Utang Lama Masih Menumpuk, Pemerintah Kembali Berutang 500 Juta Dollar Amerika Kepada Bank Dunia

Pemerintah baru saja mendapatkan komitmen pinjaman dari Bank Dunia sebesar USD 500 juta (setara Rp 6 triliun) pada 30 September 2014 lalu. Utang ini akan digunakan untuk memperkuat tata kelola pemerintah daerah dan desentralisasi. [Baca Juga : Utang Luar Negeri Indonesia di Atas 3.000 Triliun Rupiah, Gubernur BI Mulai Khawatir]

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung menilai pinjaman ini tidak perlu dibesar-besarkan. Itu termasuk utang bunga rendah, sebagai fasilitas keanggotaan RI di lembaga internasional tersebut, lansir Merdeka.Com [2/10].

ilustrasi

Melihat program yang akan didanai, menko melihat utang ini tak perlu dipermasalahkan. Bahkan pemerintah memang membutuhkannya buat memperkuat kapasitas pemda, karena Bank Dunia sekaligus memberikan pelatihan untuk itu.

"Bank Dunia pinjamannya itu bunganya sangat murah, biasanya untuk program-program yang disamakan dengan agenda Bank Dunia. Jadi bukan soal urgensinya, kita memang butuhkan asistensi dan juga dana yang relatif murah," kata CT di Jakarta, Kamis (2/10).

Agenda Bank Dunia sejalan dengan keinginan pemerintah meningkatkan layanan publik di desa dan perkotaan. Itu sebabnya, CT menilai utang ini pasti sudah dibicarakan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Kementerian Keuangan. "Semua pinjaman Bank Dunia untuk infrastruktur dasar," tandasnya.

Dalam keterangan pers tertulisnya, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chavez menjelaskan pinjaman mereka penting untuk mengembangkan desentralisasi di Tanah Air. Sejak pertama kali dilakukan 10 tahun lalu, otonomi perlu meningkatkan peran membangun infrastruktur dasar. Banyak pemda sukses membangun fasilitas publik layak, tapi banyak yang masih stagnan.

"Proyek ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi belanja pemerintah daerah dalam infrastruktur vital, misalnya jalan, jaringan irigasi, pasokan air bersih, dan sanitasi," kata Rodrigo.

Ini bukan pinjaman untuk penguatan otonomi daerah pertama. Bank Dunia pernah mengucurkan dana dengan nominal yang sama pada 2010.

Pinjaman ini bakal mengalir ke dalam komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikucurkan pemerintah pusat kepada setiap pemda. Pelatihan Bank Dunia mencakup pula manajemen, perencanaan investasi pada pemda, serta akuntabilitas. Pihak ketiga independen, dalam hal ini Badan Pengawas Kebijakan Pembangunan (BPKP) akan mengaudit proyek tersebut. [merdeka/visimuslim.com]

Berbagi :