Gurita Investasi dan Deritanya Bagi Rakyat Gresik (1)

(Kritik pada Mega Proyek JIIPE- Java Integrated Industrial and Ports Estate-Bagian 1)

Oleh: Husain (Pemerhati Sosial Politik)

 Proyek terbaru, yang menjadi andalan Gresik dan juga Indonesia adalah  Mega Proyek JIIPE, (Java Integrated Industrial and Ports Estate). Saat kunjungan kerja ke Amerika Serikat, pada Senin 26 Oktober 2015 yang lalu, Presiden RI Joko Widodo, merilis proyek JIIPE ini kepada Presiden AS Barack Obama, beliau meminta agar pengusaha Amerika menginvestasikan dananya pada proyek JIIPE ini. Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) adalah sebuah proyek yang mengintegrasikan pelabuhan laut dalam, kawasan industri, dan kawasan hunian ke dalam satu paket. Proyek pelabuhan dan kawasan industri terpadu ini dikembangkan oleh PT Usaha Era Pratama Nusantara, anak perusahaan dari PT AKR Corporindo Tbk, bersama dengan PT Berlian Jasa Terminal Indonesia, anak perusahaan dari PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). Komposisi saham kepemilikan untuk kawasan pelabuhan adalah 60% PT BJTI dan 40% PT UEPN dengan nama PT Berlian Manyar Sejahtera (BMS). Sedangkan untuk kawasan industri (KI) komposisi sahamnya terbalik dengan share 60% untuk PT UEPN dan 40% PT BJTI dengan nama PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS).

Beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Jatim, Soekarwo, Dirut Pelindo III, Kepala BKPM, Serta Bos PT. AKR Corporindo, Hariyanto Arikoesoemo, mengunjungi progres pembangunan ini. Dalam sambutannya Presiden memuji Jawa Timur yang memiliki proyek terpadu ini, dan ini juga merupakan pilot project pengembangan kawasan maritim sebagai mana yang pernah disampaikan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan. Sebelum meninjau kawasan JIIPE, Presiden Jokowi mengunjungi Ponpes Qomaruddin di Bungah untuk meluncurkan program penciptaan lapangan kerja melalui sinergi dengan pondok pesantren. Beliau memuji pesantren Qomaruddin yang telah membekali santrinya dengan ketrampilan kerja, agar kelak saat keluar pondok siap kerja.

JIIPE berlokasi di Kec Manyar Gresik - Jawa Timur, 24 km dari Surabaya ibukota Jawa Timur, yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat dan kondisi investasi yang kondusif. Terletak hanya 55 km dari Bandar Udara Internasional Juanda, JIIPE memiliki akses yang mudah menuju pasar-pasar internasional utama. Tersedia pula akses langsung menuju jalan tol yang terhubung dengan Surabaya dan kota-kota utama di Jawa Timur.  Dengan luas total 2.933 Ha, JIIPE akan berperan sebagai kawasan industri yang terintegrasi dengan fasilitas pelabuhan laut dalam dan dilengkapi dengan infrastruktur dan perlengkapan terkait.  Kawasan JIIPE meliputi: Pelabuhan laut seluas 406Ha, Kawasan Industri 1.761Ha dan Kawan Hunian 766Ha. (Sumber: http://www.jiipe.com)

