Natalius Pigai: Jika Tak Sanggup Urus Negara, Sebaiknya Jokowi dan Jajarannya Mundur

Jakarta, Visi Muslim- Jumlah angka kematian akibat virus corona baru atau Covid-19 di Indonesia lebih tinggi 0,8 persen dari data kematian global.

Dari update pada hari Senin kemarin (3/8/2020), total yang terkonfirmasi positif corona di tanah air sebanyak 113.134 orang. Dan yang dinyatakan meninggal dunia berjumlah 5.302.

Pegiat hak asasi manusia (HAM), Natalius Pigai berkomentar soal tingginya angka yang terpapar termasuk kematian juga pemerintah terkesan melakukan pembiaran terhadap hal ini.

"Saya mengikuti gerak-gerik pemerintah hari demi hari. Sejak Mei setelah Hari Raya Idul Fitri, Presiden, para menteri masa bodoh alias tidak mau dengar tv, tidak mau baca koran, tidak mau degar rakyat, alias pembiaran," ujar kritikus asal Papua ini dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (4/8/2020).

Hal itu terlihat dari kepala daerah yang berjalan sendiri-sendiri. Ditambah, serapan dana Covid-19 baru 13 persen (sekarang 20 persen).

Jelas Natalius Pigai, termasuk terkait minimnya serapan anggaran tersebut, Presiden Joko Widodo berpura-pura mengamuk dan mengancam akan melakukan reshuffle kabinet.

Menurut mantan komisioner Komnas HAM ini, kematian akibat pembiaran adalah salah satu unsur utama pelanggaran HAM, yaitu human rights abused by omission.

Rakyat sebagai pemegang hak (rights holder) berhak menuntut kompensasi kepada Presiden Jokowi dan kabinetnya. Hal ini penting agar pemerintah memiliki tanggungjawab terhadap tugas yang diemban," ucapnya.

"Dan, kalau tidak sanggup urus negara, sebaiknya Jokowi dan kabinetnya mundur," tambahnya. [] Editor: Nilufar Babayiğit/Gesang

Berbagi :