Propaganda End Proverty dan Akses Penjajahan Pariwisata


Oleh: Endiyah Puji Tristanti, S.Si 
(Penulis dan Pemerhati Politik Islam)

Booming pariwisata. Data BPS Januari-September 2017 mencatat kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sebanyak 10,46 juta kunjungan. Diprediksi kunjungan wisman tumbuh berlanjut hingga 2018-2019 menjadi 17 juta orang dan 20 juta orang. 

Melirik wisata muslim, Indonesia sendiri telah masuk dalam kategori Top 5 Destinasi Pariwisata Halal Dunia dengan penerimaan devisa negara mencapai USD 13 M yang berkontribusi terhadap PDB sebesar USD 57,9 M (UNWTO Highlights, 2016). Maka apabila sertifikat halal dan sertifikat ramah terhadap wisatawan muslim diupayakan Indonesia, target pemerintah mendapatkan 5 juta wisatawan muslim dunia diyakini akan tercapai pada 2019.

Lebih dari itu untuk wilayah Asia Pasifik, Sekjen UNWTO Taleb Rifai menilai diaspora muslim kini telah menjadi bagian dari pariwisata arus utama. Pada 2015 kawasan Asia Pasifik mencatat 279 juta wisatawan turut mendorong pasar wisatawan muslim di Asia Pasifik.

Begitu ambisius terhadap pariwisata dunia, PBB sampai membentuk United Nation World Tourism Organisation. UNWTO merupakan badan khusus PBB untuk menangani urusan pariwisata yang bermarkas di Madrid, Spanyol. 

Sejarah UNWTO berawal tahun 1925 di Den Haag dengan nama International Congress of Official Tourist traffic Association (ICOTT). Karena kurang efektif sebagai organisasi internasional non-pemerintah lembaga ini beralih menjadi organisasi antar-pemerintah. Kemudian bekerja sama dengan badan-badan internasional lain (khususnya PBB) sehingga lahirlah UNWTO pada tahun 1970.

UNWTO kini bekerja sama dengan badan khusus PBB lainnya, salah satunya UNESCO Global Geopark (UGG). Sebagai pemain utama UGG berusaha merealisasikan tujuan ke-1 dari SDGs "end proverty" mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana saja.

Untuk mencapai tujuan ini, UGG mengadopsi konsep pembangunan ekonomi model Quintuple Helix (QuiH) yang merupakan perkembangan konsep ekonomi pengetahuan (Triple Helix) dan konsep masyarakat pengetahuan (Quadruple Helix).  Model inovasi 'nonlinier' dari QuiH dipandang akan mendukung pembentukan situasi win-win antara ekologi, pengetahuan dan inovasi, menciptakan sinergi antara ekonomi, masyarakat, dan demokrasi. 

Aplikasi QuiH sendiri mudah ditemukan pada empat UGG Indonesia meliputi Ciletuh-Palabuhan Ratu, gunung Rinjani Lombok, gunung Batur Bali dan gunung Sewu yang terbentang dari DIY sampai Tulungagung. Keempatnya termasuk di dalam 13 situs geopark dunia yang ditetapkan oleh Executive Board UNESCO, Komisi Programme and External Relation UNESCO Global Geopark.

Dengan syarat ketat, UGG harus memiliki keragaman hayati (biodiversity), geologi (geodiversity) dan budaya (culturdiversity), selain itu global geopark juga dituntut memenuhi syarat destinasi wisata kelas dunia yaitu atraction, acces dan tourism resource. Untuk itu mutlak diperlukan keterlibatan universitas, industri, pemerintah dan masyarakat sipil. Tercakup di dalamnya lingkungan alam sebagai penentu pembangunan berkelanjutan dan penyedia orang dengan 'modal alam'.  

Karena dinilai sangat menjanjikan secara ekonomi, kementerian pariwisata kini tengah merancang pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di kawasan UGG. Diantara 12 Kawasan Ekonomi Khusus, empat diantaranya menjadi KEK pariwisata yaitu KEK Mandalika (NTB), KEK Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), KEK Morotai (Maluku Utara), dan KEK Tanjung Lesung (Banten). 

KEK Pariwisata secara khusus akan menjadi objek wisata terintegrasi (integrated area tourism) antara wisata alam, wisata budaya hingga wisata MICE (Meeting, Incentives, Convention, and Exhibitions). Dengan demikian KEK pariwisata diharapkan mampu berkontribusi pada peningkatan PDB, devisa, dan membuka kesempatan kerja (lapangan kerja baru) bagi masyarakat sekitar kawasan.

Dari sini sekilas pengarusutamaan pariwisata mampu menjadi solusi bagi problematika ekonomi yang sedang membelit suatu negara bahkan membelit dunia. Namun perlu diingat, sesungguhnya gagasan pengarusutamaan pariwisata bukan sekedar upaya mengakhiri kemiskinan. Gagasan ini berasal dari lembaga-lembaga internasional di bawah hegemoni negara-negara kapitalis. 

