PPKM Darurat, Tjipta Lesmana Kritisi Komunikasi Istana kepada Masyarakat

Jakarta, Visi Muslim-  Pengamat politik Tjipta Lesmana mengkritisi cara komunikasi pemerintah pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM darurat Jawa-Bali saat ini.

Guru besar di Universitas Pelita Harapan (UPH) itu menilai cara pemerintah dalam berkomunikasi justru menimbulkan ketegangan dan kebingungan di masyarakat.

“Ada apa di kalangan petinggi kita menyangkut penanganan pandemi Covid-19 sesungguhnya, kok komunikasi Istana kapada masyarakat terkesan kacau?” ujar Tjipta melalui layanan pesan kepada JPNN.com, Senin (19/7).

Penulis buku ‘Dari Soekarno Sampai SBY’ itu menyatakan para pejabat pemerintah menyampaikan substansi sama dengan konten berbeda.

Pertama ialah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhdjir Effendy yang pada Jumat lalu (16/7) menyatakan pemerintah sudah memutuskan PPKM darurat diperpanjang hingga akhir Juli 2021.

Kedua, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marvest) Luhut B Pandjaitan selaku penanggung jawab PPKM Darurat Jawa-Bali pada Sabtu lalu (17/7) menyatakan belum ada keputusan baru soal itu.

Pada hari yang sama, Jodi Mahardi selaku juru bicara Menko Marvest menyatakan status PPKM darurat akan diputuskan pada tanggal itu juga. Namun, Presiden Joko Widodo pada hari yang sama menyatakan pengambilan keputusan tentang PPKM darurat harus dilakukan secara hati-hati.

Walakin, Jokowi -panggilan kondangnya- tidak menyatakan apakah PPKM darurat diakhiri pada 20 Juli atau diperpanjang.

“Ya ampun, para petinggi kita berbicara berbeda-beda, walhasil masyarakat bingung, PPKM diperpanjang atau tidak,” tutur Tjipta.

Menurut dia, pernyataan Luhut soal Covid-19 masih terkendali juga telah menimbulkan ketengangan. Sebab, mantan tentara itu menggunakan diksi yang kini jadi sorotan banyak kalangan.

“Yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya, nanti saya tunjukkin ke mukanya bahwa kita terkendali,” ujar Tjipta mengutip pernyataan Luhut.

Oleh karena itu, Tjipta menganggap komunikasi pemerintah, termasuk Istana Kepresidenan, terlihat kacau. Juru Bicara Kepresidenan M Fadjroel Rachman yang sebentar lagi bakal menjadi Duta Besar RI untuk Kazakhstan pun tak terdengar suaranya.

“Kenapa komunikasi jadi kacau? Karena terlalu banyak yang berbicara!” ulas Tjipta.

Mantan anggota Komite Konstitusi MPR itu juga menduga Presiden Jokowi kurang puas melihat kinerja Luhut soal PPKM darurat.

“Kekacauan komunikasi terjadi tatkala Presiden Jokowi dan Luhut mengeluarkan pernyataan pada waktu yang hampir sama tetapi dengan pendapat yang berbeda,” katanya. [Fajar]

Berbagi :