Negara Dituntut Berpihak Pada Perlindungan Ibu dan Anak

Jember – Sekitar 500 ibu dan tokoh muslimah dari berbagai kalangan menghadiri Kongres Ibu Nusantara yang diselenggarakan oleh Muslimah HTI Jember (20/12) di aula PB Sudirman, Pemkab Jember. Kongres bertajuk Negara Perisai Hakiki bagi Ibu dan Anak ini menghadirkan 3 orator, salah satunya Faizah Majid, S.Pd dari DPP MHTI. 

Dalam orasinya, Faizah mengatakan bahwa saat ini telah terjadi pengalihan peran dan fungsi ibu. “Perempuan saat ini digiring menjadi objek sekaligus subjek ekonomi. Dampaknya, peran ibu terpinggirkan. Dampak lanjut adalah terbengkalainya penjagaan dan pendidikan terhdap generasi. Jutaan anak Indonesia mengalami kekerasan,” paparnya. Faizah mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang perempuan. Menurutnya, berbagai konvensi internasional itu sarat muatan gender dan bagian agenda Barat untuk menghancurkan para perempuan dan ibu. Ide gender yang mendorong perempuan berduyun-duyun ke sektor publik dengan motif ekonomi justru semakin meningkatkan angka kekerasan terhadap perempuan. “Seharusnya, negara lah yang wajib menyejahterakan rakyat, termasuk perempuan dan Ibu. Dengan penerapan sistem politik & ekonomi Islam hal ini sangat mungkin terwujud. Bukan dengan sistem kapitalis yang diadopsi negara saat ini!” cetusnya. 

Sementara itu, orasi kedua membahas peran media massa yang belum berpihak pada perlindungan Ibu dan anak. Media dinilai sangat minim dalam mengedukasi masyarakat dan lebih menonjolkan aspek hiburan dan bisnis. Mengutip pernyataan Ashadi Siregar, media saat ini berorientasi pada 3K yakni konflik, kantong (uang), dan kelamin. Konten pornografi dan kekerasan pada media dinilai menjadi salah satu penyebab maraknya kekerasan pada anak. Bahkan tak jarang anak menjadi pelaku kekerasan pada usia sebayanya. Kondisi ini mengancam masa depan bangsa. Negara dianggap lemah dalam mengatasi hal ini, karena dalam demokrasi kebebasan berekspresi dan kebebasan media justru harus dijamin.

Kongres ini memberikan catatan penting yakni peran keibuan adalah peran strategis yang harus dijaga oleh negara. “Dalam Islam, peran keibuan akan terjaga dengan penerapan sistem ekonomi islam, sistem sosial islam dan media massa yang Islami. Dan itu hanya akan terwujud dalam Khilafah bukan demokrasi-kapitalis,” pungkas Faizah.[www.visimuslim.com]

Berbagi :