Direktur Utama PT AKR Corporindo, Haryanto Adikoesoemo memprediksi pemenuhan infrastruktur dasar dan lanjutan di JIIPE bisa dipenuhi dalam jangka waktu 10 hingga 15 tahun asalkan lokasi-lokasi tersebut juga sudah dipenuhi oleh tenant-tenant yang berminat. Ia beralasan, infrastruktur lanjutan yang akan dibangun nantinya harus sesuai dengan kebutuhan pengguna-pengguna kawasan industrinya. Untuk target jangka pendek, kata Haryanto, bisa merampungkan infrastruktur dasar yang diharapkan bisa rampung seluruhnya pada tahun 2018. Infrastruktur dasar yang ingin diselesaikan tersebut antara lain adalah pembangkit listrik, integrasi jalan tol, perluasan pelabuhan, serta sistem penyediaan air minum (SPAM). Dalam waktu dekat, rencananya pengembang ingin segera mengoperasikan dua SPAM dengan mengubah air laut menjadi air bersih dengan kapasitas masing-masing 50 meter kubik per jam. Namun sayangnya, pembangkit listrik belum bisa dibangun karena belum mendapatkan izin dari kementerian teknis." Ada power plant kecil dengan kapasitas 150 megawatt, namun belum bisa kami bangun karena sedang menunggu izinnya. Dan kalau sudah keluar izinnya kami bangun secepatnya karena kan sudah ada beberapa perusahaan yang minat menjadi tenant juga," tambahnya.

Menurut, Haryanto Adikoesoemo, beberapa tenant yang akan membangun di kawasan industri JIIPE antara lain adalah proyek pabrik garam PT Uni Chem Candi Indonesia, PT Clariant Indonesia, sebuah perusahaan Jerman yang bergerak di bidang kimia dasar, dan juga proyek smelter tembaga dengan output copper cathode beriorientasi ekspor milik PT Freeport Indonesia. "Dengan luas 100 hektare, nantinya Freeport akan menjadi anchor industry kami. Sedangkan Uni Chem akan mulai beroperasi Maret 2016 mendatang," tambahnya.

Lebih lanjut, Kepala BKPM, Franky Sibarani menambahkan bahwa beberapa perusahaan asing yang telah menyatakan minat serius berinvestasi di kawasan JIIPE antara lain: Cheil Jedang (Korea Selatan) industri pakan pernak berorientasi ekspor, Freeport USA seluas 100 Ha untuk pembangunan industri smelter tembaga, output Copper cathode 75-85 persen dengan target ekspor. Asam sulfat dan sulfur oxide untuk mensupply pabrik petro kimia Gresik serta gypsum untuk industri semen domestik.

Desain Pembangunan Gresik

Bupati Sambari Halim Rudianto, setelah disahkannya Perda No 8 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Gresik menyampaikan bahwa pengembangan wilayah dan pembangunan Kabupaten Gresik sampai tahun 2030 terbagi dalam empat wilayah pembangunan. Wilayah utara diproyeksikan menjadi kawasan agropolitan. Wilayah selatan diproyeksikan menjadi areal pemukiman. Wilayah perkotaan difokuskan pada pembangunan Pelabuhan Kalimireng. Sedangkan Pulau Bawean akan difokuskan pada pengembangan pariwisata (Kompas, 11 September 2011).

Guna mendukung pengembangan pariwisata Pulau Bawean, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan lapangan terbang perintis di wilayah Kecamatan Tambak. Bawean memiliki objek wisata yang sangat indah. Tidak salah bila akhir-akhir ini Bawean menjadi salah satu destinasi wisata favorit. Keberadaannya didukung perkembangan teknologi informasi, terutama sosial media. Berbeda dari Bawean, wilayah perkotaan difokuskan pada pembangunan Pelabuhan Kalimireng. Pelabuhan berskala international tersebut mencakup wilayah Kecamatan Gresik, Kebomas, dan Manyar. Rencana pengembangan pelabuhan tersebut mencakup areal laut kurang lebih 800 hektar,  panjang pesisir sekitar 5.000 meter dan lebar ke arah laut sekitar 1.600 meter.

