Prabowo: Kebocoran Rp 1.000 T, KPK: Potensinya Capai Rp 2.000 Triliun

VisiMuslim - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, potensi kebocoran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 2.000 triliun atau lebih separuh dari pendapatan yang diperoleh saat ini.

Angka tersebut ternyata dua kali lipat dari angka yang dibeberkan calon presiden 02, Prabowo Subianto sebesar Rp 1.000 triliun.

KPK mengungkapkan, mestinya pendapatan Indonesia mencapai sekitar Rp 4.000 triliun. Akan tetapi, kenyataa saat ini baru sekitar separuhnya yang masuk ke negara. Melihat potensi pendapatan yang besar, APBN harusnya jauh lebih tinggi dari saat ini.

“Tetapi kenyataanya, APBN kita Rp 2.000 triliun sekian. Jadi hampir separuh lebih mungkin. Kalau tak ada kebocoran dan bisa dimaksimalkan, maka pendapatan Rp 4.000 triliun bisa dicapai,’’ ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di Semarang, Jawa Tengah, Senin (01/04/2019).

Data tersebut diperoleh dari perhitungan Litbang KPK yang mengungkap, pemerintah Indonesia seharusnya menerima pendapatan Rp 4.000 triliun tiap tahunnya.

Menurutnya, cakupan pengawasan KPK tak hanya perihal biaya maupun keuangan negara yang digunakan oleh pejabat penyelenggara negara. Namun, KPK juga bicara ihwal penerimaan yang semestinya diterima oleh negara. Penerimaan yang dihitung ini bersumber dari seluruh daerah, dengan catatan apabila tidak ada kebocoran.

Dijelaskan, inovasi penerimaan pajak secara online itu menjadi wujud nyata upaya mencegah kebocoran anggaran yang terjadi. Saat ini sejumlah daerah disebut telah bisa memantau pendapatan dari berbagai sumber seperti hotel, restoran, tempat hiburan, dan lahan parkir.

Di antara wilayah yang telah menerapkan adalah Provinsi Bali.

“Di Bali sudah pakai software. Otomatis pendapatan 10 persen masuk ke kas daeah. Secara online ini paling efektif (mencegah kebocoran),” ujarnya pada saat memberikan sambutan di acara perjanjian kerja sama monitoring online penerimaan pembayaran pajak daerah antara Bank Jateng dengan Pemerintah kota/kabupaten di Jateng di Hotel Gumaya Semarang kutip INI-Net.

Temuan KPK tersebut memperkuat dugaan capres Prabowo yang mengungkap bahwa Pemerintah Indonesia mengalami kebocoran anggaran lebih Rp 1.000 triliun. Data ini diperoleh Prabowo dari hitung-hitungan tim pakar ekonomi Prabowo-Sandiaga Uno.

Saat berkampanye di Manado (Sulawesi Utara) dan Makassar (Sulawesi Selatan), Prabowo mengungkap, kebocoran negara terlalu besar setiap tahunnya. Separuh duit yang ada dalam negeri dibawa keluar membuat rakyat tetap miskin, gaji pegawai rendah, sedangkan pejabat terus korupsi.

“Kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia. Dan juga saya mengatakan kebocoran kekayaan negara terlalu besar setiap tahun. Saya hitung, kebocoran kita tiap tahun, kurang lebih Rp 1.000 triliun tiap tahun. Saya hitung kebocoran anggaran minimal 25 persen,” ujarnya, Ahad (24/03/2019).

Prabowo menegaskan kembali kebocoran itu saat kampanye di Lapangan Karebosi Makassar. Indonesia mengalami kebocoran Rp 1.000 triliun per tahun.

“Negara kita sudah kebocoran. Tapi saya tidak mau ungkap di sini. Nanti saya akan buka jika saya terpilih jadi presiden,” ujarnya, Ahad (24/03/2019).

Oleh arena itu, apabila kebocoran dihentikan pada kepemimpinan mendatang, Prabowo yakin mampu menaikkan taraf hidup rakyat dari angka kebocoran tersebut. Indonesia hanya bisa sejahtera jika potensi alamnya dikembalikan kepada rakyat secara menyeluruh.[vm]

Sumber : hidayatullah

Berbagi :