Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Obral Janji Tanpa Bukti, Rakyat Butuh Solusi

 

Ilustrasi

Oleh : Tutty Amaliah (Sahabat Visi Muslim Media)

Lebih dari setahun rakyat jungkir balik demi bertahan hidup di tengah pasang surut ekonomi akibat pandemi. Dan selama itu pula, tidak ada satupun kebijakan yang diterapkan penguasa membuahkan hasil positif. Kemiskinan seolah menjadi kutukan abadi yang tak terelakkan. 

Rakyat sudah jemu melihat sikap para penguasa yang inkonsistensi dan semakin rajin berkelakar terkait pandemi yang katanya masih terkendali. Negara juga memastikan tidak akan membiarkan warga negaranya kelaparan. 

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Deddy Permadi dalam konferensi pers PPKM Darurat secara virtual, Minggu (11/7/2021). Ia mengatakan, "Bapak Ibu, sebangsa se-Tanah Air, sekali lagi, negara hadir. Tidak ada warga negara yang akan dibiarkan dalam kelaparan,”. 

Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, TNI-Polri, relawan, dan kita semua akan memastikan bahwa pertolongan akan sampai kepada saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkan", tegasnya, (Okezone, 12/7/2021) 

Untuk memastikan rakyatnya tidak kelaparan, pemerintah menyediakan dapur umum dan bansos melalui Kemensos. Dapur umum menyediakan makanan siap saji khususnya untuk mencukupi kebutuhan makanan bagi para nakes dan petugas penjaga penyekatan  PPKM Darurat. Adapun bansos, Mensos Risma akan menyalurkan bantuan tunai (BST) dengan besaran Rp300 ribu per bulan ditambah 10kg beras. 

Rakyat Butuh Solusi Bukan Bualan Janji

Sungguh apik solusi yang diberikan oleh pemerintah. Jika saja ini terealisasi dengan baik maka tentu saja rakyat akan merasa senang. Meskipun jumlah yang disebutkan sangat tidak mungkin memenuhi kebutuhan. Jangankan untuk bayar sekolah, untuk makan satu bulan saja mustahil cukup. Tapi rakyat tetap berharap dengan bantuan ini. 

Dari awal pandemi datang, kita sudah dibuat muak dengan cara berpikir para penguasa. Rakyat dibatasi ruang geraknya tapi tidak dipenuhi kebutuhannya. Sedang WNA Cina dipersilahkan masuk hingga mencapai 24 ribu orang pada Juni lalu. 

Masih terngiang pula dalam ingatan, bagaimana sang pemangku jabatan sibuk berbagi jatah dalam korupsi bansos. Mereka tak perduli rakyat bingung dan lelah menahan lapar karena tak ada uang untuk makan. Karut marut data penerima bansos pun terjadi di lapangan. Banyak rakyat miskin yang seharusnya berhak tapi ternyata cuma bisa gigit jari. Bahkan nama yang sudah terdaftar pun tak kunjung cair uangnya. Akhirnya, bantuan tunai yang diharapkan pun raib tinggal harapan. 

Kekacauan demi kekacauan yang terjadi membuktikan betapa negara zalim dan sangat tidak bertanggung jawab dengan permasalahan yang ada. Boleh jadi di atas kertas penguasa mengira sukses meriayah rakyat. Tetapi faktanya, jangankan di masa pandemi, di masa nonpandemi saja masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. 

Dampak serius akibat pandemi pada aspek ekonomi dan kesehatan sangat terasa bagi kalangan miskin. Ketika tulang punggung harus berjuang agar dapur bisa ngebul, di saat itulah mereka harus berhadap-hadapan langsung dengan risiko penularan Covid-19. 

Saat para pejuang nafkah tumbang terkena virus, maka dapat dipastikan ekonomi keluarga akan terguncang. Karena tak ada yang menjamin perut anak dan istrinya bisa mendapatkan hak untuk kenyang. Sejatinya, kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah tanpa ada jaminan ekonomi, telah membatasi mobilitas warga miskin. Padahal, perputaran roda ekonomi rakyat miskin tergantung mobilitas harian. Hasil kerja hari ini adalah untuk makan besok. Jika hari ini tak kerja, alamat esok pasti kan kelaparan. 

