Rusaknya Demokrasi Dibalik Pengesahan RUU Omnibus Cipta Kerja

Oleh : Fatwa Riani

Berita penolakan RUU Omnibus yang telah disahkan oleh DPR masih berseliweran di medsos. DPR yang katanya wakil rakyat ternyata suara dan kebijakannya menindas rakyat. Mereka berlagak budeg di tengah masyarakat yang mulai judeg terhadap setiap kebijakannya yang tidak pernah memihak kepada mereka.

Dilansir dari, waspada.co.id pada Rapat Paripurna DPR RI yang digelar Senin (5/10) ini dikomplek DPR secara resmi mengesahkan Omnibus Law Rancangan  Undang-Undang ( RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sementara itu di depan komplek DPR aparat keamanan berjaga- jaga mengantisipasi demontrasi elemen buruh dan masyarakat sipil.

Rapat pengesahan RUU Cipta Kerja digelar langsung di Gedung DPR dengan setengah anggota dewan hadir sebagai bagian dari penerapan protokol kesehatan. Sebagian lagi  mengikuti rapat secara daring.  Fraksi-fraksi yang setuju adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerinda, NasDem, PKB, PPP, dan PAN . Hanya Fraksi Partai Demokrat dan PKS yang menolak pengesahan RUU Ciptaker.

Ternyata, wajah demokrasi yang selama ini diagung-agungkan oleh  rakyat telah menuai persoalan. Demokrasi yang slogannya dari rakyat, oleh rakyat  dan untuk rakyat ternyata hanya nyanyian yang menina bobokan rakyat.

Seperti yang dinyatakan partai Demokrat ,bahwa RUU Ciptakerja memiliki cacat baik secara substansial maupun prosedural.  Marwan mengungkapkan dalam pembahasannya RUU Ciptakarya tidak melibatkan masyarakat, pekerja, dan civil sosiety.

Seperti diketahui, demokrasi lahir berawal dari terjadinya Reformasi Gereja , Renaissance dan Humanisme menjadi titik awal untuk meruntuhkan dominasi gereja yang otoritarian dan absolut sepanjang Abad Pertengahan.

Sehingga, pasca Revolusi Prancis tahun 1789 terwujudlah jalan tengah dari dua pertentangan dimana, dominasi gereja yang berkolaborasi dengan para raja Eropa menghendaki  tunduknya  seluruh urusan kehidupan ( politik, ekonomi, seni, sosial dan lain-lain) pada aturan-aturan gereja.

Disisi lain dominasi gereja ini ditentang oleh para filosof dan pemikir yang menolak secara mutlak peran gereja (Katolik) dalam kehidupan. Sehingga akhirnya terjadi paham pemisahan agama dari kehidupan. Agama diakui secara terbatas yaitu hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan manusia diatur oleh manusia itu sendiri bukan Tuhan atau Agama. Jadi rakyat adalah yang berhak membuat hukum (legislatif).

Dan sebagian besar manusia sudah terbius oleh ide demokrasi. Mereka dibuai oleh janji-janji manis yang selalu didakwahkan oleh para pengusung demokrasi. Mereka mengira, sistem demokrasi akan membawa mereka pada kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera dan lebih modern. 

Padahal,  kenyataannya tidak demikian. Buktinya diam-diam ditengah malam para wakil rakyat (DPR) menghianati rakyat dengan mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Ciptakerja menjadi Undang-Undang.

Demokrasi juga mudah diperalat oleh kelompok elit masyarakat (elit wakil rakyat, elit parpol dan elit para pemilik modal) untuk memperkaya diri mereka sendiri melupakan bahkan menindas rakyat. Dalam demokrasi tidak pernah ada yang namanya rakyat sebagai penentu keinginan.

Disamping itu Rezim Demokrasi harus tunduk dibawah korporasi. Kekuatan politik korporasi di negara ini tidak bisa dianggap remeh dalam mempengaruhi pemerintah dan kebijakannya. 

Dengan kekuatan modal mereka, mereka mampu untuk mempengaruhi publik dan Pemerimtah lewat media yang mereka kuasai, konsultan yang mereka bayar, lembaga sosial dan politik yang mereka danai, kekuatan lobi dan dukungan finansial kepada partai politik dan tokoh politik.

Akibatnya, mereka pun tidak sulit untuk membuat Pemerintah tunduk pada kepentingan mereka. Inilah yang terjadi secara terbuka di negara ini. Rezim tunduk kepada par pemilik modal. Jelaslah, demokrasi merupakan ideologi buatan manusia. Akidahnya memisahkan agama dari kehidupan (sekular). Sistemnya, juga menyalahi sistem Islam karena tidak bersandar pada wahyu Allah SWT. Demokrasi hanya bersandar pada rakyat.

Keburukan yang terjadi dari demokrasi adalah suara mayoritas dalam menentukan kebenaran. Jelas sekali demokrasi bertentangan dengan Islam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَاِ نْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَ رْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِ نْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ

"Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan." (QS. Al-An'am 6: Ayat 116)

Wallahu'alam bishshowab. 

Berbagi :