Pun telah dipahami bagi kapitalisme sesungguhnya manusia, alam dan kekayaan intelektual wajib didedikasikan semata untuk meraih kesejahteraan para pemodal (kedaulatan modal). Demi kepentingan kapitalisasi ekonomi betapapun besar kerusakan non materi yang ditimbulkan tidak akan diperhatikan oleh ideologi ini.

Strategi Penjajahan Bidang Pariwisata

Penjajahan adalah metode baku penyebaran ideologi kapitalisme. Adapun uslub politik yang digunakan dalam penjajahan bisa menggunakan bantuan ekonomi melalui hutang luar negeri, para ahli, dan konsep "rencana pembangunan". Bila ditelisik lebih dalam, secara ringkas strategi penjajahan di bidang pariwisata mengikuti pola sebagai berikut: 

Pertama, pendahuluan klaim pariwisata sebagai kunci pertumbuhan ekonomi. Dipaparkan berbagai data penunjang seperti pariwisata menyumbang 10 persen GDB baik langsung maupun tidak langsung ( data WTTC ), pendorong ekonomi paling cepat mudah dan berkelanjutan, devisa rangking 3 setelah fuels and chemicals, pendorong dan penggerak ekonomi sektor lain, penggerak globalisasi, konektivitas, integritas dan pengembangan sosio-ekonomi.

Kedua, membuat regulasi pengembangan sustainable tourism. Permen No 14 tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan diselaraskan ke dalam RPJMN untuk mendukung pencapaian tujuan Suistainable Development Goals (SDGs). Menggunakan prinsip 3P (People, Planet, Prosperity). Termasuk di dalamnya mempermudah prosedur pembuatan visa dan ijin masuk negara lain (permit entry), dan kerjasama bilateral antar negara bidang pariwisata. 

Ketiga, jerat hutang lembaga dunia melalui investasi infrastruktur pariwisata. Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyepakati pinjaman senilai 300 juta dollar AS atau sekitar Rp 4,1 triliun. Pinjaman ini digunakan untuk pengembangan infrastruktur sektor pariwisata untuk menambah sumber daya domestik besar yang sudah diinvestasikan dalam pariwisata. Dukungan Bank Dunia bagi pembangunan pariwisata merupakan komponen penting dari Kerangka Kerja Kemitraan Negara Grup Bank Dunia.

Keempat, kapitalisasi ekonomi melalui penyediaan arus modal dan investasi pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) termasuk KEK pariwisata. 

Sebagai gambaran, pada pembangunan KEK Mandalika, Indonesia Tourism Development Corporation menggandeng Vinci Construction Grands Projets untuk pembangunan dan pemanfaatan KEK Pariwisata Mandalika dengan nilai USD 1 miliar. Sedangkan KEK Tanjung Lesung target investasi awal Rp 2 triliun, dimana  Maret 2018 Jababeka Group berkomitmen menambah investasi menjadi Rp 9 triliun. 

Untuk mempercepat perwujudan KEK di 25 wilayah dan menarik lebih banyak investasi pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Kebijakan Percepatan Kemudahan Berusaha.

Kelima, liberalisasi sosial budaya menjadi ruh penjajahan pariwisata. Modal alam semata tanpa basis manusia tidak mampu menjamin keberlangsungan arus penjajahan di suatu negara (wilayah). Oleh karena itu para ahli UGG menyeleksi ketersediaan wisata alam dan human resources yang terkoneksi. 

Tujuannya agar liberalisasi sosial budaya dapat terus berjalan. Terciptanya sosial inclusive melalui pendidikan inklusif untuk melahirkan sosok (muslim) moderat –yang amat ramah dengan agenda liberalisasi-, melalui interaksi penduduk lokal dengan wisatawan mancanegara -promosi bahasa, kesetaraan gender dan nilai-nilai demokrasi sekuleristik.

Oleh karena itu, untuk melepaskan diri dari penjajahan pariwisata dibutuhkan kesadaran, kemauan, dan kekuatan yang bersifat ideologis dalam diri penyelenggara negara dan masyarakat. Bias ideologi negara yang yang selama ini terbuka pada sosialisme-komunisme dan condong kepada kapitalisme-demokrasi harus dihilangkan. 

Caranya dengan mengembalikan penerapan ideologi yang berasal dari Penguasa Alam Semesta sebagai jaminan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kedaulatan politik suatu negara. Dan institusi politik Islam dengan keagungannya adalah alternatif tunggal yang sepadan untuk menghadapi penjajahan global kapitalisme. Wallaahu a'lam bish shawab. [vm]
loading...

Belum ada Komentar untuk "Propaganda End Proverty dan Akses Penjajahan Pariwisata "

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel