Buah Simalakama Sekolah Tatap Muka

Ilustrasi

Oleh : Habiba Mufida (Praktisi Kesehatan dan Pemerhati Kebijakan Publik)

Fakta berbicara Pembelajaran jarak jauh (PJJ) telah menuai banyak problematika. Pandemi yang telah memaksa sistem pembelajaran ini diambil, nyatanya memberikan dampak negatif bagi sebagian besar siswa dan orang tua. Tak sedikit siswa yang depresi akibat tugas yang menumpuk dan tak selesai. Bahkan, tak sedikit yang akhirnya memutuskan berhenti sekolah. Belum lagi, kendala kuota belajar dan jaringan internet yang menjadi momok tidak lancarnya pembelajaran. Di sisi lain, pembelajaran daring telah menggiring anak didik membuka situs lain semisal game online dan YouTube. Akibatnya, bukannya serius belajar tetapi justru kecanduan konten yang tak mendidik.

Sedang orang tua, tak sedikit yang stress dan putus asa ketika mendampingi anak belajar daring. Bukan hanya tak faham materi, tetapi juga suasana belajar yang sulit terbentuk ketika di rumah. Anak tak lebih menurut untuk belajar dibandingkan ketika di sekolah. Sedang para pengajar juga dipastikan mengalami kesulitan memenuhi target pelajaran sesuai kurikulum. Wajar, karena sarana dan prasarana tak juga memadai untuk mewujudkannya. Akibatnya, banyak tuntutan dari publik agar pemerintah segera membuka sekolah tatap muka. 

Gayung bersambut, pemerintah mengabulkannya dan menetapkan keputusan sekolah tatap muka. Pembelajaran tatap muka dimulai Juli 2021 diputuskan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Sedangkan uji cobanya dilakukan sejak awal April berdasarkan ketetapan dari masing-masing daerah. Sebagaimana dikabarkan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan, 96 sekolah akan mengikuti uji coba pembelajaran tatap muka pada 7/4/2021. Puluhan sekolah tersebut terdiri dari SD hingga SMA yang tersebar di wilayah ibu kota. (liputan6.com, 3/4/2021)

Reaksi pun muncul dari beberapa pihak. Ketua Satgas IDI, Prof. Zubairi Djoerban meminta Pemprov DKI Jakarta untuk kembali mencabut uji coba pembukaan tatap muka."Walaupun satu orang, nyawa sangat berharga, mohon dipikirkan ulang untuk membatalkan uji coba (sekolah tatap muka)," ujar Prof. Zubairi. Menurut beliau,  pemerintah belum tepat untuk membuka kembali pembelajaran tatap muka di sekolah, mengingat angka positifity rate (angka penularan) Indonesia masih di atas 10 persen (suara.com).

Senada dengan pandangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menilai bulan April dan Juni 2021 bukanlah momentum tepat melakukan uji coba terbatas sekolah tatap muka. Seharusnya, bulan-bulan tersebut digunakan untuk mempersiapkan infrastruktur dan protokol kesehatan di lingkungan sekolah.

Lebih dikaji lagi, menurut pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko, pembelajaran tatap muka (PTM) dapat dilakukan jika tingkat kasus positif infeksi virus corona di suatu daerah rendah atau kurang dari lima persen. Maka, daerah tersebut  masuk dalam kategori zona aman. Ia mempertanyakan, di mana logikanya saat kasus harian masih 6.000 bahkan pernah 10.000, sekolah malah dibuka? (bbc.com, 24/3/2020)

Jika kebijakan ini tetap dipaksakan akan terjadi transmisi penularan di kalangan siswa yang cukup tinggi dan dikhawatirkan akan memunculkan cluster sekolah. Terlebih, tingkat angka positif di Indonesia masih berada di angka 13 persen. Akan sangat mengkhawatirkan bisa terjadi penularan di antara siswa dan tenaga pendidik jika sekolah dibuka.

Seharusnya, sebelum menetapkan kebijakan pembelajaran tatap muka, pemerintah melakukan terlebih dahulu mitigasi resiko di tengah pandemi sehingga bisa mencegah adanya kluster baru. Bukan sekedar memenuhi keinginan publik tanpa memikirkan resiko hilangnya nyawa sesudahnya. Karena sudah terlalu banyak nyawa masyarakat yang menjadi korban. 

Edukasi kepada masyarakat memiliki peran terpenting, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang sama terhadap protokol kesehatan. Faktanya, saat ini masyarakat sudah dalam titik jenuh bahkan sudah abai. Protokol kesehatan pun akan bisa terlaksana dengan baik jika diikuti dengan adanya infrastruktur yang memadai. Maka, secara praktis haruslah ada edukasi yang massif tentang upaya menjalankan protokol kesehatan secara taat dan ketat. Tentunya hal ini butuh melibatkan semua komponen baik dari fihak sekolah, keluarga (orang tua), masyarakat dan negara.

Kebijakan negara memiliki peran terpenting, karena ujung dari segala problematika bahkan solusi tuntas pandemi ini tidak lain berada dalam kebijakan itu sendiri. Jika kita lihat, selama ini kebijakan yang diambil lebih cenderung kepada pertimbangan ekonomi dibandingkan dengan pertimbangan menyelamatkan nyawa manusia. Hal ini wajar karena saat ini masyarakat hidup di dalam sistem kapitalisme-sekuler.

Berbeda dengan sistem Islam. Sistem ini akan menempatkan setiap kebijakan berdasarkan kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Setiap kebijakan yang diambil senantiasa didasarkan kepada penyelesaian problematika dengan memandang manusia secara seutuhnya. Manusia yang butuh kepada Zat yang Maha Kuasa. Di satu sisi, manusia mengupayakan apa yang mereka bisa dalam ranah yang dikuasainya. Dengan kebijakan yang berlandaskan syariat Islam, maka pemegang kebijakan tidak pernah ragu ketika menetapkan. Selain juga, senantiasa melakukan instrospeksi atas segala yang sudah dilakukan. Adakah pelanggaran syariat yang mengharuskan masyarakat bertaubat. Ini pula yang harusnya dilakukan di tengah pandemi yang tak juga selesai.

Sistem pendidikan pun dijalankan dengan penuh tanggung jawab sebagai bentuk pengurusan negara terhadap rakyat. Maka, kebijakan pendidikan senantiasa dilandaskan kepada landasan dan tujuan pendidikan itu sendiri. Begitu pula, ketika masyarakat diuji dengan pandemi pendidikan tetap menjadi perhatian utama. Pendidikan bukan sekedar mengejar target kurikulum dan kecakapan intelektual, namun diharapkan bisa menghasilkan generasi muda yang berkepribadian tangguh. Pastinya didukung dengan penggunaan teknologi berdasarkan kaidah syara'. Bukan seperti saat ini, di mana teknologi berjalan dengan asas kapitalisme sekuler, hingga dibiarkan setiap konten yang merusak generasi tetap beredar. Alhasil, di tengah pandemi yang mengharuskan menggunakan teknologi dalam pendidikan justru cenderung merusak generasi. 

Demikianlah, kerancuan kebijakan akan terus terjadi jika sistem ini masih dijalankan berdasarkan akal manusia. Maka wajarlah jika dikatakan buah simalakama bagi setiap kebijakan. Karena prioritas nya adalah untung rugi ekonomi bukan memberikan solusi manusia dengan memandang manusia sebagai manusia seutuhnya. Maka, perlu kiranya kita kembali memandang kehidupan. Menyadari bahwa manusia di dunia hanyalah persinggahan, maka patut untuk menjadikan tuntutan ilahi sebagai peta kehidupan. Tentunya dengan mengambil secara kaffah, bukan justru dipilah-pilah. Wallahu a'lam bi showab.

Berbagi :