Reshuffle untuk Partai dan Pengusaha?

Jakarta, Visi Muslim-  Reshuffle kabinet kali ini kurang menggambarkan iktikad istana memperbaiki kinerja kabinet Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) Jilid II, tapi lebih kepada penyesuaian politik, terutama setelah dua pos menteri berurusan dengan KPK dan setelah beberapa peristiwa politik yang terjadi beberapa waktu belakangan.

Hal tersebut dikatakan pengamat sosial politik, Jannus TH Siahaan. Menurutnya, indikasi itu terlihat dengan munculnya nama Sandiaga Uno. Bahwa Jokowi ingin mempertahankan koalisi permanen dengan Gerindra.

"Sama dengan pemindahan posisi Wamenhan menjadi Menteri KKP dan Risma di posisi Mensos sebagai tanda bahwa PDIP tetap menjadi motor politik utama Jokowi," kata Jannus, Selasa (22/12/2020).

Sementara itu didudukinya kembali Kementerian agama oleh kader NU menurut Jannus, boleh jadi bermakna kekhawatiran Jokowi dan koalisi atas Islam radikal di waktu pembentukan kabinet tahun lalu sudah berkurang.

"Sehingga posisi Kementerian Agama tak perlu lagi diduduki oleh orang-orang berlatar militer, tapi dikembalikan kebiasaan lama, yakni oleh orang NU," ujarnya.

"Hal tersebut bisa dilihat dari keputusan reshuflle kementerian agama setelah terkendalinya tokoh seperti HRS dan FPI. Sementara untuk kementerian kesehatan masih mengandung tanya, karena Gunadi Sadikin tak punya latar belakang dunia kesehatan," tambahnya.

Menurutnya, tapi boleh jadi niat Jokowi adalah untuk melakukan restrukturisasi dan reformasi di sektor kesehatan, karena Gunadi Sadikin memang punya latar yang kuat dalam mereformasi beberapa BUMN, sampai akhirnya diangkat menjadi Wamen BUMN.

"Sementara Muhammad Lutfi yang ditunjuk menjadi Menteri Perdagangan memperlihatkan bahwa Jokowi ingin memperbaiki performa perdagangan nasional, terutama ekspor, di satu sisi, karena track record Muhammad Lutfi yang bukan orang asing di bidang itu, tapi juga ingin menambah porsi pengusaha di dalam kabinet," ungkapnya.

"Secara umum, reshuffle kali ini adalah dalam rangka mematangkan posisi politik koalisi, agar semakin kuat dalam menyokong pemerintahan di satu sisi, tapi di sisi lain, Jokowi juga ingin sebanyak-banyaknya mendapatkan dukungan dari para pengusaha nasional, terutama untuk terealisasinya Omnibus Law, sehingga nama-nama Sandiaga, Trenggono, Muhammad Lutfi, Gunadi Sadikin, menjadi pilihan utama," tambahnya.

Meskipun begitu kata dia, semua nama itu berpeluang untuk berkinerja baik, terutama Tri Rismaharini yang sebelumnya Wali kota Surabaya. "Tapi peluang konflik kepentingan juga cukup tinggi dari tokoh-tokoh yang berlatar pengusaha tersebut," tutupnya. [] Sindonews

Berbagi :