Anggota DPR Tak Terima Salinan Fisik Omnibus Law, Ada Permainan Politik?

Jakarta, Visi Muslim- Terkait dengan anggota DPR tidak menerima salinan fisik RUU Omnibus Law Cipta Kerja ketika hendak mengesahkannya menjadi UU, Pengamat Sosial Politik Iwan Januar menduga ada permainan politik oleh segelintir orang di eksekutif dan juga legislatif.

“Jadi kalau sekarang anggota DPR tidak mendapat salinan draf, ini makin menguatkan dugaan publik bila ada permainan politik oleh segelintir orang di eksekutif dan juga legislatif,” ujarnya kepada Mediaumat.news, Rabu (07/10/2020).

Selain melanggar UU MD3 dan Tata Tertib DPR, menurut Iwan, hal itu juga berbahaya karena bisa saja di tengah perjalanan diselipkan pasal-pasal yang menguntungkan segelintir orang, tanpa sepengetahuan eksekutif ataupun legislatif.

Apalagi, lanjut Iwan, konten RUU Omnibus Law yang baru disahkan jadi UU tersebut banyak yang hanya menguntungkan pengusaha tapi merugikan masyarakat, bukan hanya kaum buruh, tapi berpotensi merugikan banyak kepentingan masyarakat bahkan negara.

“Jangan lupa RUU ini adalah usulan pemerintah dan kabar terakhir percepatan bahasan RUU itu atas desakan presiden,” ucapnya.

Menurutnya, rakyat Indonesia pantas prihatin, ini tanda negara dikelola dengan amatiran, padahal ini menyangkut nasib ratusan juta rakyat Indonesia.[] Agung Sumartono/MU

Berbagi :