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Sebenarnya tak cuma BBM. Subsidi yang lain juga bisa kalau mau," kata Chatib usai upacara peringatan 69 tahun proklamasi kemerdekaan di komplek Kementerian Keuangan, Jakarta, Minggu (17/8/2014).
Subsidi listrik, lanjut Chatib, juga bisa dikurangi. Dalam RAPBN 2015, subsidi listrik dianggarkan Rp 72,4 triliun. Mengurangi subsidi listrik bisa melalui kenaikan tarif.
Nantinya, anggaran negara memang akan ditentukan oleh pemerintahan baru. Baseline yang dipersiapkan oleh pemerintahan sekarang bisa diubah pada APBN-Perubahan pada awal 2015.
"Jadi tergantung nanti program pemerintahnya seperti apa," ujarnya. (mkl/hds)[detikfinance/visimuslim.com]
Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, posisi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 hanya bersifat pokok (baseline). Bila pemerintah baru ingin mendapatkan ruang fiskal yang lebih besar, maka bisa mengutak-atik belanja sesuai dengan rencana program.
Paling besar adalah untuk pengurangan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM), yang mencapai Rp 291,1 triliun. Salah satu caranya adalah dengan menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Sebenarnya tak cuma BBM. Subsidi yang lain juga bisa kalau mau," kata Chatib usai upacara peringatan 69 tahun proklamasi kemerdekaan di komplek Kementerian Keuangan, Jakarta, Minggu (17/8/2014).
Subsidi listrik, lanjut Chatib, juga bisa dikurangi. Dalam RAPBN 2015, subsidi listrik dianggarkan Rp 72,4 triliun. Mengurangi subsidi listrik bisa melalui kenaikan tarif.
Nantinya, anggaran negara memang akan ditentukan oleh pemerintahan baru. Baseline yang dipersiapkan oleh pemerintahan sekarang bisa diubah pada APBN-Perubahan pada awal 2015.
"Jadi tergantung nanti program pemerintahnya seperti apa," ujarnya. (mkl/hds)[detikfinance/visimuslim.com]
Posting Komentar untuk "Tak Cuma BBM, Kalau Mau Presiden Baru Bisa Kurangi Subsidi Lainnya"