Industri Pariwisata: Ladang Bisnis atau Pahala?

Oleh : Ade Farkah, S.Pd 

(Anggota Forum Muslimah Peduli Umat, Indramayu) 

Keseriusan pemerintah dalam upaya pembangunan industri pariwisata nasional menjadi semakin jelas. Dana milyaran rupiah digelontorkan untuk mempercepat realisasinya. Tak hanya itu, embangunan infrastruktur turut serta menjadi perhatian khusus pemerintah untuk memudahkan akses para wisatawan dan investor. Lantas, siapakah yang diuntungkan?

Pemerintah pusat maupun daerah saling bahu membahu dalam menggarap sektor pariwisata. Sejalan dengan itu, pemerintah provinsi Jawa Barat dibawah kepemimpinan Ridwan Kamil, Uu Ruzhanul Ulum, menempatkan secara khusus dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) periode 2018-2023. (Tempo.co/4/12/19)

Beberapa daerah di Jawa Barat giat melakukan pembangunan sektor pariwisata, salah satunya di Indramayu. Melalui penataan ruang terbuka hijau (RTH) atau alun-alun, Indramayu kini sedang mempercantik penampilannya. Tujuannya hanya satu, yakni menjadi daerah pariwisata.

Baru-baru ini, Plt Bupati Indramayu, H. Taufik Hidayat melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan alun-alun eks pasar Jatibarang. Pembangunan tersebut didesain langsung oleh Kang Emil. Dilansir oleh Fokuspantura.com, bahwa anggaran untuk pembangunannya mencapai 15 milyar rupia. Namun demikian, H. Taufik Hidayat merasa kecewa karena belum juga dinikmati warga, tapi beberapa bangunan nampak kurang kokoh dan mudah rusak.

Lain Indramayu, lain pula Sumedang. Kota yang terkenal dengan ikon tahu tersebut, juga menjadi daerah sasaran pengembangan pariwisata. Beberapa waktu lalu, pemerintah daerah Sumedang mengadakan event yang menampilkan kesenian tari Umbul Kolosal. Seni tari yang merupakan khas daerah Sumedang tersebut diikuti oleh 5.555 penari yang berasal dari 270 desa di Sumedang. Namun sayang, informasi yang ramai di masyarakat justru disebabkan karena banyaknya para penari yang pingsan dan beberapa diantaranya kesurupan. 

Acara pagelaran budaya yang diklaim sebagai warisan leluhur sarat dengan aroma mistis. Namun hal itu justru dijadikan sebagai magnet dalam menarik minat pengunjung. Bahkan, ritual adat yang dilakukan, kerap mengandung unsur kesyirikan, seperti mempersembahkan sesaji untuk arwah nenek moyang ataupun makhluk lain yang diyakini memiliki kekuasaan tertentu. Jelaslah bahwa pemandangan yang demikian sudah keluar dari jalur syariat, sehingga akan mengundang murka dari Rabb semesta alam Allah Azza wa Jalla.

Meskipun begitu, ada kesan bahwa pemerintah akan melakukan berbagai macam cara untuk meningkatkan devisa. Pemerintah meyakini bahwa pembangunan disektor pariwisata akan mampu meningkatkan pendapatan domestik bruto (PDB), serta mengurangi angka kemiskinan. Keyakinan tersebut jelas harus dibuktikan dengan fakta yang terjadi dilapangan. 

Obsesi pemerintah dalam membangun daerah wisata haruslah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak yang mungkin ditimbulkan sebagai efek sampingnya. Penggelapan dana (korupsi), manipulasi data serta adanya penggelembungan anggaran berpotensi besar dalam upaya pembangunan tersebut. Selain itu, harus pula memperhatikan aspek moral dan spiritual juga sosiokultural masyarakat. 

Bagi masyarakat sendiri, pembangunan sektor pariwisata seperti memakan buah simalakama. Seperti maraknya perbuatan asusila yang dilakukan ditempat wisata. Selain itu, masuknya investor asing jelas menjadi ancaman tersendiri. Bukan saja bagi para pelaku bisnis setempat, namun juga bagi masyarakat luas sebagai imbas atas kebijakan pemerintah yang muncul atasnya.

Lalu, bagaimana seharusnya negara mengelola sektor pariwisata? Sungguh, sebagai agama yang idelogis, Islam memiliki karakter yang syamil (menyeluruh) dan kamil (sempurna), sehingga tidak ada sesuatupun yang luput dari perhatiannya termasuk didalamnya adalah sektor pariwisata. 

Dalam pandangan Islam, pariwisata merupakan sektor yang strategis dalam bidang dakwah dan propaganda. Dakwah dalam artian mengajak masyarakat, baik yang muslim maupun non muslim untuk merenungi kemahabesaran Allah Swt melalui alam semesta ciptaanNya. Tentu saja hal ini berkaitan denga pariwisata di sektor alam seperti, lautan, pegunungan, air terjun, dan lain-lain.

Adapun bidang propaganda, didapat dengan memanfaatkan pariwisata dari situs peninggalan sejarah. Hal tersebut guna menguatkan keyakinan umat baik muslim maupun non muslim bahwa peradaban Islam pernah berjaya yang dibuktikan dari apa-apa yang ditinggalkannya (situs sejarah).

Dengan demikian, negara Islam tidak menjadikan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan negara (devisa). Karena, sumber pendapatan negara (Islam) didapat dari sumber perekonomian yang tetap, seperti sektor pertanian, perdagangan, industri dan jasa. Dapat pula diperkuat dari sumber yang lain yaitu zakat, jizyah, kharaj, fai', ghanimah, dan dharibah.

Dari penjelasan diatas, tampak dengan jelas bahwa tujuan utama pariwisata dalam negara Islam bukanlah untuk kepentingan ekonomi dan bisnis. Tapi demi meraih pahala lewat bidang dakwah dan propaganda. Sehingga, hal tersebut berpengaruh terhadap pengelolaannya juga terhadap kebijakan dan peraturan yang dibuat atasnya. Karena itu, Islam tidak akan mengeksploitasi bidang ini, akan tetapi menggunakannya untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt sebagai Al Khaliq (Pencipta) dan Al Mudabbir (Pengatur segala urusan). [visimuslim.org]

Wallahu a'lam bish-shawab.

Berbagi :