Ketika Rasa Keadilan Terusik

Rezim Jokowi telah menuduh HTI sebagai ormas yang anti pancasila dan berpotensi memecah belah NKRI. Hingga hari ini istilah anti pancasila masih ambigu dan multitafsir bahkan tolak ukurnya tak jelas. Apalagi kemudian menuduh HTI berpotensi memecah belah negara, bagaimana bisa?

Penulis senantiasa mengulang kembali perkataan-perkataan, setiap kali menyorot pernyataan yang dikeluarkan HTI. HTI telah menjelaskan bahwa mereka memiliki gambaran terperinci tentang langkah -langkah menyelamatkan Indonesia, HTI telah menggambarkan konsepnya missal sistem pemerintahan Khilafah berikut sistem administrasinya. 

Penulis meminta pemerintah mendatangi kantor Hizbut Tahrir untuk membahas masalah itu atau setidaknya membuka halaman-halaman web Hizbut Tahrir untuk mengetahui hal itu. Hanya saja, penulis heran ketika pemerintah selalu berpijak pada landasan berfikir yang memusuhi dan masa bodoh terhadap konsep solusi dan kritik HTI yang sedang berusaha melanjutkan kehidupan Islam.

Di sisi lain, penulis mengamati kebijakan rezim jokowi tampak begitu pro-swasta. Terbukti berbagai kebijakan yang diterapkan hingga saat ini masih neo-liberal. Kita pun tahu bagaimana watak asing atas bumi kita, asing hanya ingin mengeksploitasi sumber daya yang ada di negeri ini. Pintu masuk mereka untuk merampas dan merampok harta kita hanya satu yakni melalui Undang-Undang. Ini artinya rezim jokowi melegalkan aktivitas perampokan dan penjarahan sumber daya. Ditambah lagi rezim jokowi juga mengundang asing untuk berkuasa atas pengelolaan infrastruktur strategis di indonesia. Ini semakin menambah daftar panjang penjajahan yang telah terjadi atas bumi pertiwi.

HTI yang juga menjadi bagian dari rakyat indonesia hanya ingin memperingatkan pada penguasa bahwa intervensi asing justru akan menjerumuskan indonesia menuju kehancuran. Selain itu HTI dengan sepenuh hati menawarkan solusi alternatif agar negeri ini terbebas dari belenggu penjajahan. Apakah yang demikian itu salah?

Jika pemerintah tetap melanjutkan sikap tidak adil terhadap elemen ormas Islam, jangan salahkan rakyat apabila menginginkan perubahan besar di negeri ini. Jangan salahkan rakyat apabila menganggap penguasa tidak adil. Ingat bung, mayoritas rakyat indonesia adalah umat islam. Mereka lah yang berjuang untuk kemerdekaan negeri ini. Mereka lah yang mempertahankan negeri ini dari serangan asing. Namun kemudian penjajah swasta asing diundang ke negeri ini, maka ingatlah bahwa umat islam kini telah membuka mata mereka atas kezaliman-kezaliman ini oleh selebaran-selebaran yang dibagikan HTI tiap minggunya, mereka telah membuka sanubari mereka untuk Islam. Lalu saat masyarakat ingin menerapkan Islam, ini pasti dianggap “Mengancam Keutuhan NKRI”. Miris. [VM]

Penulis : A. Rizal Z. - Dir. Indonesia Justice Monitor

Berbagi :