Pakistan Intensifkan Kampanye Pelarangan Ormas Islam yang Dituduh “Ekstremis”

Pemerintah Pakistan mengintensifkan kampanye menargetkan organisasi Islam yang dituduh ekstremis pada Kamis (07/03/2019). Sebanyak 182 sekolah agama dan penahanan lebih dari 100 orang sebagai bagian dari kampanye terhadap kelompok-kelompok yang dilarang.

Ini adalah langkah terbesar Pakistan terhadap kelompok-kelompok terlarang selama bertahun-tahun dan tampaknya menargetkan organisasi-organisasi Islam yang menyediakan layanan social, yang menurut Amerika Serikat adalah front bagi militan.

Islamabad berada di bawah tekanan kekuatan dunia untuk bergerak melawan kelompok-kelompok yang melakukan serangan di India, termasuk Jaish-e-Muhammad. Kelompok jihadis Kashmir itu bertanggung jawab atas pemboman 14 Februari yang menewaskan sedikitnya 40 personel keamanan India.

Ketegangan yang meningkat setelah pemboman menyebabkan konfrontasi besar antara dua negara yang memiliki nuklir itu. Kedua negara tetangga ini saling melakukan pemboman udara, dan bahkan pertempuran udara singkat yang menimbulkan kekhawatiran meletusnya perang besar.

Para pejabat Pakistan mengatakan kampanye itu adalah bagian dari upaya yang telah lama direncanakan, bukan sebagai tanggapan terhadap kemarahan New Delhi. India meyebut Pakistan gagal mengekang kelompok-kelompok “militan” yang beroperasi di tanah Pakistan.

Kampanye besar-besaran sebelumnya terhadap pejuang anti-India belum berhasil. Kelompok pejuang itu terus aktif beroperasi.

Kementerian Dalam Negeri mengatakan lembaga penegak hukum telah menempatkan 121 orang dalam “tahanan cadangan” sebagai bagian dari kampanye yang diluncurkan minggu ini.

“Pemerintah daerah telah menjalankan dan mengelola 182 sekolah,” kata kementerian dalam sebuah pernyataan, merujuk pada sekolah-sekolah agama.

Apa yang harus dilakukan pihak berwenang dengan sekolah-sekolah ini adalah masalah pelik di negara Muslim konservatif di mana sekolah-sekolah agama sering disalahkan karena dituduh menanamkan ekstremisme pada kaum muda tetapi satu-satunya cara untuk mengajar jutaan anak-anak miskin.

Kementerian juga mengendalikan lembaga-lembaga lain yang termasuk kelompok berbeda, termasuk 34 sekolah atau perguruan tinggi, 163 apotik, 184 ambulan, lima rumah sakit, dan delapan kantor organisasi terlarang.

Banyak kelompok terlarang, seperti Jaish-e-Mohammad, menjalankan sekolah yang menurut pejabat anti-terorisme digunakan untuk merekrut kelompok bersenjata.

Lembaga Al-Dawa, yang mengelola rumah sakit dan armada ambulans, diperkirakan memiliki sekitar 300 sekolah di seluruh negeri. Pemerintah Pakistan melarang kelompok itu pekan ini.

Kelompok itu menolak dituduh sebagai ekstremis. Mereka menegaskan bahwa kelomnya hanya organisasi amal kemanusiaan. Departemen Luar Negeri AS mengaitkan organisasi itu dengan organisasi bersenjata Laskar-e-Taliban yang bertanggung jawab atas serangan bom di Mumbai India.

Kelompok itu menggambarkan kampanye itu sebagai tindakan tidak adil dan mengatakan akan berusaha menangani tindakan pemerintah melalui pengadilan.

“Seluruh negara bertanya-tanya tentang pesan yang ingin dikirim oleh pemerintah dari menutup organisasi pelayanan sosial dan mengeluarkan para siswa,” kata Yahya Mujahid, juru bicara Al-Dawa’.[vm]

Sumber: Reuters

Berbagi :