Islam Hadir Sebagai Raa'in dan Junnah

Dalam sistem kapitalis saat ini, hidup aman damai sentosa hanya berlaku untuk orang kaya saja. Yang tidak ber-uang dibiarkan terperosok jauh dalam kemiskinannya. Saat kemiskinan merajalela dengan cepat, seperti yang terjadi saat wabah penyakit menular saat ini, barulah bantuan digaungkan. Itupun dengan persyaratan administrasi yang sulit. Padahal bantuan yang didapatkan tidak sebanding dengan kerepotan yang dialami rakyat. 

Rakyat banyak mengeluh karena bantuan tak kunjung datang. Maka wajar saja, jika rakyat pesimis bahkan hilang kepercayaan terhadap negara, karena mekanisme penyaluran baik administrasi atau teknis dilihat tidak tulus dan gegabah. Jelas sudah terpampang di depan mata, peradaban sekuler telah gagal menghadapi pandemi. 

Sementara Islam akan hadir dalam setiap kondisi. Menjalankan fungsi negara sebagai raa'in (pengurus) dan junnah (perisai/pelindung) bagi rakyat. Melindungi keimanan mereka, ketaatannya, juga keselamatannya jiwanya. Pendistribusian kebutuhan pokok (primer) yang merata ke seluruh individu masyarakat, dan pemberian fasilitas yang adil bagi masyarakat demi memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya, dapat menjamin tidak akan ada lagi rakyat miskin apalagi sampai mati kelaparan. 

Sebagaimana penanganan wabah yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab. Diriwayatkan, 9 bulan Madinah dilanda bencana kelaparan akibat perubahan cuaca. Belum selesai dengan ‘Am Ramadhan, wabah ‘Taūn Amwās menerjang wilayah Syam. Dalam sejarah Islam, wabah pertama yang terkonfirmasi di zaman khalifah tersebut mengakibatkan 30 Ribu kematian. Umar bin Khattab sangat sedih karena sahabat-sahabatnya seperti Abu Ubaidah, Muadz bin Jabal, dan Suhail bin Amr meninggal dunia akibat wabah tersebut. 

Khalifah Umar bin Khattab pun mengeluarkan sejumlah kebijakan, diantaranya : Meminta kepada rakyat agar senantiasa berdoa kepada Allah, mengirimkan kebutuhan dasar pokok masyarakat, menghimbau masyarakat agar bersikap hemat dalam mengonsumsi makanan yang tersedia dan penangguhan zakat peternakan. 

Dari sisi ekonomi Khalifah Umar bin Khattab juga meringankan beban masyarakat. Ia mengirimkan surat ke beberapa Gubernurnya di berbagai wilayah. Seperti, Abu Musa di Basrah,  ’Amru bin Ash di Mesir, Mu’awiyah bin Abu Sufyan di Syam dan Sa’ad bin Waqash di Iraq, untuk mengirimkan bantuan kebutuhan pokok ke Madinah. Ini adalah satu bentuk kepedulian, dengan memberikan dukungan untuk kehidupan masyarakat saat itu. 

Kepemimpinan Islam mampu meningkatkan imunitas masyarakat dengan menjamin ketersediaan pasokan makanan tanpa kekurangan sedikit pun. Peningkatan keimanan juga penting dilakukan untuk menghadapi bencana atau musibah yang mendera. Kepala negara harus paham kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya oleh Allah SWT. Maka, di sini kita diperlihatkan kredibilitas dari seorang pemimpin. 

Sudah saatnya proses reinstal dunia dilakukan secara progresif. Tinggalkan sistem kufur dan segera beralih ke sistem sahih yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya yakni Islam. Islam terbukti mampu menjadi leader dan melahirkan peradaban unggul nan mulia yang membawa kejayaan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. 

Sesuai hadis Nabi:

"Ibnu Umar ra berkata, saya telah mendengar Rasulullah bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, seorang kepala negara diminta pertanggungjawaban atas perihal rakyat yang dipimpinnya (HR . Bukhary Muslim). 

Alhasil jika kepemimpinan sesuai dengan yang diharapkan rakyat terpenuhi maka haruslah dengan ketaatan dan ketaqwaan kepada Allah secara kaffah, dan ini terwujud pun dengan bingkai syari'at Islam secara sempurna.

Wallahu a'lam bishshawab.

Posting Komentar untuk "Obral Janji Tanpa Bukti, Rakyat Butuh Solusi"