Darurat Wabah Corona, Segera Ambil Opsi Karantina Total

Oleh: Nelly, M.Pd (Pemerhati Masalah Keumatan, Aktivis Peduli Negeri)

Miris! Jumlah pasien positif terinfeksi covid 19 akibat virus corona kembali mengalami peningkatan per Senin, (30/3). Jumlah kasus positif corona di Indonesia hari ini mencapai 1.414 kasus. Sementara itu korban meninggal dunia bertambah menjadi 122 orang, pasien sembuh 75 orang, (CNN Indonesia).

Begitu cepatnya  penularan virus corona ini, namun hingga saat ini pemerintah belum mengambil langkah lockdown secara total. Sampai hari ini belum terlihat adanya tindakan cepat yang dilakukan oleh para elit yang berkuasa. 

Carut marut keadaan ini semakin terasa saat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan sejumlah organisasi profesi lain menyampaikan protes kepada pemerintah karena tak memadainya alat pelindung diri (APD) bagi para dokter, perawat dan tenaga medis yang terlibat dalam penatalaksanaan pasien dalam kondisi wabah Corona.

Sejumlah organisasi profesi ini bahkan mengancam mogok melakukan perawatan penanganan terhadap pasien COVID-19, jika pemerintahan tidak memenuhi APD yang dibutuhkan. Setiap tenaga kesehatan berisiko untuk tertular COVID-19. 

Maka, kami meminta terjaminnya Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai untuk setiap tenaga kesehatan, demikian bunyi surat pernyataan yang diteken  Ketua IDI, Daeng M Faqih, 27/3 (Tempo.co).

Masih menurut ketua IDI, bila hal ini tidak terpenuhi maka kami meminta kepada anggota profesi kami untuk sementara tidak ikut melakukan perawatan penanganan pasien COVID-19 demi melindungi. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp62,3 triliun untuk menghadapi wabah Corona Covid-19. 

Namun, anggaran ini dikritisi kurang jika merujuk angka penduduk Indonesia yang sudah melebihi 260 juta.

Kekurangan anggaran dan masalah  ekonomi menjadi salah satu pertimbangan pemerintah belum juga mengambil langkah karantina total atau lockdown.  

Menanggapi kondisi negeri yang harus segera diselesaikan Eks Sekretaris Kementerian Badan Usaha Negara (BUMN), Said Didu mengusulkan agar pemerintah terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani punya opsi lain dalam menambah anggaran untuk wabah corona. Seperti anggaran gaji staf khusus milenial Presiden Jokowi serta Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) dialihkan untuk penanganan corona di Tanah Air. (twitter Said Didu).

Sementara itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyarankan pemerintahan Joko Widodo segera melakukan lockdown atau karantina kewilayahan total di seluruh penjuru negeri sebagai upaya menghentikan dan memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19). 

Melakukan total lockdown di seluruh negeri dan atau local lockdown untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan pertimbangan dari para ahli," kata Sekjen MUI Anwar Abbas dalam keterangannya, Minggu (29/3).

Anwar juga menyarankan pemerintah melakukan realokasi seluruh atau sebagian anggaran infrastruktur untuk digunakan menangani virus corona. 

Bahkan MUI, kata Anwar, meminta pemerintah untuk menunda rencana anggaran pemindahan ibu kota dan dipergunakan untuk membantu ekonomi masyarakat serta memulihkan perekonomian nasional.

Mengalihkan seluruh dan atau sebagian anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan kelurahan bagi menolong rakyat setempat selama masa lockdown," tutur Anwar.  

Selanjutnya, kata Anwar, MUI juga meminta dan mewajibkan para pengusaha besar untuk memberikan bantuan penanganan kasus corona serta mengatasi persoalan ekonomi yang dialami oleh masyarakat lapis bawah.

Lebih lanjut, jika nantinya kebijakan lockdown dilakukan, MUI meminta pemerintah untuk menindak tegas terhadap siapa saja yang tidak mematuhinya. Menindak dengan tegas siapa saja yang tidak mematuhi anjuran dan ketentuan dari pemerintah tentang lockdown ini, ucap Anwar. (IndonesiaInside). 

Untuk mengakhiri wabah virus corona ini memang harus segera diambil langkah karantina total atau lockdown.

Kekurangan anggaran akan bisa diatasi jika pemerintah serius untuk menangani dan mengakhiri kasus virus corona ini. Apa yang disarankan MUI dan tokoh nasional harusnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam hal ini.

Permasalahan ekonomi yang selama ini menjadi alasan penguasa untuk tidak mengambil langkah lockdown harusnya tidak terjadi. 

Dimana kita ketahui Indonesia adalah negeri yang kaya raya gemah ripah loh jinawi, terpampang nyata kekayaan alam dari sabang sampai merauke. Artinya untuk karantina total dengan memberikan subsidi kebutuhan pangan pada warga masa pandemi ini sangat bisa untuk dilakukan. 

Disamping juga bisa mengambil pada pos lain misal dari dana pemindahan ibukota dan memangkas gajih dari para pegawai negara yang banyak memakan uang negara namun tidak terlihat kerja nyatanya.

Kita semua berharap pemerintah segera mengambil sikap di tengah kegentingan situasi yang melanda negeri ini. Sikap negarawan penguasa dan gerak cepat sigap mereka sangat diharapkan untuk mengakhiri wabah pandemi corona saat ini.

Inilah langkah praktis yang bisa sesegera mungkin pemerintah lakukan untuk saat ini. Agar persoalan ini tidak berlarut dan akan semakin memakan korban yang lebih banyak dan membuat perekonomian semakin lumpuh.

Sejalan dengan ini semua jika dari awal para elit mengikuti bagaimana cara Islam membasmi wabah penyakit menular, tentu tidak akan kita dapati pandemi ini menyebar sampai di 27 provinsi di tanah air.

Andai sedari awal pemimpin negeri ini menconroh dan mengambil solusi mengikuti kanjeng Nabi dan para pemimpin Islam dalam mengatasi wabah penyakit. Dimana sejarah keemasan Islam telah terukir para pemimpinnya dengan semangat ruh keimanan, cepat dan sigap penuh tanggungjawab mengurus negara serta umat.

Tentu negeri ini akan berkah dan jauh dari segala wabah bencana penyakit menular. []

Berbagi :