Sedangkan untuk pembangunan wilayah selatan, Pemkab Gresik sudah menandatangani kesepakatan antara Menteri Perumahan Rakyat, Gubernur Jawa Timur dan Real Estate Indonesia (REI) untuk pembangunan wilayah Gresik selatan. Pemerintah telah menyiapkan lahan sekitar 10.000 hektare tersebar di Kecamatan Driyorejo, Wringinanom, Kedamean dan Menganti. Adapun pembangunan wilayah utara akan diproyeksikan menjadi kawasan agropolitan dan agroindustri, dan minapolitan. Sebagai realisasinya, pemerintah telah membangun Bendung Gerak Sembayat (BGS) di kawasan tersebut di atas lahan seluas 6.200  hektare yang tersebar di Kecamatan Bungah, Sidayu, Ujungpangkah dan Panceng. Kawasan tersebut diproyeksikan sebagai pusat agropolitan terbesar di Jawa Timur. Menariknya, sebuah perguruan tinggi bergengsi, Universitas Airlangga (Unair) bakal mendirikan kampus E di kawasan tersebut. Unair tertarik mendirikan perguruan tinggi di Gresik utara karena model pembangunan di kawasan tersebut menggunakan metode triple helix plus, sebuah konsep kekuatan potensial untuk membangun inovasi dan kekuatan ekonomi yang melibatkan perguruan tinggi, pemerintahan, industri dan masyarakat sebagai unsur plus (Jawa Pos, 25 Februari 2016).

Sebelumnya, Bupati Gresik, periode pertama 2000 – 2015, Sambari Halim Radianto, berkata bahwa Gresik merupakan daerah tujuan investasi yang sangat tepat bagi para investor karena didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, jalan tol, pelabuhan laut, pembangkit listrik, dll. Gresik meraih penghargaan investasi terbaik tiga tahun berturut-turut, tahun 2011 peringkat ketiga, tahun 2012 peringkat kedua dan tahun 2013 peringkat pertama dengan nilai investasi sebesar Rp. 17,7 Trilyun di tahun 2013 kata Sambari sebagai mana dikutip kabargresik.com

Sejak Januari 2014, terdapat 177 Penanaman Modal Asing (PMA) dan PMDN yang masuk Gresik dengan total nilai investasi sebesar Rp. 11 trilyun. Perkembangan proyek investasi asing di Gresik dalam 5 tahun terakhir ini mengalami fluktuatif yang terekam dalam catatan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) kabupaten Kabupaten Gresik sebagai berikut:

Tahun 2010 : 11 proyek nilai investasi US$ 34.917.320.000 dengan tenaga kerja asing 1.758 orang

Tahun 2011 : 8 proyek nilai investasi US$ 1.179.648.000 dengan tenaga kerja asing 394 orang

Tahun 2012 : 7 proyek nilai investasi US$ 14.416.000 dengan tenaga kerja asing 1.035 orang

Tahun 2013 : 14 proyek nilai investasi US$ 7.929.980.000 dengan tenaga kerja asing 1.208 orang

Tahun 2014 : 11 proyek dengan investasi US$ 21.539.080.000 dengan tenga kerja asing 720 orang

Tahun 2015 : 6 proyek dengan investasi US$ 401.146.000 dengan tenaga kerja asing 349 orang

Dari 57 proyek asing tersebut, sektor kimia logam dasar dan barang logam mendominasi investasi asing dengan jumlah 9 proyek. Sementara itu, negara dengan investasi terbanyak didominasi oleh Amerika Serikat, sementara negara dengan proyek terbanyak di Gresik adalah Cina.

Sementara itu, investasi asing yang baru di Gresik adalah Cargill, perusahaan yang didirikan sejak tahun 1865 oleh William Wallace Cargill ini, berinvestasi sebesar 120 juta dolar AS, atau sekitar Rp. 1,2 Trilyun, dengan membangun perusahaan di Kabupaten Gresik, tepatnya di Kawasan Industri Maspion V. Mereka memindahkan pabrik pengolahan coklat dari Belanda ke Gresik, dan ini merupakan perusahaan mereka yang pertama kali di Indonesia, sekaligus pertama kali juga di Asia, kata Presiden Cargill Cocoa and Chocolate, Jos De Loor.

Proyek Kawasan JIIPE Merugikan Rakyat

Pembangunan proyek ini mendapat tentangan warga, mulai dari pembebasan lahan yang merugikan mereka karena terlalu murah, permainan spekulan tanah, menyerobot tanah aset desa, kehilangan mata pencaharian bagi nelayan di kawasan Manyar serta dampak yang akan ditimbulkan dari pembangunan proyek JIIPE yang tidak pernah berkoordinasi dengan warga.

