Ditolak Prabowo Bangun Pangkalan Militer, China Berulah Lagi

 

Jakarta, Visi Muslim- Pasca penolakan adanya pangkalan  militer di Indonesia oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, China kembali berulah. Sepertinya negeri Tari Bambu itu akan terus membuat ulah di Laut Natuna. Buktinya, kapal China Coast Guard (CCG) sengaja berkeliaran di zona eksklusif ekonomi (ZEE) Indonesia. Kapal tersebut berhasil diusir oleh Badan Keamanan Laut RI.

Perbuatan China tersebut dikecam berbagai kalangan. Pengamat Terorisme dan Intelijen dari The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya mengatakan, sebagai negara yang berdaulat, Indonesia dengan segala intrumen kekuatan dan pelindung atas tiap jengkal tanah dan air NKRI. 

Menurutnya, Indonesia harus bekerja maksimal dan tuntas atas setiap provokasi negara Asing (siapapun mereka) di wilayah kedaulatan NKRI. "Peran "perang diplomasi" dilevel global harus digelar untuk meraih dukungan penuh atas kedaulatan NKRI yang coba di usik oleh China," ujar Harits Abu Ulya kepada Harian Terbit, Minggu (20/9/2020).

Harits menyebut, tidak jarang terjadi, eksistensi sebuah negara hakikatnya menjadi "budak" atau negara satelit dari negara asing dengan segala kepentingan strategisnya karena para punggawa dan penguasanya adalah proxi (boneka) atau kumpulan para pengkhianat yang mengabdi untuk asing demi kepentingan opurtunisnya. 

Di Indonesia,  hal ini juga perlu dikaji dan disikapi serius oleh institusi yang bertanggungjawab atas pertahanan, keamanan dan kedaulatan negara. "Karena musuh dalam selimut sangat berbahaya, bisa meruntuhkan NKRI dari dalam," tegasnya.

Harits memaparkan, sangat optimis Indonesia mampu melawan China. Namun semua itu tergantung dari pemimpinnya. Gerombolan domba sekalipun, jika pemimpinnya seekor singa maka domba akan berubah menjadi sepasukan singa. Tidak heran, utusan pasukan Tartar China pernah dipotong kupingnya oleh kerajaan Kediri. Untuk menang tidak sekedar butuh senjata dan teknologi tapi akal dan kesungguhan.

"Jaman kolonial, bambu runcing lawannya bedil dan meriam. Buat apa punya pasukan khusus ditiap matra, punya pasukan khsusus digabungkan (koopsus), buat apa punya agen khsus (pasukan rajawali BIN)," paparnya.

Sering Melanggar

Pengamat kebijakan publik dari Institute for Strategic and Development (ISDS) Aminudin mengatakan, di era Jokowi, Tiongkok memang sudah sering melanggar kedaulatan laut Indonesia, baik nelayan maupun kapal coat guardnya. Padahal seharusnya jika masuk Zona Ekslusif Indonesia berdasar hukum internasional pasal 73 ayat 1 UNCLOS, dalam rangka melindungi hak berdaulatnya atas sumber daya ikan di Laut Natuna, Indonesia berhak untuk mengambil tindakan yang diperlukan.

"Termasuk melakukan penangkapan kapal-kapal dimaksud dan menindaklanjuti dengan langkah-langkah penegakan hukum dengan menangkap atau menembak kapal China," ujar Aminudin dihubungi terpisah, Minggu (20/9/2020).

Aminudin menilai, China berani bertingkah di wilayah Natuna karena petinggi RRC sudah mengetahui pemerintahan Jokowi tidak punya nyali. Oleh karena itu China terus saja memasuki wilayah kita. Padahal sebelum era Jokowi, insiden seperti ini jarang terjadi karena China tahu dan faham resiko yang akan dihadapinya. RRC, jika dihadapi dengan keras dan tegas maka akan ciut nyalinya. 

"Insiden China ditembak atau ditangkap negara tetangganya seperti Korsel atau Vietnam sering terjadi dan nyaris tak ada perlawanan berarti dari pihak RRC.  Jadi sebenarnya China itu takut dengan Indonesia," jelasnya.

China harus dilawan, lanjut Aminudin, menyangkut philosopi politik China yang semaksimal mungkin bisa menjinakkan musuh tanpa perang terbuka. Dalam kosmologi budaya China lebih mengedepankan penggunaan angpao atau suap.  Harus ada shock therapy pada Kapal RRC yang trabas kedaulatan Indonesia berupa tindakan tefas tangkap atau tembak. 

"Tapi kalau TNI AL dan BAKAMLA nunggu, kalau Presiden itu tak ada ada  instruksi presiden Jokowi," paparnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menolak adanya pangkalan militer China di Indonesia. Penolakan tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Pertahanan China Wei Fenghe.

Badan Keamanan Laut (Bakamla) melalui melalui KN Pulai Nipah 321 mengatakan telah mengusir kapal China Coast Cuard dengan nomor lambung 5204 yang berkeliaran di zona eksklusif ekonomi Indonesia.

Kapal China Coast Cuard dengan nomor lambung 5204 terdeteksi pada pukul 10.00 WIB, Laut Natuna Utara, pada Sabtu (12/9).

Kejadian serupa pernah terjadi awal Januari 2020. Bakamla memergoki puluhan kapal ikan China yang dikawal dengan kapal penjaga pantai dan kapal fregat pemerintah Tiongkok menerobos masuk wilayah ZEE Indonesia dan turut mengambil ikan di perairan Natuna. [] Gelora.co

Berbagi :