Jokowi Minta Dikritik, Pengamat: Fakta Bicara Lain

 

Jakarta, Visi Muslim- Merespons penyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) agar masyarakat tak segan mengkritik pemerintah, Pengamat Politik dan Hukum Dr. Muhammad Saiful S.H., M.H., menilai tidak ada kesinambungan antara pernyataan Jokowi dengan fakta yang ada.

“Tentu antara fakta dan pernyataan itu harus ada kesinambungan. Ada banyak fakta terjadi pengekangan kebebasan dalam berbicara dan fakta banyaknya aktivis terutama aktivis Muslim yang ditangkap dengan alasan menyebarkan ujaran kebencian,” tuturnya dalam acara Kabar Malam: Serius, Jokowi Minta Dikritik? Rabu (10/02/2021) di kanal YouTube News Khilafah Channel.

Dalam kesempatan tersebut, Host Kabar Malam mengutip data dan fakta yang dirilis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Catatan Akhir Tahun 2018 lalu misalnya, data YLBHI mendapati dugaan kriminalisasi terhadap pembela HAM banyak terjadi. Untuk kasus Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta pembubaran aksi, masing-masing sebanyak 3 kasus.

Lalu, ditemukan pula dugaan kriminalisasi terhadap serikat buruh dan gugatan balik ke para akademisi dengan jumlah masing-masing 2 kasus. Selain itu, intimidasi berupa kekerasan seksual dan penodongan senjata masing-masing sebanyak 1 kasus. Tak berhenti di situ, sepanjang 2019 YLBHI mencatat 47 kasus dugaan kriminalisasi masyarakat sipil dengan jumlah korban 1.019 orang.

Berdasarkan data dari YLBHI tersebut, Muhammad Saiful meragukan bahwa Jokowi termasuk orang yang mau menerima kritik.

“Jadi, kalau kita mau mengacu pada fakta-fakta yang terjadi. Itu menjadi bahan pertanyaan bagi kita, apakah memang benar bahwa Jokowi disebut orang yang mau menerima kritik? Padahal ini berbanding terbalik dengan fakta-fakta yang sudah disebutkan tadi,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it

Berbagi :