Sebagai investor, PT AKR Corporindo yang bekerjasama dengan PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI) sebagai salah satu anak perusahaan PT Pelindo sebenarnya memberikan patokan harga Rp 500 ribu hingga Rp 1,3 juta permeter persegi. Namun ternyata, harga yang sampai pada pemilik lahan hanya Rp 75 ribu sampai Rp 250 ribu. Ketua Fraksi PPP DPRD Gresik Khoirul Huda menjelaskan, penggunaan lahan disana ada indikasi melanggar aturan. Sehingga, pihaknya meminta Pemkab Gresik untuk mengkaji ulang hal ini. Bahkan, bila perlu membatalkannya. “Saya mendapatkan laporan kalau tanah kas desa yang terkena dampak pembangunan ternyata ditukar dengan tanah yang berada di Kecamatan Dukun,” ujarnya, Kamis (16/9). Menurutnya, proses tukar guling beberapa lahan ditengarai telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Hal ini lantaran tukar guling tanah desa tidak dilakukan dengan tanah yang ada di desa itu juga, melainkan di tempatkan di desa lain. Aturan yang dilanggar adalah Permendagri nomor 4 tahun 2007 tentang pengelolaan tanah desa. “Dalam aturan ini, seharusnya tanah ganti dari hasil tukar guling harus dari desa itu juga. Tetapi, yang terjadi di lapangan malah tanah kas desa di Manyarejo, Sukomulyo dan Manyar Sidorukun diganti dengan tanah yang lokasinya berada di daerah Dukun,” ujarnya

Namun, Bupati Gresik menyatakan bahwa:“Pembangunan pelabuhan baru di wilayah Kalimireng, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, akan menyerap sebanyak 5.000 tenaga kerja baru. (Versi beritajatim.com, Sambari mengatakan akan menyerap tenaga kerja sebanyak 123.750 orang). Lebih lanjut, beliau mengatakan, pembangunan pelabuhan juga akan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik”. "Jika Pelabuhan Kalimireng terealisasi juga akan menjadikan Gresik sebagai kota pelabuhan besar di kawasan Asia Pasifik, sebab keberadaan pelabuhan baru itu akan mampu menjadi sandaran kapal-kapal besar, seperti kapal sekelas Panamex berbobot 60 ribu ton," katanya kepada Antara.

Menurut LIRA, untuk memuluskan kembali periode ke-dua (2015-2020) disinyalir Sambari melakukan berbagai cara untuk mendulang pundi-pundi keuangannya, salah satunya diduga melakukan pencaplokan tanah milik warga Manyar dengan cara menjual tanah bodong kepada pengelola pelabuhan internasional kalimireng (JIIPE) tanpa melibatkan pemilik tanah yang sebenarnya. Modus yang dilakukan adalah dengan menerbitkan Petok D Aspal, Surat riwayat tanah abal-abal dll, melibatkan notaris, kepala desa, oknum anggota dprd Gresik dan orang dekat Bupati sebagai pelaksana (inisial S). Berdasarkan penelusuran dan investigasi yang dilakukan oleh DPD LIRA Gresik, transaksi “bodong/abal-abal” tersebut mencapai sekitar 150hektar. Luasan tersebut belum lagi tanah oloran yang luasannya bisa mencapai 100hektar. Bila harga /M2 Rp. 300.000 x 250hektar maka akan terkumpul dana Rp. 750Milyar, dana yang cukup fantastis untuk pemenangan dalam pilkada di Kota Pudak Gresik. Diduga Dana sebanyak itu dipersiapkan untuk “membeli” suara rakyat Gresik sehingga dalam pilkada serentak Desember 2015 dapat terpilih kembali. [VM]

(Bersambung ke bagian-2...................)

Berbagi :